voucher pulsa indosat

Kepala Penyihir

Bagaimana Kabar Program Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta?******

Asosiasi Sepeda Motor ListrikIndonesia (AISMOLI) mencatat pendaftar program subsidimotor listrik sebesar Rp7 juta saat ini baru menyentuh 8.000 motor dari total kuota untuk 200 ribu motor.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta mengatakan jumlah itu meningkat setelah pemerintah mempermudah syarat penerima subsidi. Sebelumnya pendaftar subsidi baru 2.000-an motor.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Kemudian, minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik juga masih rendah.

"Switchingmasyarakat dari bensin ke listrik memang cukup effortkita lakukan itu, dalam tanda kutip mengajak masyarakat pindah itu kita lumayan masih effort-nya cukup besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menambahkan penyebab lainnya adalah belum banyak dealer resmi yang bisa menyalurkan motor listrik subsidi di daerah.

"Jadi kalau di daerah itu, dealer sepeda motor listrik yang bisa dengan subsidi itu masih belum merata," imbuhnya.

Pemerintah awalnya menetapkan subsidi motor listrik diberikan hanya untuk penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

Pemerintah kemudian memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Kedua, memiliki KTP elektronik. Ketiga, satu NIK KTP hanya bisa membeli satu unit motor listrik.

Baca selengkapnyadi sini.

Surga Monster

Amran Merasa Didukung Alam Jadi Mentan Lagi: Hujan Saat El Nino******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman berseloroh alam ikut memberkati saat dia kembali ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berkah itu katanya, bisa dilihat dari turunnya hujan di tengah masa El Nino atau kekeringan. Maklum, sudah beberapa bulan hujan tak kunjung turun di Jakarta sampai menjelang malam pelantikan Amran menjadi mentan.

"Tapi di balik ini semua ada berkah hari ini, di mana hari ini ada pelantikan tiba-tiba dalam kondisi El Nino tiba-tiba hujan, Indonesia Timur hujan semalam di Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah," ujar Amran di Istana Merdeka, Rabu (25/10).

"Ini luar biasa alam menyambut kita dengan baik, Insya Allah ini tanda-tanda baik untuk Kementerian Pertanian," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengatakan saat ini pihaknya bakal segera melakukan konsolidasi di internal Kementerian Pertanian.

Ia berjanji bakal segera mencari solusi untuk beberapa masalah yang belum diselesaikan.

Selain itu, ia juga akan mencermati masalah dan keluhan petani. Amran mencontohkan bilamana petani berteriak tidak ada pupuk, itu artinya tanda-tanda produksi akan turun.

"Artinya sederhana, ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Tapi sebelumnya kami akan konsolidasi langsung siang ini rapat bersama eselon 1,2,3," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Transmart Full Day Sale Tak Cuma Banjir Diskon, Bayar Juga Bisa Nanti******

Mau belanja kebutuhan sehari-hari di akhir bulan tapi belum gajian? Enggak usah khawatir kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale besok, Minggu (29/10).

Soalnya Transmart memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Lalu, daftar akun danupgradeke Allo Prime. Setelah itu tinggal ajukan Allo Paylater aja yang prosesnya dijamin cepat dan mudah bahkan limitnya hingga ratusan juta.

Transmart Full Day Sale besok, Transmart ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi.

Legenda Senja

Perajin Tempe dan Tahu Gelisah dengan Pelemahan Rupiah******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe TahuIndonesia (Gakoptindo) mengaku resah dengan pelemahan rupiahyang terus mendekati Rp16 ribu per dolar AS belakangan ini.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sama sekali tidak turun. Kondisi ini terjadi di tengah mata uang Garuda yang amblas 19 poin atau minus 0,12 persen per Jumat (27/10) ke level Rp15.938 per dolar AS.

"Jadi dari pandangan teman-teman perajin tempe dan tahu, sekarang ini di seluruh Indonesia sudah gelisah dengan kenaikan harga kedelai tiap minggu. Impornya itu sampai sekarang tidak berubah, 90 persen lebih impor dan hanya 10 persen lokal," kata Aip kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah ini. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi menstabilkan harga.

"CPP itu tidak kunjung datang, baik oleh Bulog, Bapanas, atau BUMN pangan. Sehingga kemarin kita protes dan bikin surat resmi ke Bapanas minta supaya ada solusi. Ternyata di dalam rapat via Zoom Meeting minggu lalu dengan Bapanas itu belum ada solusi," klaimnya.

Gakoptindo mengaku dilema dengan kondisi ini. Para perajin sejatinya ingin menaikkan harga tempe dan tahu.

Tetapi mereka diprotes oleh para penjual olahan kedelai di pasar.

Karena masalah itu ia mengklaim sebanyak 5 juta anggota perajin tempe sudah ancang-ancang mogok kerja dan menggelar demonstrasi. Namun, Aip menahan para anggotanya tersebut demi keberlangsungan hidup rakyat banyak.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai tidak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tandasnya.

Rupiah terus melemah mendekati level Rp16 ribu belakangan ini.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelemahan rupiah bukan karena lesunya mata uang Garuda.

Meski level rupiah mendekati Rp16 ribu per dolar AS, sang Bendahara Negara menganggap mata uang Negeri Paman Sam lah yang menguat.

Kendati, wanita yang akrab disapa Ani itu mengakui memang ada aliran modal asing cukup deras yang keluar dari Indonesia pada September 2023 hingga Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

"Sebetulnya rupiah kita dalam posisi relatif baik depresiasinya. Meskipun, orang Indonesia biasanya lihat nominal, tapi kalau lihat pergerakan nilai tukar year to date (ytd) depresiasinya di 0,7 persen," ujar Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Jadi, penyebabnya mungkin bukan rupiahnya, tapi dolarnya (AS) yang menguat. Dolar dengan interest rate tinggi, kita lihat dxy (US dolar index) itu mengalami kenaikan 2,7 ytd," tandasnya.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Staf Erick Thohir Bersuara soal Keluhan Warga Terhadap LRT Jabodebek******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons keluhan masyarakat terkait LRT Jabodebek.

Ia mengatakan BUMN menerima keluhan masyarakat. Namun, ia meminta agar LRT Jabodebek sebagai produk lokal tetap didukung.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

Menyikapi berbagai kekurangan dalam operasional LRT Jabodebek, Arya mengatakan PT INKA selaku produsen akan dievaluasi. Namun, ia meminta agar perusahaan pelat merah itu terus didukung.

"INKA harus kita kasih kesempatan. Kalau kita enggak seperti ini, sampai kapan pun industri kita enggak bisa maju," katanya.

LRT Jabodebek mengalami sejumlah insiden sejak perdana beroperasi pada 28 Agustus lalu.

Lihat Juga : Syarat Penerima BLT El Nino Rp400 Ribu dari Jokowi

Di antaranya, keterlambatan perjalanan pada Selasa (29/8) karena jarak waktu kedatangan antar kereta yang mencapai 20 menit. Hal itu disebabkan pada frekuensi perjalanan dan keterbatasan jumlah trainset yang dioperasikan.

Lalu, gangguan pintu kereta yang tak bisa menutup dan listrik yang padam di Stasiun Halim pada Rabu (30/8).

Teranyar, LRT Jabodebek juga membatalkan 28 perjalanan lantaran perawatan sejumlah sarana kereta api (KA) padaRabu (18/10).

Kisah promosi Tiandao

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.