kredit hp langsung acc

Penjahat menjadi dewa

situs slot via dana

Pengamat: KPU harus libatkan multipihak amankan data pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menyandarkan kepada KPU secara institusi, saya rasa KPU tidak memiliki banyak resources gitu ya terkait dengan bagaimana mengamankan data,” kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa. Berkaca dari kebocoran dan penjualan data pemilih Indonesia di situs gelap baru-baru ini, Arfianto menerangkan langkah taktis yang harus dilakukan KPU ialah meminta maaf secara langsung kepada publik serta menjelaskan kekurangan dari jaringan sistem informasi maupun penyimpanan data yang mereka bangun. Pasalnya, salah satu indikator dari integritas penyelenggaraan pemilu ialah perlindungan data, mulai dari data pemilih, data logistik, hingga data calon. “Jika KPU tidak bisa melindungi data itu menjadi persoalan baru gitu. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” tegasnya. Ia pun menambahkan permintaan maaf tersebut haruslah diikuti dengan keterbukaan dan ajakan kolaborasi untuk memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. “Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kelemahan-kelemahan, baik dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia sehingga sudah seharusnya juga dibantu oleh banyak pihak. Setidaknya KPU juga cukup terbantu gitu,” ujarnya. Arfianto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi dan komunikasi yang telah dibuat oleh KPU sehingga KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas

Baca juga: Pilar 08 laporkan Roy Suryo terkait dugaan ujaran kebencian

Baca juga: Putri Bung Hatta harap Mahfud jalankan UUD 1945 bila jadi Wapres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Kurir dunia bawah

pinjol bunga rendah 2022

KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.

Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.

Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.

Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.

Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.

KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

penyelamatan ekstrem

rtp dewapoker

Kemenag minta dai sampaikan pesan sejuk saat tahun politik******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama meminta para dai atau penceramah agar menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan meneduhkan bagi masyarakat pada musim kampanye politik.

"Kami sudah sampaikan kepada mereka untuk sekali lagi menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan yang meneduhkan, yang tidak berpotensi menimbulkan konflik, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu.

Kamaruddin mengatakan Kemenag kini telah memiliki lembaga yang mewadahi para dai yang dinamai Majelis Dai Kebangsaan (MDK). Majelis dai tersebut telah beranggotakan sekitar 12 ribu penceramah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.  

Ada tiga poin yang menjadi peta jalan MDK, pertama dakwah menyasar masyarakat perkotaan. Ia menyebut pengurus dan anggota MDK hendaknya memiliki strategi khusus dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat perkotaan yang dinamis.  

Kedua, dakwah akan menyasar anak muda. Ia menyebutkan, generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan Z ini berjumlah 52 persen dari total penduduk Indonesia.  

Terakhir, para dai juga harus menyampaikan ceramah secara progresif dengan tidak berkutat pada tema ritual semata. Menurutnya, tanpa meninggalkan tema ritual, masyarakat harus diberikan pencerahan berbagai isu kekinian dengan pendekatan agama.

Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar mengatakan para dai, khususnya yang tergabung dalam MDK, harus menjadikan agama sebagai instrumen perekat sosial.

Para dari, kata dia, memang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan hal tersebut merupakan hak mereka. Namun saat mengisi ruang-ruang majelis keagamaan, mereka harus menyampaikan keteduhan.

"Itu pesan yang terus-menerus kita sampaikan agar mereka tetap netral. Soalnya di masyarakat itu juga terjadi kombinasi (pandangan politik)," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tantangan dai dan penceramah agama ke depan sangat kompleks di tengah kehidupan umat beragama.

Menag berharap MDK sebagai organisasi dan mitra pemerintah dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk bergerak bersama merawat kebhinnekaan, menciptakan harmoni, dan membangun moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Dirjen Bimas Islam: MDK tingkatkan pemahaman warga tentang agama

Baca juga: Jokowi minta PP Parmusi ikut ciptakan situasi kondusif tahun politik

Baca juga: MUI minta dai ambil peran wujudkan pemilu yang damai

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

warga88

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

istri yang penyayang

aktivasi kredivo

Gempa Bayah Banten akibat lempeng menunjam******

Jakarta (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan gempa bumi yang berlokasi di perairan selatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, akibat aktivitas zona penunjaman dengan kedalaman lebih dari 30 kilometer.
Gempa berkekuatan 5,9 magnitudo dengan kedalaman 74 kilometer pada Rabu (3/1), pukul 07.53 WIB, terasa hingga ke Sukabumi dan Pandeglang. "Kejadian gempa bumi tersebut diakibatkan oleh aktivitas zona penunjaman dengan kedalaman lebih dari 30 kilometer atau disebut gempa intraslab dengan mekanisme sesar mendatar," kata Kepada Badan Geologi Muhammad Wafid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Satu jam pascagempa, BPBD: Belum ada laporan kerusakan di Sukabumi Menurut data Badan Geologi, sebaran pemukiman penduduk yang dilanda guncangan gempa bumi sebagian besar terletak pada kawasan rawan bencana (KRB) gempa bumi tinggi. Kejadian gempa bumi tersebut tidak menyebabkan tsunami meskipun lokasi pusat gempa bumi terletak di laut, diperkirakan tidak mengakibatkan deformasi dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami. Badan Geologi mengungkapkan wilayah pantai selatan Banten dan Jawa Barat tergolong rawan tsunami dengan potensi tinggi tsunami di garis pantai lebih dari tiga meter. Masyarakat diimbau untuk tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, dan jangan percaya oleh isu yang tidak jelas sumbernya mengenai gempa bumi dan tsunami. Bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar mengungsi ke tempat aman sesuai dengan arahan dari petugas BPBD setempat.

Baca juga: Gempa magnitudo 5,9 guncang Bayah Banten, dirasakan hingga Sukabumi

Baca juga: Gempa Bayah, warga Rangkasbitung berhamburan keluar rumah Bangunan di Kabupaten Lebak harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari risiko kerusakan dan dilengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi. Badan Geologi menyatakan kejadian gempa bumi tersebut tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami, sesar permukaan dan bahaya ikutan, yaitu retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan likuefaksi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Saya seorang pemain besar

qq7997

Semalam 248 pasien RSUD Sumedang dievakuasi akibat gempa******

Garut (ANTARA) - Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) Bandung mengevakuasi ratusan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang ke tempat yang lebih aman untuk menghindari bahaya dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Dilaporkan bahwa semalam 248 pasien di RSUD Kabupaten Sumedang telah kita evakuasi ke titik yang paling aman, ditambah 83 pasien IGD juga telah kita tempatkan di posko tenda darurat yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Sumedang," kata Kepala Basarnas Bandung Hery Marantika saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin.

Ia menyampaikan hingga Senin pagi seluruh pasien yang berhasil dievakuasi ke luar bangunan RSUD Sumedang masih bertahan di tempat aman, seperti di tenda yang sudah dipasang oleh pemerintah daerah.

"Sampai pagi tadi kami dapat laporan demikian (di luar RSUD), namun memang akan segera dikembalikan ke ruangan," katanya.

Ia mengatakan selama ini jajaran Basarnas atau Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung siap siaga memantau dan berkoordinasi dalam penanganan daerah yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang, Minggu (31/12) malam.

Sampai Senin pagi, kata dia, jajarannya terus memastikan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang untuk mengecek daerah yang terdampak bencana gempa bumi tersebut.

Baca juga: Gempa Sumedang sebabkan keretakan di terowongan Tol Cisumdawu dan RSUD

Baca juga: Puluhan rumah rusak akibat gempa bumi M4,8 di Sumedang

"Kami dari pihak Basarnas Kantor SAR Bandung terus memastikan dan berkoordinasi dengan 'stakeholder' di Kabupaten Sumedang terkait dampak daripada gempa yang terjadi semalam di Kabupaten Sumedang," katanya.

Ia mengungkapkan hasil peninjauan di lapangan tidak ada korban jiwa akibat bencana gempa bumi di Sumedang.

"Pagi ini kami terus meninjau dan memonitor di lokasi kejadian, mudah-mudahan harapan kami tidak ada korban jiwa," katanya.

Laporan situs resmi BMKG, gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 4.8 terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 2 KM Timur Laut Kabupaten Sumedang pada kedalaman 5 KM, Minggu pukul 20.34 WIB.

Sebelumnya juga terjadi gempa di Sumedang berkekuatan Magnitudo 4.1 sekitar pukul 14.35 WIB.

Baca juga: BMKG : Gempa bumi Sumedang dipicu oleh sesar yang belum terpetakan

Baca juga: Gempa Sumedang, Pj Gubernur Jabar pastikan RSUD dapat perhatian khusus
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024