olx situs slot

akulaku terdaftar ojk 372Jutaan kata 642090Orang-orang telah membaca serialisasi

《olx situs slot》

Banjir rendam 52 desa di Bireuen Aceh sebabkan 1.199 warga mengungsi******

Berhubung Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dan BPBD Kabupaten Bireuen stok logistik masih kosong.

Banda Aceh (ANTARA) - Banjir yang dipicu curah hujan tinggi masih merendam pemukiman penduduk di 52 gampong atau desa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sehingga menyebabkan 1.199 jiwa warga mengungsi menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

“Masyarakat masih berada di titik pengungsian yang didirikan oleh perangkat desa masing-masing,” kata Kepala Pelaksana BPBA Ilyas melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBA di Banda Aceh, Jumat malam.

Ilyas menjelaskan banjir mulai merendam wilayah Bireuen pada Kamis (25/1) sekitar pukul 20.30 WIB. Daerah terdampak meliputi 32 desa di Kecamatan Jeunieb, kemudian 13 desa di Kecamatan Pandrah, dan tujuh desa di Kecamatan Peulimbang.

“Banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Bireuen pada 25 Januari 2024, sehingga mengakibatkan banjir di tiga kecamatan dalam wilayah Bireuen,” ujarnya.

Baca juga: Banjir dipicu hujan deras masih genangi sebagian wilayah di Bireuen

Baca juga: Dandim: Personel TNI di Pidie siaga dan waspada banjir susulan

Ia mengatakan dampak dari kejadian banjir tersebut menyebabkan satu unit rumah konstruksi kayu dan satu unit mobil pikap mengalami rusak berat. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Untuk data sementara, kata Ilyas, korban terdampak di Jeunieb sebanyak 2.156 Kepala Keluarga (KK), dan di Kecamatan Pandrah sebanyak 3.010 jiwa dalam 1.302 KK. Petugas BPBD Bireuen masih terus melakukan pendataan korban terdampak di beberapa desa lain, termasuk di Kecamatan Peulimbang.

Hingga kini, tercatat 1.199 jiwa harus mengungsi, yang tersebar di 11 titik lokasi dalam sembilan desa di Kecamatan Jeunieb, meliputi Desa Dayah Blang Reuleu, Janggot Seungko, Ule Raboe, Tanjong Bungong, Dayah Baroe, Teupin Kupula, Blangme Barat, Meunasah Kupula, dan Cot Geuleumpang Baroh.

Umumnya mereka mengungsi di meunasah (mushalla) desa. Para pengungsi juga telah mendirikan dapur umum karena tidak bisa memasak di rumah masing-masing.

Petugas tim reaksi cepat BPBD Bireuen masih terus melakukan pemantauan dan pendataan. Pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi Sekretaris Daerah Bireuen, Dinas Sosial dan Forkopimcam dalam upaya mendatangkan bantuan masa panik dari Dinas Sosial Aceh.

“Berhubung Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dan BPBD Kabupaten Bireuen stok logistik masih kosong,” ujarnya.*

Baca juga: Dinsos Aceh pastikan seluruh area banjir diberi bantuan masa panik

Baca juga: Banjir memaksa 4.665 orang mengungsi di Bireuen

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Maila Dinia Husni Rahiem menyatakan bahwa ketiga calon wakil presiden (cawapres) belum membahas pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. "Pada debat, para cawapres tidak secara tegas menyoroti peran penting perempuan dalam melestarikan lingkungan dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Ini terlihat baik dalam paparan program awal maupun dalam tanggapan terhadap pertanyaan khusus mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat," ujar Maila saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pada debat cawapres yang dilaksanakan Minggu (21/1), moderator membacakan pertanyaan dari panelis kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bahwa sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Tanggapan dari para cawapres terhadap masalah ini bervariasi, Mahfud mengusulkan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang boleh ditinggalkan, sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal, dengan fokus pada pencarian titik tengah dan keseimbangan dalam pengembangan industri. Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta ini juga menyebutkan, yang menjadi catatan adalah ketiga pasangan calon tidak secara eksplisit menegaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan energi. "Seharusnya, para calon wakil presiden dapat lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, program-program mereka dapat menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan perempuan dan anak secara lebih efektif," ucapnya. Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni perempuan dan anak-anak cenderung menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim. "Mereka secara khusus lebih rentan terkena dampak buruk dari kemiskinan, diskriminasi, serta konsekuensi negatif perusakan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya. Dengan akses terbatas pada sumber daya ekonomi dan sosial, perempuan seringkali menemukan tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk dampak dari perubahan iklim dan degradasi lahan," tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, pengembangan kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya vital untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka. "Perempuan dan anak-anak, memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif. Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan," paparnya. Kondisi tersebut, kata dia, seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, yang mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan. "Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan diatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan," ujar dia.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian

Baca juga: Pengamat: Ketiga cawapres berkomitmen untuk jalankan transisi energi

Baca juga: Indef: Cawapres perlu pahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin(menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait Presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan, karena ditanya,” kata Jokowi.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek erek06、cara menang higgs domino rejeki nomplok、qqraya

Terkait：idcoin88、jamu slot 200、trik pola slot olympus maxwin、jagoan777、slot paling gacor 2022、jp、168 bet slot、jiwabola、cash77 slot、aktivasi kredivo

---

---

bab terbaru：menang123（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04