cara kredit hp tanpa ktp

Roh Kaisar yang Biadab

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Kadin Minta Kebijakan Upah Diimbangi dengan Insentif bagi Pengusaha******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengatakan kenaikan upah minimum(UM) 2023 perlu dibarengi dengan pemberian insentif dari pemerintah kepada pengusaha.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, industri yang berorientasi pada ekspor seperti industri alas kaki dan pakaian jadi berbeda dengan industri yang berorientasi pada impor, seperti makanan dan minuman yang mengandalkan bahan baku sereal, industri plastik, dan perlengkapan elektronik.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad melalui keterangan resmi, Selasa (22/11).

Ia menambahkan pihaknya memang menyambut baik aturan formulasi penetapan upah tahun depan yang baru diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan juga keberlangsungan usaha pada setiap sektor agar tidak kontraproduktif.

Pihaknya tidak menampik bahwa tantangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi. Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia telah mencapai 5,71 persen yang bakal berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, kata Arsjad, dengan tantangan yang sama, industri dalam negeri juga merasakan dampak yang berbeda-beda. Hal ini tercermin dari penurunan permintaan global yang berdampak pada ekspor Indonesia.

Berdasarkan catatannya, kinerja ekspor tercatat turun 10,99 persen pada September tahun ini menjadi US,8 miliar dibandingkan pada bulan sebelumnya. Imbasnya, sektor industri padat karya sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi lesu darah karena permintaan yang menurun.

"Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar atau winning industry pada periode tersebut. Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha," ujar Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Menhub Minta Pemda Subsidi Biaya Operasi Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan insentif berupa subsidi biaya operasi pesawat(BOP) kepada maskapai dalam negeri.

Tujuannya, untuk memulihkan industri penerbangan di Indonesia, terutama ke wilayah masing-masing pemda pascapandemi covid-19.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membuat stimulus untuk konektivitas transportasi udara di daerah-daerah, untuk memulihkan kembali sektor penerbangan setelah terdampak covid-19," ujar Budi dalam rapat koordinasi Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara dan Dukungan Pemerintah Daerah seperti dikutip antara, Selasa (22/11).

Kemudian ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya yang lebih rendah.

"Sekarang kami juga mendorong kehadiran pemda berupa dukungan stimulus pelayanan transportasi udara agar menjamin ketersediaan konektivitas di daerahnya," jelasnya.

Budi mengungkapkan salah satu pemda yang telah melakukan upaya nyata untuk memberikan stimulus yakni Toraja. Pemda setempat memberikan jaminan keterisian penumpang atau block seatsekitar 60-70 persen dari total kursi yang tersedia.

Menurut dia, pemprov dan pemkab saling sharinguntuk melakukan block seat,sehingga saat ini sudah ada penerbangan dua kali dari Makassar ke Toraja dan sekarang sudah menambah rute ke Balikpapan.

"Kami harap pemda lain juga melakukan hal yang sama," imbuhnya.

Selain dukungan pemda, Budi juga mendorong peran dari operator bandara dan maskapai untuk terus meningkatkan kinerja penerbangannya, di antaranya menambah jam operasional di sejumlah bandara, sehingga pergerakan pesawat dapat lebih banyak dan dari sisi operasional akan lebih efisien.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Harga Pangan Kompak Naik kecuali Bawang******

Harga pangan kompak melonjak pada awal pekan ini, kecuali bawang putihdan bawang merah yang justru menurun.

Mengutip hargapangan.id, Senin (21/11), kenaikan pertama dialami harga beras kualitas super I yang naik dari Rp13.550 menjadi Rp13.650 per kg. Sementara beras kualitas super II dijual Rp13.300 per kg, atau naik dari sebelumnya yang Rp13.200 per kg.

Beras kualitas medium I dijual Rp12.350 per kg naik dari sebelumnya Rp12.250 per kg.

Telur ayam ras segar naik dari Rp28.800 per kg menjadi Rp29.100 per kg. Cabai merah besar naik dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp38.700 per kg.

Cabai merah keriting naik dari Rp36.500 per kg menjadi Rp37.300 per kg. Cabai rawit merah naik dari Rp46.700 per kg menjadi Rp47.950 per kg. Cabai rawit hijau naik dari Rp37.950 per kg menjadi Rp38 ribu per kg.

Sementara harga bawang putih ukuran sedang saat ini Rp27.700 per kg turun dari sebelumnya Rp27.750 per kg pada awal pekan kemarin.

Bawang merah saat ini dibanderol Rp37.600 per kg turun dari sebelumnya Rp37.800 per kg.

Selain bawang-bawangan, minyak goreng kemasan bermerek 1 juga turun dari Rp21.700 per kg menjadi Rp21.600 per kg. Gula pasir kualitas premium juga turun dari Rp15.900 per kg menjadi Rp15.850 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

Bangkrut, FTX Punya Utang US,1 M ke 50 Kreditur******

Cryptocurrency exchangeFTX  memiliki utang sebesar US,1 miliar atau setara dengan Rp48,63 triliun (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.

Mengutip CNA, Senin (21/11), dalam pengajuan pengadilan pada Sabtu (19/11), pertukaran berutang sekitar US,45 miliar kepada sepuluh kreditur utamanya.

FTX dan afiliasinya mengajukan kebangkrutan di Delaware pada 11 November di salah satu ledakan crypto profil tertinggi, menyebabkan sekitar 1 juta pelanggan dan investor lainnya menghadapi kerugian total dalam miliaran dolar.

Sidang tentang apa yang disebut mosi hari pertama FTX ditetapkan pada Selasa pagi di hadapan hakim kebangkrutan AS.

[Gambas:Video CNN]