situs slot terpercaya di indonesia

Penjahat menjadi dewa

Teten Bentuk Tim Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual KemenkopUKM******

Menteri Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Teten Masduki membentuk tim independen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksualyang terjadi di kementerian tersebut.

Tim independen tersebut melibatkan tiga unsur, yakni KemenkopUKM yang diwakili Staf Khusus MenkopUKM bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta aktivis perempuan Sri Nurherwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Bataramunti.

"Tim Independen memiliki tugas utama mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan," jelas Teten, dikutip dari Antara,Rabu (26/10).

KemenkopUKM juga disebut siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi.

"Karena KemenKopUKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan segera kami tindaklanjuti," jelas Teten.

Berdasarkan informasi KemenkopUKM terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi 2019 silam itu, keluarga korban (ND) telah membuka kembali kasus tersebut dengan melapor ke LBH APIK dan Ombudsman.

KemenkopUKM selanjutnya meminta keluarga korban melakukan praperadilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini.

Sementara itu aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan LPSK dan pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus. Sanksi yang ada saat ini belum memenuhi etik dan ini menjadi tugas tim untuk melengkapi dokumen dan berikan sanksi sesuai kejahatan pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris KemenkopUKM mengatakan kejadian pelecehan seksual bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019.

Setelah kegiatan hari pertama RDK selesai pada 5 Desember, korban beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung dan makan di salah satu restoran. Lalu mereka lanjut mencari hiburan malam dan kembali keesokan harinya ke hotel pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer. Keempatnya telah mendapatkan sanksi dari KemenkopUKM. MF dan NN langsung diputus kontrak kerjanya.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Kronologi Dugaan Penipuan di Net89 yang Kini Seret Atta Halilintar******

Atta Halilintar, dan sejumlah figur publik lainnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (26/10) kemarin karena diduga terlibat dalam dugaan kasus penipuan investasirobot trading Net89.

Kelima publik figur yang dipolisikan itu yakni Atta Halilintar, Taqy Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, hingga Mario Teguh. Laporan disampaikan M Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban.

"Kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89," kata Zainul di Bareskrim Polri.

Lepas dari pelaporan yang menyeret figur di atas, kasus robot trading Net89 sendiri telah berlangsung lama. Pada Februari 2022, Bappebti juga telah memblokir Net89 dan diduga telah terjadi penipuan investasi berkedok trading.

Saat ini delapan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun total korban penipuan investasi robot trading ini diperkirakan mencapai 300 ribu orang dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Para pelaku menggunakan modus menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).

Lalu bagaimana kronologi dugaan penipuan dana investasi di Net89?

Salah satu member robot trading Net89, Bambang Lukman Hadi pada bulan lalu bercerita kepada CNN Indonesia tentang kasus yang ia alami.

Awalnya ia yakin menjadi member robot trading Net89 yang diselenggarakan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) pada Juni 2019 silam. Keyakinan ia dapat setelah kurang lebih enam bulan mengamati aktivitas para member yang terlebih dahulu ikut pada sebuah grup Whatsapp.

"Januari-Juni saya ada di grup tersebut, saya amati percakapan, masalah, profit, wajar sekali. Background saya profesional (di dunia trading), enam bulan di grup tersebut, bagi saya sudah cukup pengamatan; ini (Net89) sebuah bisnis yang wajar," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com,Senin (19/9).

Bambang karena itu kemudian memutuskan bergabung dan menginvestasi dana sebesar Rp1 miliar, sebagian hasil jual rumah, untuk trading.

Ia menuturkan untuk menjadi nasabah Net89, seseorang terlebih dahulu membeli paket e-bookNet89 dengan jumlah tertentu, serta mendaftar ke brokeryang dirujuk PT SMI.

Setelah itu, calon memberakan mendapat link yang secara otomatis untuk diikutsertakan ke dalam robot trading forex.

Trading Forex Robotik Net89 sendiri merupakan kegiatan trading forexeuro-dolar AS dengan broker luar negeri, yakni Maxglobal, Zentrade, Global Premier, dan Blafx. Hasil trading memberNet89 dikenakan profit sharingsesuai paketnya.

Bambang menuturkan selama proses tradinghingga berakhir pada 27 Januari 2022, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan menurutnya, semuanya berjalan sesuai kondisi pasar dan tidak ada skema ponzi. Namun belakangan aktivitas Net89 dihentikan.

Penghentian proses trading Net89 sendiri terjadi saat Bareskrim Polri memerintahkan para penyelenggara trading forex robotik menghentikan aktivitasnya dengan alasan marak skema ponzi. Ditambah lagi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir Net89 pada Februari 2022 silam.

PT SMI pun merespons pemblokiran dan larangan itu dengan mengarahkan seluruh member Net89 untuk segera mengikuti program Withdraw All (penarikan semua dana) dari broker masing-masing.

Bambang mengatakan di sini lah masalah mulai terjadi di mana untuk tahap awal Withdraw All dibatasi jumlahnya maksimal US0 per orang.

Meski demikian, nyatanya hanya 7 persen dari total sekitar 200 ribu member yang bisa melakukan Withdraw All. Itu pun tidak semua bisa mengambil US0 atau setara Rp7,49 juta (asumsi kurs Rp14.994 per dolar AS). Beberapa hanya bisa mengambil uang di bawah angka tersebut.

Sementara Bambang sendiri baru bisa mengambil dana sebesar US0 atau setara Rp5,24 juta dari total dana Rp1 miliar.

Ia mengatakan sudah lebih dari enam bulan PT SMI belum memberikan kejelasan. Hadi merasa aneh mengapa Withdraw All pun dibatasi hanya US0.

"Aneh sekali, kalau memang betul niatan dari siapapun pihak broker atau PT SMI, ingin bantu kenapa tidak dibuka secara langsung, itu kan dana kami," kata Bambang.

Ia pun menceritakan bahwa Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan broker. Namun, broker tidak memberikan respons.

Bambang menuturkan bahwa Andreas seolah-olah perlahan 'cuci tangan' dan mengkambinghitamkan broker. Bahkan, manajemen pun sudah mewacanakan munculnya risiko gagal bayar oleh broker.

Menurut Bambang, program Withdraw All Net89 adalah rekayasa PT SMI. Program ini hanya upaya mengulur waktu dari PT SMI untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyalahgunaan deposit member Net89 di broker.

Ia juga menilai program tersebut juga merupakan 'exit plan' PT SMI dari dugaan penyalahgunaan deposit member Net89 di broker.

"Besaran dana juga kami konservatif, kami ambil rata-ratanya saja, yang paling kecil itu kan US0. Ada yang US0 ribu, US.000, US ribu, US ribu, US ribu, US0 ribu, itu lumayan banyak juga. Kami cukup US0 saja itu kalau di rata-ratakan (kerugian) bisa Rp10 triliun lebih," jelasnya.

Menurutnya, sudah banyak member Net89 yang kesulitan hingga menjual harta-benda untuk bertahan hidup. Selain itu, masa depan keluarga para member ikut terancam karena penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan.

Bantahan Atta Halilintar dan Bangun Tempat Penghafal Alquran

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Pedagang Pasar Sebut Harga Beras Naik, Hampir Rp14 Ribu per Kg******

Harga beras kelas premium naik, tetapi untuk beraskelas medium belum ada kenaikan yang signifikan.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan saat ini rata-rata harga beras premium mencapai Rp 13.900 per kilogram (kg).

"Kalau medium memang belum mengalami kenaikan ya, kalau yang premium ini sudah naik seperti Sentra I itu sekarang Rp 13.900-an, sebelumnya ya Rp 12.000, kemudian IR 42 Pera itu sudah Rp 12.300/kg," kata Abdullah Mansuri, dikutip dari detik.com, Selasa (25/10).

"Sebenarnya kenaikan harga beras ini nggak banyak selisihnya, paling Rp 100, Rp 200 atau Rp 500, tetapi kalau ini konsisten, juga cukup berbahaya," jelasnya.

Menurutnya, kemungkinan kenaikan harga beras akan terasa pada natal dan tahun baru.

Karena pada saat itu stok menipis menunggu bulan panen raya. Kemudian, jika penyerapan Perum Bulog menurun, lalu harga gabah di petani telah naik, maka dikhawatirkan harga beras akan mengikuti mekanisme pasar.

"Saat Bulog tidak memiliki serapan, karena harganya tidak mampu bersaing, dan petani menaikkan harga gabah, kemudian nanti Bulog tidak punya stok, yang terjadi mekanisme pasar yang berlaku. Makanya kami mendorong kerja Bulog yang selama ini confidentseusia dengan rule-nya tetapi tahun ini memang agak berkurang," ujarnya.

Mengutip laman resmi hargapangan.id, saat ini harga beras kualitas super I senilai Rp13.500 per kg. Kemudian, beras kualitas super II Rp13.150 per kg.

Beras kualitas medium I Rp12.200 per kg, dan beras kualitas medium II Rp12 ribu per kg.

Untuk beras kualitas bawah I dijual Rp11.100 per kg, dan beras kualitas bawah II seharga Rp10.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Holding BUMN Pangan Bantu Bulog Serap Hasil Panen Petani******

Pemerintah menambah kewenangan BUMNHolding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokokdari petani maupun peternak dalam negeri.

Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," imbuhnya.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Dalam PP 125/2022 ini, 11 bahan pokok tersebut akan diserap oleh Bulog dan ID Food berdasarkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HPP) yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, HPP ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Jadi sekarang tugas penetapan HPP didelegasikan ke kami, sebelumnya di aturan lama ada di Kementerian Perdagangan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]