mpo55

Takdir adalah Phoenix

Daftar Harta Kepala BPN Jaktim yang Tembus Rp14,7 M******

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra tengah viral di media sosial karena gaya hidup mewah dirinya dan keluarga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto lantas merespons hal tersebut dan bakal menindak tegas jika terjadi ketidakwajaran terkait harta yang dimiliki Sudarman.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar kurangi utang Rp520 juta.

Berikut daftar harta kekayaan Sudarman Harjasaputra:

HARTA Rp15,28 Miliar

A. Tanah dan bangunan senilai Rp13,9 miliar

1. Tanah dan dan bangunan seluas 387 m2/250 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp5.393.960.000
2. Tanah seluas 50000 m2 di Kab/ Kota Ciamis, hasil sendiri Rp526.240.000
3. Tanah dan bangunan seluas 170 m2/110 m2 di Kab/Kota Malang, warisan Rp2.644.356.000
4. Tanah seluas 1000 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp328.900.000
5. Tanah seluas 500 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp.588.500.000
6. Tanah seluas 6587 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp1.086.855.000
7. Tanah dan bangunan seluas 297 m2/297 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hibah tanpa akta Rp2.631.200.000
8. Tanah seluas 90000 m2 di Kab/Kota Garut, lainnya Rp797.500.000

B. Alat transportasi dan mesin Rp438 juta

1. Motor, Piagio Vespa Primavera tahun 2014, hasil sendiri Rp18.000.000
2. Mobil, Mazda CX5 Micro/Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp.420.000.000

C. Harta bergerak lainnya Rp600.000.000

D. Kas dan setara kas Rp249.526.598

UTANG Rp520.000.000

TOTAL HARTA BERSIH Rp14.765.037.598

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

IHSG Lesu ke Posisi 6.628 Imbas 320 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.628 pada Rabu (15/3). Indeks saham melemah 13,67 poin atau minus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,08 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,11 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 232 saham menguat, 320 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan. Terpantau sembilan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang ambles 0,96 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang plus 0,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 1,57 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan plus 1,31 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 1,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,86 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 1,83 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga kinclong. Indeks S&P 500 naik 1,65 persen, indeks NYSE menguat 1,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 2,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Wings Air Setop Sementara Terbang ke Dekai Buntut Penembakan Trigana******

Perusahaan penerbangan Wings Airmenghentikan sementara penerbangan rute Sentani-Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, PapuaPegunungan, menyusul insiden penembakan atas pesawat Trigana Air di Bandara Dekai.

Kepala Operasional Lion Air di Bandara Sentani, Papua Suprihatin mengatakan penghentian dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Memang mulai Senin (13/3) Wings Air tidak lagi terbang ke Dekai setelah pesawat Boeing 737-500 milik Trigana ditembak, Sabtu (11/3) saat take offdari bandara Dekai menuju Jayapura," kata Suprihatin seperti dikutip dari Antara, Senin ini.

Wings Air yang melayani rute Sentani-Dekai setiap hari, sebelumnya juga sempat dilaporkan ditembak namun tidak kena.

"Wings Air akan kembali melayani penerbangan ke Dekai setelah ada jaminan keamanan, " kata Suprihatin.

"Melalui HT (handy talky) dari personel Opsnal Polres Yahukimo terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali pada saat pesawat Trigana Air landing yang berasal dari arah seputaran Kali Brasa Dekai," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Benny Prabowo, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/3).

Buntut dari penembakan itu, Aviation Security and Safety Manager Trigana Air Kapten Alfred memutuskan untuk sementara menyetop penerbangan ke Dekai.

"Belum dipastikan kapan kami kembali melayani penerbangan ke Dekai," kata Kapten Alfred.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

INKA Buka Suara Soal KA Makassar******

Senior Manager TJSL & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto menjelaskan alasan soal kereta api(KA) perintis Makassar-Parepare yang viral karena tak kuat menanjak di Petak Jalan Mandalle-Tenete, Sulawesi Selatan.

Bambang mengatakan saat ini KA tersebut sedang menjalani uji statis dan dinamis internal.

Pada uji dinamis tersebut, imbuhnya, kereta dijalankan pada lintas sebenarnya seperti melalui tanjakan, melalui belokan dan lainnya, sambil dilaksanakan penyesuaian berbagai setting parameter.

Jadi dalam fase uji coba, proses ini merupakan hal yang penting agar kereta dapat berjalan dengan baik, dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/3).

Sebelumnya, sebuah unggahan akun media sosial milik Fernanda Ardiyanto menunjukkan KA milik PT INKA (Persero) yang mulai uji coba pada Januari 2023 terlihat gagal di tanjakan 15 persen Petak Jalan Mandalle menuju Tenete.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan saat ini kereta tersebut sedang dalam uji coba pengereman oleh INKA.

"Bukan gak kuat, kereta itu lagi distel dan diuji oleh pabrikan (INKA), ada uji rem, uji ketahanan, power dan lainnya," kata Risal Wasal.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.