cahaya4d

Makam Peri

PM Inggris soal Lonjakan Harga Bahan Pokok: Semua Didorong Putin******

Perdana MenteriInggris Rishi Sunak mengatakan rumah tangga di seluruh dunia tengah terpukul oleh kenaikan harga. Hal ini disebabkan invasi Rusiake Ukraina.

Invasi membuat upaya dunia bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid selama dua tahun belakangan ini menjadi terganjal.

"Saat negara-negara berusaha bangkit dari covid-19, rumah tangga di seluruh dunia telah terpukul oleh kenaikan harga dan menghadapi masa depan yang tak pasti," ujar Sunak dalam konferensi pers di Bali, Rabu (16/11).

Ia mengatakan tindakan Putin menginvasi Ukraina telah menyebabkan ancaman bagi keamanan dan ekonomi global.

"Ancaman terus-menerus terhadap keamanan kita dan situasi ekonomi global, semua telah didorong oleh tindakan satu orang yang tidak bersedia hadir di KTT ini, Vladimir Putin," katanya.

Sunak mengatakan tak ada satu pun orang di dunia yang tidak merasakan dampak tindakan Putin yang menghancurkan pasar makanan global dengan menghentikan pasokan biji-bijian Ukraina.

Ia menambahkan saat ini saja dua per tiga dari negara G20 telah mengalami inflasi lebih dari 7 persen. IMF katanya juga memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami resesi tahun ini atau tahun depan.

"Guncangan susulan ekonomi dari pengabaian kasual Putin terhadap kehidupan manusia akan menyebar ke seluruh dunia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sunak menyebut Putin seharusnya menghadiri KTT G20 di Nusa Dua, Bali, hari ini demi bisa membahas invasinya ke Ukraina.

Namun, Sunak menyayangkan Putin yang akhirnya tidak hadir dalam KTT G20 kali. Padahal sebelumnya, Putin sempat mempertimbangkan untuk hadir.

Dalam kesempatan itu, Sunak turut mengecam invasi Rusia di Ukraina, sesuai dengan rencananya beberapa waktu lalu. Ia juga mengecam Rusia karena menargetkan warga sipil selama melancarkan serangannya di Ukraina.

"Satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini," ujar dia merujuk Putin.

Dosa Lumen

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Komisi Sekuritas Bahama Bekukan Aset FTX******

Komisi Sekuritas Bahama menunjuk likuidator untuk menjalankan unit FTXpada Senin (14/11). Bursa kripto milik Sam Bankman-Fried itu resmi mengajukan kebangkrutan pada Jumat (11/11).

Sebelumnya, otoritas di Bahama tersebut telah membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX itu mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

Mereka mengatakan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

"Mengingat besarnya, urgensi, dan implikasi internasional dari peristiwa yang sedang berlangsung berkaitan dengan FTX, Komisi (Sekuritas Bahama) menyadari bahwa harus dan bergerak cepat untuk lebih melindungi kepentingan klien, kreditur, dan pemangku kepentingan lain secara global," tulis pernyataan resmi otoritas tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (15/11).

Lokasi terkini Bankman-Fried yang tinggal di Bahama juga menjadi tanda tanya. Ia disinyalir kabur ke Amerika Selatan usai isu kebangkrutan bursa kripto miliknya.

Namun, Bankman-Fried membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya terbang ke Argentina di tengah spekulasi yang beredar. Ia mengatakan pada Sabtu (12/11) masih berada di Bahama.

Sedikitnya US miliar atau setara Rp15,6 triliun dana investor 'menguap' dari bursa kripto FTX. Bankman-Friend diklaim diam-diam mentransfer dana investor senilai US miliar ke perusahaan perdagangan Bankman-Fried Alameda Research.

Nah, sebagian besar dana itu kemudian menghilang. Satu sumber menyebut kehilangan mencapai US miliar. Sementara, sumber lainnya memperkirakan kehilangan antara US miliar-US miliar.

Namun, Bankman-Fried membantah telah melakukan transfer US miliar.

"Kami tidak diam-diam mentransfer. Kami memiliki pelabelan internal yang membingungkan dan salah membacanya," kata Bankman-Fried.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

PM Inggris soal Lonjakan Harga Bahan Pokok: Semua Didorong Putin******

Perdana MenteriInggris Rishi Sunak mengatakan rumah tangga di seluruh dunia tengah terpukul oleh kenaikan harga. Hal ini disebabkan invasi Rusiake Ukraina.

Invasi membuat upaya dunia bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid selama dua tahun belakangan ini menjadi terganjal.

"Saat negara-negara berusaha bangkit dari covid-19, rumah tangga di seluruh dunia telah terpukul oleh kenaikan harga dan menghadapi masa depan yang tak pasti," ujar Sunak dalam konferensi pers di Bali, Rabu (16/11).

Ia mengatakan tindakan Putin menginvasi Ukraina telah menyebabkan ancaman bagi keamanan dan ekonomi global.

"Ancaman terus-menerus terhadap keamanan kita dan situasi ekonomi global, semua telah didorong oleh tindakan satu orang yang tidak bersedia hadir di KTT ini, Vladimir Putin," katanya.

Sunak mengatakan tak ada satu pun orang di dunia yang tidak merasakan dampak tindakan Putin yang menghancurkan pasar makanan global dengan menghentikan pasokan biji-bijian Ukraina.

Ia menambahkan saat ini saja dua per tiga dari negara G20 telah mengalami inflasi lebih dari 7 persen. IMF katanya juga memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami resesi tahun ini atau tahun depan.

"Guncangan susulan ekonomi dari pengabaian kasual Putin terhadap kehidupan manusia akan menyebar ke seluruh dunia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sunak menyebut Putin seharusnya menghadiri KTT G20 di Nusa Dua, Bali, hari ini demi bisa membahas invasinya ke Ukraina.

Namun, Sunak menyayangkan Putin yang akhirnya tidak hadir dalam KTT G20 kali. Padahal sebelumnya, Putin sempat mempertimbangkan untuk hadir.

Dalam kesempatan itu, Sunak turut mengecam invasi Rusia di Ukraina, sesuai dengan rencananya beberapa waktu lalu. Ia juga mengecam Rusia karena menargetkan warga sipil selama melancarkan serangannya di Ukraina.

"Satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini," ujar dia merujuk Putin.

Perjalanan Pesawat Monster

Menko Airlangga Dorong AWS Dukung Pembangunan SDM di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ekonomi dunia ke depan. Salah satunya diupayakan melalui pertemuan dengan delegasi dari Amazon Web Services (AWS) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Airlangga menilai, pembangunan SDM sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia.

"Dukungan AWS dalam capacity buildingSDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (16/11).

"Pemerintah Indonesia juga menawarkan AWS untuk melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang difokuskan pada ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di Indonesia," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, Vice President for Global Public Policy AWS, Michael Punke, pun menyambut baik himbauan yang disampaikan oleh Airlangga. Terlebih, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan jasa AWS,

"AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar US miliar dalam periode 15 tahun ke depan," paparnya.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Ketua Komisi I DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN, Wakil Ketua III KADIN Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Sementara Michael Punke didampingi oleh Head of Public Policy Asia Pacific & Japan AWS, dan Head of of Public Policy Indonesia AWS.