supermoney88

Penguasa Surgawi Segala Alam

Akademi Pelayaran Nasional Surakarta Siap Lepas 87 Taruna******

SOLO—Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta bakal menggelar wisuda untuk 87 taruna-taruni di Hotel Adhiwangsa Surakarta pada Sabtu (27/1/2024) pagi. 

Para taruna yang mengikuti prosesi wisuda berasal dari Program studi Manajemen Logistik  jumlah 18 taruna dan Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan jumlah 69 taruna.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Para taruna yang mengikuti proses wisuda tersebut juga berasal tidak hanya dari Solo raya,  namun dari berbagai daerah di luar Jawa seperti dari Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain di Indonesia.

Ketua program studi  Manajemen Logistik, Supriyanta, mengatakan inti dari wisuda adalah kesakralan dari prosesi Pedang Pora. Dia mengatakan para taruna terbaik akan diperlihatkan kepada para tamu undangan dan orang tua yang hadir.

“Nanti pada saat prosesi, wisudawan terbaik itu nanti dipanggil kemudian ada prosesi yang mana Direktur APN memberikan selamat, dan memberikan semacam hadiah pedang yang diiringi dengan pembacaan puisi,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat (26/1/2024).

Para taruna sudah dibekali dengan berbagai kemampuan, seperti moto APN Surakarta yakni  berkompeten, mandiri, dan berkarakter. Supriyanta mengatakan tiga hal tersebut menjadi bekal penting. Dia mengatakan karakter yang diajarkan selama kuliah adalah disiplin.

“Karakter disiplin, rasa tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinannya sudah dibina sejak memasuki kampus, sejak diterima dari kampus sudah didik seperti itu. Jadi di tempat APN Surakarta ada apel pagi, apel siang, ini ciri khas dari APN Surakarta . 

Dia mengatakan karakter tersebut penting sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya para pimpinan perusahaan selalu melihat karakter terlebih dahulu sebelum kemampuan lain.

“Kita punya karakter yang kuat, sehingga mereka ketika magang, setelah selesai pasti dipanggil lagi [untuk bekerja]. Ya melalui karakter yang bertanggungjawab dan disiplin itu jadi taruna taruni APN Surakarta punya keseriusan ketika magang sampai nanti ketika kerja,” kata dia.

Pihaknya menekankan setelah para taruna setelah dinyatakan lulus bisa menerapkan nilai-nilai dan keterampilan di dunia kerja. Dengan begitu, dia berharap agar taruna bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan minat.

“Karena memang pendidikan vokasi lebih mengutamakan siap kerja, bukan teoritis, karena hampir 90% praktik.  Jadi setelah lulus tentu siap kerja, apalagi selama kuliah para taruna ini diajari berbagai pemahaman tentang pelayaran dan pelabuhan,” kata dia. 

Acara tersebut akan dihadiri oleh Aptisi Wilayah 6 Jawa Tengah, Aptisi Komisariat 2 Solo, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Kapolres Sukoharjo, Ketua MKKS Soloraya, orang tua/wali wisudawan, dan tamu undangan lain.

Bintang besar yang paling mempesona

Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye Sesuai UU Pemilu******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Aturan yang dimaksud Jokowi adalah Pasal 299 UU No 7/20217 tentang Pemilu. Dalam Pasal 299 ayat (1) tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”

Pasal 299 ayat (2) , menyatakan pejabat negara yang merupakan kader partai politik (parpol) diizinkan untuk berkampanye.

Sementara pasal 299 ayat (3) menyebutkan pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye jika yang bersangkutan sebagai capres-cawapres, anggota tim kampanye, serta pelaksana kampanye, dengan catatan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketentuan kampanye pemilu yang mengikutsertakan pejabat negara harus memenuhi dua ketentuan, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan sesuai UU, serta wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal itu tertuang dalam UU pemilu pasal 281.

Sedangkan daftar pejabat yang dilarang berkampanye sesuai UU Pemilu pasal 280 antara lain; ketua, wakil ketua, ketua muda MA, hakim konstitusi, hakim agung; ketua, wakil ketua, anggota BPK; Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI; direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN/BUMD; pejabat negara bukan anggota parpol sebagai pimpinan lembaga nonstruktural; ASN; anggota TNI/Polri; kepala desa; perangkat desa; dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Menlu Retno Walkout saat Israel Bicara di Debat Terbuka PBB******

NEW YORK —Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan walk outatau keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gilad Erdan, berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.

“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap) Israel menyampaikan pernyataannya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, melalui pesan singkat pada Kamis (25/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Walk outdilakukan Menlu Retno karena Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu.

“Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” tutur Iqbal.

Sidang Dewan Keamanan soal Palestina-Israel tersebut berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menolak pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” kata Retno, menegaskan.

Guna menghindarkan kemungkinan perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.

Menlu juga mendesak pihak-pihak terkait agar memulai upaya rekonstruksi pascakonflik dan meneruskan proses solusi dua negara.

Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.

“Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Retno mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuhi warga sipil yang tidak bersalah.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tutur Retno, menegaskan.

Desainer game serba bisa

Israel Bom Kamp Pengungsi, Senator AS: Ini Mengerikan, Harus Dihentikan!******

JAKARTA — Senator Amerika Serikat Bernie Sanders menyebut pembunuhan besar-besaran Israel kepada warga Gaza sebagai bentuk paling mengerikan dalam sejarah modern.

Militer Israel secara membabi buta mengebom seolah, tempat pengungsian, area rumah sakit dan ambulans.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Terbaru, 15 orang tewas dalam serangan di sebuah kamp pengungsian di Jabalia, Palestina.

Senator Bernie Sanders mengatakan pembunuhan tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Gaza tidak dapat diterima.

“Israel mempunyai hak untuk membela diri. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan hal itu. Namun apa yang mereka lakukan sekarang dengan cara yang tidak pandang bulu –mengebom kamp pengungsi, mengebom ambulans, membunuh ribuan pria, wanita dan anak-anak tak berdosa yang melanggar hukum internasional– sama sekali tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan,” kata Bernie, mengutipAljazeera,Minggu (5/11/2023).

Dia mencatat AS memberikan US,8 miliar setiap tahun kepada Israel.

Namun Sanders mengatakan Israel tetap harus mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini diusung Amerika Serikat.

“Jika mereka ingin mengambil uang kita dan [Presiden] Biden ingin memberi mereka lebih banyak lagi, mereka harus menyadari bahwa mereka tidak boleh menyinggung nilai-nilai Amerika, apa yang kita perjuangkan, apa yang diperjuangkan oleh dunia yang beradab,” ujarnya.

Pada bagian lain, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyerukan agresi Israel terhadap Lebanon selatan harus segera dihentikan.

Dia menekankan prioritas upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di ibu kota Yordania, Amman.

“Kebijakan bumi hangus yang dilakukan Israel… dengan menggunakan senjata yang dilarang secara internasional dan terus menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan menghancurkan wilayah selatan dan kota-kota harus dihentikan,” katanya.

Diketahui Israel telah meningkatkan serangan selama beberapa jam terakhir di berbagai wilayah, mulai dari wilayah utara Jalur Gaza, di lingkungan Tel al-Zaatar yang dianggap sebagai salah satu lingkungan utama kamp pengungsi Jabalia.

Pasukan Israel telah menghancurkan sumur air utama di wilayah itu, yang menyediakan air bagi ribuan rumah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Lagi-lagi Israel Jatuhkan Bom di Sekolah Kamp Pengungsi Jabalia”

Karier Pesawat Dandy

Moeldoko Sebut Presiden Punya Hak untuk Berpolitik******

SOLO —Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan seusai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak politik juga melekat kepadanya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, hak politik seperti turut serta dalam kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara lainnya.

Aturan presiden boleh mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Pengamat Sarankan Jokowi Bertindak sebagai Negarawan di Tengah Pemilu 2024******

SOLO —Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan di tengah pemilihan umum (pemilu).

“Beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Menurut dia, presiden sebaiknya menegur anak buahnya. Presiden harus melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik, terutama jabatan elite, alih-alih ikut dalam urusan politik praktis.

Dedi mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Jokowi bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

Sebagai kepala pemerintahan dan negara, lanjut dia, presiden merupakan penyelenggara pemilu. Jika presiden memihak, maka dikhawatirkan akan merusak proses pemilu tersebut.

“Kalau presiden sebagai penyelenggara pemilihan, lalu memihak, ini bisa saja merusak kualitas dari proses elektoral itu,” ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia mengutarakan bahwa pernyataan Jokowi itu juga dapat memengaruhi institusi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri saat menjalankan tugas.

“KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana,” katanya.

Ia menilai sikap presiden akan memengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangan meski KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden.

“Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Jokowi bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang selalu menyatakan bahwa presiden akan netral dan mendukung ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Namun, belakangan ini justru atau kemarin menyatakan boleh memihak. Kalau kita lihat sebetulnya, ini bertentangan dengan sumpah jabatan untuk presiden dan juga menteri,” kata Ikrar.

Di sisi lain, Ikrar menilai akan sulit dibedakan aktivitas presiden dan para menteri apakah kunjungan kerja atau berkampanye jika mereka ikut dalam kampanye politik.

“Karena kita tahu bahwa kunjungan presiden dan menteri ke beberapa daerah itu tidak sedikit yang melakukan kampanye politik,” ujarnya.