slot terbaru deposit voucher88

Fu Xian terlahir kembali di kota

Belanja ke Transmart Full Day Sale, Sepeda Listrik Diskon Rp1 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi menggelar diskon gila-gilaan seharian pada Selasa (8/8), mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam.

Bertajuk "Merdeka Belanja," di promo kali ini Transmart berbagi penawaran menarik khusus pembelian sepeda listrik dengan potongan harga jumbo.

Lihat Juga : Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup downloadaplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Yuk jangan sampai ketinggalan ikutan bebas belanja di Transmart Full Day Sale spesial Merdeka Belanja yang berlangsung cuma satu hari aja!

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Salim Group dan Agung Sedayu Garap Pembangunan Tol Rp23 T Menuju PIK 2******

Konsorsium bentukanSalim Group dan Agung Sedayu, PT Duta Graha Karya, bakal menggarap pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (km).

Adapun nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp23,22 triliun. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Salim Group dan Agung Sedayu sendiri merupakan pengembang kawasan kota mandiri PIK 2 atau The New Jakarta City. Nantinya, akses Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg juga akan terkoneksi ke kota hasil proyek reklamasi tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada kontraktor dan konsultan pengawas dalam pembangunan infrastruktur untuk terus memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam membangun jalan tol itu.

Karenanya, ia menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk memonitor kualitas konstruksi mulai dari perencanaan desain hingga proses pembangunan.

"Jalur jalan tol ini melewati daerah pantai pasti banyak tanah lunak, harus ada ketelitian dalam penelitian geologi tanah. Untuk supaya dalam pelaksanaannya sesuai yang direncanakan, sehingga memperlancar konstruksinya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg memiliki 8 Seksi yakni Seksi 1 (Sedyatmo-Kosambi) sepanjang 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi-Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga-Tanjung Pasir) 3,1 km, dan Seksi 4 (Tanjung Pasir-Kohod) 3,65 km. Kemudian Seksi 5 (Kohod-Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari-Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji-Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk-Rajeg) 5,7 km.

Untuk Seksi 1 hingga 4, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada 2025. Sementara itu untuk seksi 5 hingga 8, pihaknya menargetkan selesai konstruksinya pada 2026.

Ia menambahkan proses pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sudah disampaikan secara terbuka sejak 25 September 2020 berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/1818.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/1320 pada 22 Juni 2023, pihaknya menetapkan PT Duta Graha Karya sebagai pemenang lelang.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Keterisian Gedung Perkantoran di Jakarta Terus Turun Sejak Covid******

Riset dari Collier Indonesia pada Juli 2023 mencatat tingkat keterisiangedung perkantoran diDKI Jakarta mengalami tren penurunan sejak 2019 atau saat pandemi covid-19 merebak.

Tercatat tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) ada di kisaran 80 persen hingga 90 persen pada 2019. Angka ini kemudian secara konsisten turun hingga mencapai level 73,7 persen pada kuartal II 2023.

Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I 2023, yakni 72 persen.

Kemudian, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan CBD Sudirman mencapai 74,5 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 80,8 persen. Lalu, di kawasan Rasuna Said tingkat keterisiannya mencapai 73,5 persen pada kuartal II 2023.

Angka ini juga lebih rendah dibanding 2019 yang 90,6 persen.

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Mega Kuningan mencapai 63 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 75,1 persen. Sedangkan, tingkat keterisian di kawasan Gatot Subroto mencapai 75,3 persen, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 83,2 persen.

Adapun tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Dr Satrio mencapai 81 persen pada kuartal II 2023. Capaian ini turun dari keterisian pada 2019 yang masih bisa tembus 87,8 persen.

Senada, tingkat keterisian gedung perkantoran yang bukan di kawasan pusat bisnis juga turun secara konsisten dari 2019 hingga kuartal II 2023.

Rinciannya, keterisian gedung perkantoran di Jakarta Pusat mencapai 67,1 persen pada kuartal II 2023. Angka ini turun dibandingkan pada 2019 yang mencapai 84,4 persen.

Lalu, keterisian di kawasan Jakarta Selatan turun dari 82 persen pada 2019 menjadi 74 persen pada kuartal II 2023. Keterisian di kawasan Jakarta Utara turun dari 74,3 persen pada 2019 menjadi 70,5 persen pada kuartal II 2023.

Selanjutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Timur mencapai 86,2 persen pada kuartal II 2023. Angka ini juga turun dari 2019 yang mencapai 90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Barat mencapai 75,7 persen pada kuartal II 2023. Angka ini lebih rendah dibanding tingkat keterisian pada 2019, yakni 82,9 persen.

Meski trennya menurun, Collier Indonesia memperkirakan tingkat keterisian gedung perkantoran di DKI Jakarta bakal bangkit lagi. Hal ii seiring dengan pencabutan status pandemi covid-19.

Setelah pandemi, semakin banyak perusahaan yang secara bertahap beralih kembali ke kebijakan bekerja dari kantor (WFO).

"Perkembangan positif ini menandakan potensi kebangkitan dalam permintaan ruang kantor selama era pasca pandemi," tulis Collier dalam risetnya yang dirilis Juli lalu.

Seperti disinggung sebelumnya, tingkat keterisian gedung perkantoran pada kuartal II 2023 memang lebih baik dari kuartal I. Berdasarkan catatan Collier, transaksi pada kuartal II ini didorong oleh berbagai sektor, termasuk teknik, konsultasi, layanan, perminyakan, pengemasan produk rumah tangga, perawatan kesehatan, dan energi.

Selain itu, sektor logistik, keuangan, dan sektor teknologi juga terus aktif mencari ruang kantor.

Meski tingkat keterisian gedung perkantoran diprediksi tumbuh, bukan berarti hal ini tak memiliki tantangan. Menurut riset Collier, penambahan pasokan ruang kantor yang besar juga dapat menekan tingkat hunian rata-rata, setidaknya hingga akhir tahun 2023.

Maklum, saat ini juga terdapat beberapa gedung yang sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2023-2025.

"Terlebih, menjelang tahun pemilihan umum 2024, aktivitas bisnis biasanya mengalami sedikit perlambatan," imbuh Collier.

Menurut Collier, dalam keadaan seperti ini, para pemilik gedung perkantoran dituntut untuk tetap akomodatif dan fleksibel. Selain itu, mereka juga harus terus menawarkan paket kompetitif untuk mengamankan transaksi.

Dengan begitu, tingkat keterisian gedung perkantoran pun dapat meningkat.

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dewa Pedang Kekacauan

Bayar Pakai Allo Bank Dapat Ekstra Diskon 20% di Transmart******

Transmart memberikan promo seru nih untuk para pengguna Allo Bank yang berbelanja di pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja pada Selasa (8/8) di berbagai gerai se-Indonesia.

Khusus untuk para pengguna Allo Bank, ada diskon tambahan sebesar 20 persen kalau belanja di Transmart Full Day Sale yang dimulai sejak jam buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Spesial Merdeka Belanja, Produk Elektronik Diskonnya Jutaan

Promo diskon juga berlaku untuk produk kebutuhan rumah tangga seperti sarden, kecap, susu kental manis, sabun, sampai sampo.

Untuk kamu yang lagi mau beli produk fesyen seperti pakaian laki-laki dan wanita dewasa serta baju anak-anak juga ada diskonnya.

Begitu juga untuk pembelian produk furnitur, sepeda listrik, sampai aneka elektronik seperti AC, kulkas, dan TV. Semuanya ada diskonnya!

Diskonnya pun enggak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 50 persen. Nah, biar semakin hemat, jangan lupa belanja pakai Allo Prime dari Allo Bank ya!

Kamu yang ingin belanja sekarang bayar nanti juga bisa belanja dengan menggunakan layanan Allo Paylater.

Diskon tambahan 20 persen juga berlaku untuk pengguna kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Tunggu apalagi? Yuk ikuti kemeriahan pesta diskon di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja. Cuma hari ini loh!

Surga Monster

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]