atta4d

Tanda Naga di Langit Berbintang

Pengusaha Ragu Masalah Polusi Cepat Kelar******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Kamdani mengatakan penanganan polusi udara tak bisa cepat rampung dalam waktu singkat.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah tersebut membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk solusi jangka panjang, salah satunya adalah dengan Just Energy Transition atau transisi energi yang adil.

Shinta menekankan dalam proses transisi energi berkeadilan perlu diperhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.

Dalam implementasinya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," kata Shinta.

Untuk solusi jangka pendek, Shinta menyarankan pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, dan kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.

Kemudian insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu, kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.

Sedangkan solusi jangka menengah, Apindo mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT).

Selain itu, Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat.

Terkait rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi udara, Shinta mengatakan pihaknya meminta agar rencana itu tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Pasalnya tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH, misalnya para pekerja pabrik.

Menurutnya, polusi udara perlu diselesaikan dengan upaya yang lebih berkelanjutan dan holistik.

"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain," tutup Shinta.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Jangan Lewatkan Besok, Transmart Full Day Sale Berlaku di Semua Gerai******

Promo Merdeka Belanja Transmart Full Day Sale belum berakhir. Siap-siap ya, soalnya promo belanja ini bakal kembali besok, Selasa (22/8) di semua gerai Transmart se-Indonesia.

Berbagai macam produk di Transmart bakal mendapat diskon sampai 50 persen, mulai dari daging, fashion item, kosmetik dan fragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Tebar Diskon 50% + 20% Lagi, Cek Tanggalnya

Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Ingat ya, serbu Transmart Full Day Sale besok dan borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku besok, sejak gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Raja Bela Diri Abadi

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Asa Baru Meredam Polusi Ibu Kota dari Kehadiran LRT Jabodebek******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya seperti Bogor, Depok dan Bekasi mendapat asa baru sarana transportasi massal yang nyaman; LRT Jabodebek.

Sarana transportasi bernilai Rp32 triliun itu akan mulai dioperasikan 28 Agustus mendatang.

Banyak yang berharap kehadiran sarana transportasi massal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi macet, hambatan ekonomi di ibu kota.

Jokowi menyebut transportasi publik seperti MRT, LRT merupakan solusi untuk polusi udara di Jabodetabek. Ia karena itu mendorong pengembangan moda transportasi itu.

Harapannya, masyarakat harus didorong menggunakan transportasi publik untuk mengurangi emisi bahan bakar sehingga polusi udara bisa ditekan.

Lalu seberapa parah polusi udara di ibu kota dan apa penyebabnya?

Kualitas udara di Ibu Kota Jakarta memburuk belakangan ini. Bahkan pada Minggu (13/8) kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Sejumlah wilayah di Jakarta bahkan tercatat masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 201, yakni Cilandak Timur dengan angka 206 dan Kebayoran Lama dengan angka 206.

Berdasarkan Public Expose: Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta 2022 yang dirilis September lalu, kendaraan bermotor jadi sumber paling signifikan polusi Jakarta.

Ada tujuh jenis polutan yang diteliti yakni karbon monoksida (CO), Nitrogen Oxsida (NOx), Sulfur dioksida (SO2) Partikulat udara 10 mikrometer (PM10), partikulat udara 2,5 mikrometer (PM2,5), karbon hitam (BC), dan Non-methane volatile organic compounds (NMVOC).

CO menjadi polutan udara terbanyak dengan jumlah 298.171 ton. Dari jumlah itu, 96,36 persennya disumbang kendaraan bermotor. 

NMVOC menyusul di urutan kedua polutan paling banyak di Jakarta dengan jumlah 201.871 ton. Dari jumlah itu, 98,5 persen juga disumbang kendaraan bermotor. 

Besarnya jumlah polutan yang ditimbulkan kendaraan itu memang tak bisa dihindari. Maklum, merujuk data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta. 

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.  

[Gambas:Video CNN]

"Mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal penting. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi," kata Jokowi pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT. Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi.

Pekerja swasta yang mengadu nasib di jalanan ibu kota Nurul menyambut baik hadirnya LRT tersebut. Ia cukup optimis kehadiran LRT bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ibu kota, termasuk bagi pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor.

"Makin banyak pilihan transportasi publik, bermanfaat mengurangi polusi, macet. Semoga kehadiran LRT yang sekarang ini melengkapi MRT ke depan membuat transportasi di Jakarta makin nyaman," katanya. 

Huang Quan tidak akan menyerah

PT QSI Pemegang Saham Tunggal Texas Chicken: 15 Gerai Masih Beroperasi******

PT Quick Serve Indonesia menjadi satu-satunya hak waralaba Texas Chicken di Indonesia.

Marketing Manager PT QSI Astrid Andryani mengatakan ada 15 outlet Texas Chicken milik PT QSI yang masih beroperasi.

Gerai tersebut tersebar di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya dan Medan. Sedangkan outlet milik PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) sudah tutup seluruhnya sejak April 2023.

Adapun terkait kepemilikan hak waralaba, Astrid menjelaskan pada awalnya, Texas Chicken masuk ke Indonesia hak waralaba dipegang oleh PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI).

"Namun pada 2018 Di Indonesia pemegang hak waralaba Texas Chicken bukan CSMI satu-satunya, ada PT Quick Serve Indonesia yang juga mendapat izin dari principal pemilik brand Texas Chicken untuk handle Indonesia," kata Astrid.

Ia menambahkan, PT CSMI dan PT QSI hanya memiliki kesamaan merek dagang, sedangkan outlet dan aset yang dimiliki kedua perusahaan tersebut berbeda.

"Di luar itu antara CSMI dan QSI tidak ada kaitan sama sekali," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]