semua situs slot gacor

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Kepastian Impor Beras Tunggu Hasil Panen Raya******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan keputusan impor beras akan mempertimbangkan produksi panen raya pada Maret hingga Mei mendatang.

"Belum ada sampai hari ini keputusan impor," kata Arief di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Arif, kebijakan impor mau tak mau di ambil apabila produksi dalam negeri tak bisa menutupi kebutuhan masyarakat dan cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara, 30 persen sisanya akan diserap saat panen gadu, yang biasanya berlangsung setelah panen raya. Namun, hasil panen gadu cenderung lebih sedikit dibandingkan saat panen raya.

"Kalau nanti dalam proses perjalanannya tidak tercapai targetnya karena produksi kurang, antisipasi kita ya pasti impor, tapi bukan kita hobi impor, ini antisipasi saja," katanya.

Lihat Juga : Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi impor beras 500 ribu ton lagi. Hal ini diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Menurutnya, opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi meski ia belum tahu kapan impor dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi******

"Dipilih-dipilih, 3 biji Rp50 ribu."

"Serba Rp20 ribu."

"Mulai dari Rp5.000."

Ia khusus menjajakan jaket bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita mengeluarkan modal Rp6 juta untuk membeli satu bal berisi 250 jaket tipis dari sebuah agen di Pasar Senen.

Ia jual dengan harga yang bervariasi bergantung kualitas dan kondisi jaket. Yang pasti, dari modal itu, ia mengklaim berhasil mendapatkan penghasilan Rp1,5 juta per hari dengan keuntungan di kisaran Rp300 ribu-Rp400 ribu per hari.

Penghasilan tersebut ia rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Segendang sepenarian dengan Ahmad Dahlan, teriakan nyaring menjajakan pakaian bekas juga terdengar dari mulut Marpus. Ia berteriak menjajakan atasan, blazer wanita, bra, celana dalam bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita sudah menggeluti pekerjaan itu sejak 1995 lalu.

Berjualan pakaian bekas impor ia pilih karena memang banyak penggemar dan peminatnya. Ia bilang untuk memenuhi minat itu, ia biasa belanja baju bekas impor dalam satuan per bal dengan berat 100 kilogram.

Modal yang ia keluarkan untuk membeli pakaian bekas itu bervariasi. Untuk modal atasan bekas impor berisi 400 lembar, modal yang ia keluarkan Rp5 juta per bal. 

Sementara untuk pakaian dalam bra dan celana dalam, modal yang harus ia keluarkan Rp17 juta dan Rp11 juta dengan jumlah yang lebih banyak dari atasan.

Ia mengatakan pembelian barang dengan sistem per bal sebenarnya membawa risiko; tidak semua barang dalam keadaan baik dan layak dijual. Risiko  itu mau tak mau diambilnya dan semua pedagang pakaian bekas impor.

Ia menolak memberi tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan pakaian bekas impor tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pakaian bekas yang ia jual dibanderol dengan harga Rp20 ribu untuk atasan dan Rp50 ribu untuk blazer.

"Yang penting cukup untuk makan lah," katanya.

Hal senada juga disampaikan pedagang lain, Dica. Pria yang masih berusia 18 tahun ini spesialis pedagang celana impor bekas. Pelbagai jenis bahan, ukuran, dan model celana ia gantung rapi sesuai kategori agar memudahkan pembeli memilih.

Dica mengatakan barang yang dia jual berasal dari Korea dan Jepang. Harga modal yang mesti dikeluarkan untuk celana bahan Rp5 juta dengan isi 150-200 buah.

Celana bahan dan jeans ia jual dengan harga Rp35 ribu. Lalu, celana corduroy ia jual dengan harga di atas Rp100 ribu.

Kehadiran penjual pakaian impor bekas itu pun cukup diminati oleh Wanda.

Baginya, thriftatau pakaian bekas impor merupakan opsi terbaik dalam memenuhi kebutuhan sandang. Pasalnya, meski bekas, tapi secara kualitas tak kalah dan bahkan kalau teliti mencari, kualitasnya lebih bagus dari barang baru. 

Tak hanya itu, untuk urusan harga, pakaian impor bekas cukup bersahabat di kantong. Kisaran harga produk yang kerap dibeli Wanda berkisar pada Rp50 ribu per 3 buah dan Rp100 ribu per 3 buah. Untuk produk jaket, Wanda biasa membeli dengan harga Rp50 ribu ke atas.

Karena kondisi itulah, ia menjadi salah satu pemburu pakaian impor bekas sejak 2020. Ia biasa membeli langsung di Pasar Senen Blok III.

Intensitas pembeliannya pun termasuk cukup sering.

"Saya suka beli bajuthriftdibanding beli baju baru karena harganya yang murah tapi bisa dapat banyak dan tetap bagus kualitasnya. Terus juga kalau beli thrift kan mengurangi limbah fashion. Jadi itu kenapa saya suka thrift," terang Wanda.

Kegemaran sama juga dimiliki Asep Rosidin (30), karyawan swasta. Ia sudah berbelanja produk pakaian impor bekas sejak 2005-2006.

Kala itu, dia masih duduk di bangku SMA. Aros biasa membeli pakaian impor bekas secara langsung di Pasar Senen atau di salah satu toko di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Aros menilai lebih baik membeli pakaian impor bekas tapi original ketimbang pakaian baru tapi tiruan.

Musuh UKM RI

Kelahiran kembali modern setiap hari

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Importir Pakaian Bekas Terancam Pidana 5 Tahun dan Denda Rp5 M******

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengatakan importir pakaian bekasterancam sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dandendaRp5 miliar. Sanksi itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 47 disebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya bisa dilakukan dalam hal tertentu, yang ditetapkan oleh menteri. Soal sanksi diatur dalam Pasal 111 UU tersebut.

"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 111 UU 7/2014.

"Kita ingin biang keroknya, importirnya (dikenakan sanksi). Kalau UKM-nya ini kan kecil ya, tapi tolong diingatkan," kata Hanung dalam dalam diskusi Pembahasan Dampak Thrifting terhadap UMKM di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Kamis (16/3).

Wakil Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA) Budi Primawan mengatakan setiape-commercememiliki aturan masing-masing terkait sanksi bagi penjual produk yang dilarang hukum, termasuk pakaian bekas impor. Sanksi tersebut biasanya hampir sama antara satu e-commercedengan yang lain.

Lihat Juga : ANALISISImpor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?

Budi mengatakan penjual di e-commercedari awal sudah menyepakati ketentuan tidak akan menjual produk yang melanggar hukum. Jika ketentuan itu dilanggar, maka penjual akan dikenakan sanksi.

"Prinsipnya, kalau saya (penjual) buka toko di Lazada, Shopee, Tokopedia, hanya akan jual yang sesuai hukum. Yang impor barang bekas kan melanggar hukum, kalau ketahuan akan dilakukan tindakan penalti," katanya.

Untuk tahap awal, e-commerceakan menurunkan atautake downtautan yang berisi penjualan pakaian bekas impor. Jika penjual tersebut kembali memperdagangkan pakaian bekas impor, maka akan di-blacklistsehingga tidak bisa lagi berjualan die-commerce.

"Nanti (hukuman) yang paling ringan take downsampai nanti yang paling parah blacklistsampai ke NIK-nya, jadi enggak bisa buka toko di platform," kata Budi.

Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebutthriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business MatchingProduk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Mendag Zulhas Buka Suara soal Marak Impor Baju Bekas******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal pakaian bekas imporatau thriftyang masuk ke Indonesia. Menurutnya, selain merugikan UMKM dan industri tekstil dalam negeri, hadirnya thrift bisa menimbulkan penyakit.

"Satu merusak UMKM kita, tekstil kita, juga bisa bisa bawa penyakit karena ada jamur. Kalau sakit gimana?," kata Zulhas di gedung DPR, Rabu (15/3).

Sebab itu, Zulkifli mengatakan akan memusnahkan 1.000 bal pakaian bekas impor di Pekanbaru pada Jumat (17/3) besok, dan akan dilanjutkan di Mojokerto pada Selasa (21/3).

"Kita pelabuhan tikusnya banyak karena kita kan negara kepulauan. Cegat sini muncul di banyak tempat," kata Zulkifli.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengecam impor pakaian bekas karena mengganggu industri dalam negeri. Ia meminta jajarannya untuk segera mencari sebab dan mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

Masalah impor pakaian bekas belakangan ini memang mengemuka. Masalah itu juga membuat aparat kepolisian turun tangan. Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait penindakan praktik impor pakaian bekas.

"Hari ini, Selasa (14/3/2023), Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id.

[Gambas:Video CNN]