slot online terpercaya 2023

Alkimia Shinto

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

KPU DKI siapkan maskot dan lagu promosi penyelenggaraan Pilkada DKI******

bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Penulis Lucu

Jokowi Resmi Suntik Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.

"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).

Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.

Temuan satgas pangan

Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Lihat Juga : Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T

Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.

Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.

Sage dan Gadis

Stok Minyakita dan Curah Terancam Seret, Apa Biang Keroknya?******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti stok minyak goreng curah dan Minyakita di pasaran bakal menipis. Gara-garanya, realisasi kewajiban pasok dalam negeri atau domestic marketing obligation (DMO) pada Maret ini tengah turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut penyaluran DMO minyak goreng bulan ini hanya 85.979 ton atau 28,7 persen dari target Kemendag sebesar 300 ribu ton.

Angka itu lebih rendah dari realisasi DMO pada Februari lalu sebesar 123.536 ton atau 41,2 persen.

"Dengan adanya penurunan DMO ini memang terlihat ada sedikit mulai berkurangnya pasokan ke pasar terkait dengan minyak goreng DMO," imbuhnya.

Ia mengungkapkan penurunan DMO terjadi lantaran dan permintaan luar negeri tengah melemah.

Namun, ia yakin stok minyak goreng di pasaran tidak akan habis alias langka meski implementasi DMO menurun.

"Dari pengamatan kami, meskipun penurunan DMO sampai Maret ini belum memenuhi target 300 ribu ton, itu masih lebih (stok). Secara keseluruhan stok di pasar minyak goreng dalam jumlah sangat mencukupi," ujarnya.

Bila minyak curah dan Minyakita di pasaran stoknya menipis, ia mengimbau masyarakat membeli minyak goreng premium second brand atau lapis kedua yang dirilis produsen.

"Masyarakat tetap bisa mendapat minyak goreng, walaupun premium harganya masih kurang terjangkau, tersedia dalam bentuk second brand," tutur Isy.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

FIFA jatuhkan sanksi kepada Persija dan empat klub Indonesia lainnya******

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jimat kecil vitalitas

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.