petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs asli slot

buku mimpi 2022 670Jutaan kata 176665Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs asli slot》

Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak******

Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak
Pemkab Tanah Datar terapkan masa tanggap darurat 14 hari pasca banjir bandang di Barulak.  (ANTARA/HO-Pemkab Tanah Datar)
Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pada Minggu usai banjir bandang yang melanda Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru pada Jum'at, (23/2) lalu.
"Selepas kita mendengarkan analisa, masukan dan saran dari Forkopimda dan instansi terkait, maka ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batusangkar, Minggu. Dia mengatakan sebelum menetapkan masa tanggap darurat pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk penanganan awal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dengan memberikan bantuan awal melalui Dinas Sosial dan BPBD Tanah Datar. Ia berharap pada masa penetapan masa tanggap darurat tersebut tidak terjadi bencana susulan sehingga memudahkan petugas membersihkan material. "Kita telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan musibah ini, semoga beberapa hari ke depan cuaca baik, sehingga tidak terjadi bencana susulan," kata dia.
 Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Datar dr. Ermon Revlin mengatakan, banjir bandang yang terjadi pada Jum'at lalu berdampak pada tiga Jorong di Nagari Barulak.
Data dari BPBD setidaknya 27 unit rumah, dua mushala, dan puluhan hektar lahan pertanian terkena dampak banjir bandang di Nagari Barulak tersebut. "Sampai saat ini, diperkirakan 27 rumah, dua mushala, lima jembatan dan puluhan hektar lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak, dan saat ini petugas kami terus mendata terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan musibah ini," kata dia.*
 Baca juga: Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang SumbawaBaca juga: BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase   

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Selalu merasa stres setiap mau berangkat kerja? Ini sebabnya******

Selalu merasa stres setiap mau berangkat kerja? Ini sebabnya
Tangkapan layar - Dokter spesialis jiwa di RSUD Tarakan Jakarta dr. Zulvia Syarif, Sp. KJ (kanan) dalam seminar daring tentang "Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja" yang dipantau di Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA/YouTube/RSUD Tarakan Jakarta/Lia Wanadriani Santosa/am.
Nah take it itu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik.
Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis jiwa di RSUD Tarakan Jakarta dr Zulvia Syarif SpKJ mengatakan penyebab seseorang selalu merasa stres saat berangkat bekerja, salah satunya karena mentalnya tak sehat.

"Mungkin enggak ada diagnosis gangguan mental, tapi sebenarnya lagi enggak sehat secara mental. Mungkin susah tidur, mungkin setiap mau berangkat kerja stres, setiap mau datang ke tempat kerja rasanya berat banget," kata dia dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pada sisi lain, seseorang yang tak sehat secara mental bisa saja masih terpikir pekerjaan bahkan saat di rumah saatnya dia berinteraksi dengan keluarga.

Zulvia menuturkan seseorang yang sehat secara mental bukan hanya diukur dari sekadar dia tidak depresi, bipolar dan sebagainya, namun lebih pada kemampuan dia memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, mampu menghadapi tekanan, mampu produktif dan berkontribusi untuk masyarakat.

"Evenorang yang punya diagnosis gangguan mental tetapi kalau dia bisa produktif, bisa mengatasi tekanan hidup, dia bisa dibilang sehat mental," kata dia pula.

Dia mengatakan lagi, penyebab kesehatan mental seseorang khususnya yang berstatus karyawan bisa terganggu, salah satunya lingkungan kerja yang menuntut atau budaya organisasi yang tidak mendorong pegawai untuk maju.

Alasan lainnya, ada pembiaran perundungan, pelecehan, dan budaya menyalahkan yang semuanya menyebabkan pegawai lebih tegang dan stres di tempat kerja.

"Kemudian bisa juga dari jam kerja yang terlalu panjang, tidak ada batasan jelas, harus readysetiap saat, di rumah lagi cuti lagi liburan tetap ngurusin pekerjaan, itu juga bisa membuat seseorang tertekan. Jadi enggak sehat secara mental," kata Zulvia.

Di sisi lain, ada juga kontribusi dari individu yakni terkait cara dia bisa mengelola waktu dengan baik, cara berinteraksi dengan rekan kerja dan pimpinan atau orang yang dilayani.

Solusi yang ditawarkan

Lalu, guna mengatasi masalah mental seperti stres di tempat kerja dan seseorang dalam kondisi tidak bisa mengubah kondisi di tempat kerja, maka Zulvia menawarkan dua solusi, yakni menerima atau meninggalnya yakni dengan kata lain berhenti bekerja.

"Nah take ititu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik, kalau gitu kita perlu belajar untuk beradaptasi, kita menerima situasi itu lalu beradaptasi," ujar dia lagi.

Menurut dia, cara untuk beradaptasi yakni mengubah cara respons diri. Saat seseorang merasa pekerjaannya terasa begitu menekan, cobalah hadapi dengan lebih ringan, yakni tidak menganggap ini 100 persen kehidupannya.

Zulvia memahami saat bekerja, terkadang seseorang ingin bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Namun, saat dia merasa hidupnya sama dengan pekerjaan, maka saat ada kegagalan di pekerjaan misalnya dimarahi atasan atau melakukan kesalahan, maka dia merasa hidupnya.

Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, imbuh Zulvia, mengubah cara berpikir menjadi penting.
Baca juga: Psikiater: Variasi rutinitas bisa kurangi kelelahan mental
Baca juga: Psikiater bagikan gejala stres akibat kerja

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap******

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menggeser papan nama saat bersiap melakukan konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/am.
(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, hal itu dilakukan demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik, terutama dalam hal pengunggahan foto asli Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Intinya untuk foto, Formulir C Hasil Plano yang ada di TPS, itu akan kami unggah terus," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia pun memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan, meski beberapa data sempat keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem.

"Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau," katanya lagi.

Sementara bagi pemantau pemilu, Formulir Model C1-Plano di Sirekap itu dapat jadi basis penghitungan yang dilakukan secara mandiri. Hal itu bisa menjadi bekal pemantau pemilu menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, seperti kecamatan dan provinsi.

"(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum," kata Hasyim pula.

Apabila Sirekap ditutup, katanya lagi, maka hanya pihak tertentu saja yang memegang Formulir Model C1-Plano dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

"Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses," ujarnya.

Hasyim juga mengatakan publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi. Hal ini agar suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.
Baca juga: Bawaslu: Rakyat bertanggung jawab pada proses demokrasi
Baca juga: Bawaslu minta KPU RI untuk tidak terlalu lama 'update' data Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:raja paito hk 6d

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
slot maxwin besar
okb88
pinjaman ojk bunga rendah
slot gacor terpercaya pragmatic play
pinjaman online tanpa biaya apapun
bukalapak cicilan
shopee bisa kredit hp
jitu 777 slot online
akun demo panen138
Daftar isi semua bab
Bab 1 king petir slot
Bab 2 cara blokir link slot
Bab 3 cm88bets
Bab 4 pinjol ringan legal atau ilegal
Bab 5 rtp live agus
Bab 6 nakal slot
Bab 7 tradisibet
Bab 8 situs judi slot terbaik dan terpercaya
Bab 9 menghitung prediksi togel
Bab 10 link slot gacor 88
Bab 11 togel jawa kuno prediksi
Bab 12 cara pasang cb togel
Bab 13 slotmm
Bab 14 pinjam uang tanpa agunan
Bab 15 situs jual beli hp second terpercaya
Bab 16 situs slot tergacor bulan ini
Bab 17 daftar akun slot terbaik
Bab 18 pinjaman online rupiah cepat
Bab 19 link judi slot online
Bab 20 slot gacor setiap hari
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5004bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Impian Hiburan Tiongkok

situs to slot
AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Senja

maxwin receh 2
Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)
"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Misteri

vodka138
Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)
"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kode Istri Militer

tigelcc
KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari.

Adapun dua metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Dia mengatakan PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode pos dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret nanti sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Baca juga: 1.366 KPPSLN dan 396 pengawas TPS dan KSK direkrut di Johor Bahru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

situs taruhan bola terpercaya
Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna diwawancarai awak media di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sebanyak 4,8 juta konten negatif yang tersebar di situs dan media sosial dalam kurun waktu selama enam tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 15 Februari 2024.

“Terkait pornografi dan perjudian, kami langsung blokir,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia merinci, dari 4,8 juta konten negatif yang sudah diblokir itu sebanyak 2,9 juta diantaranya konten negatif yang tersebar di berbagai situs dan konten negatif yang tersebar di media sosial mencapai sebanyak 1,9 juta.

Berdasarkan statistik penanganan konten negatif di situs, paling banyak terkait perjudian yakni hampir 1,7 juta konten dan posisi kedua terkait pornografi mencapai 1,2 juta konten.

"Sisanya terkait penipuan, hak kekayaan intelektual, terorisme/radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, suku agam ras dan aliran kepercayaan (sara), berita bohong, dan kekerasan atau kekerasan pada anak," katanya.

Selain itu, konten negatif di situs yang sudah diblokir itu juga terkait pelanggaran nilai sosial dan budaya, konten meresahkan masyarakat, separatisme atau organisasi terlarang, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, pencemaran nama baik hingga perdagangan produk dengan aturan khusus.

"Untuk konten negatif yang tersebar di media sosial dan sudah diblokir paling banyak di kanal X atau sebelumnya bernama Twitter mencapai 1,3 juta konten, kemudian disusul Meta (facebook), file sharing, google, telegram, tiktok, michat, line, hingga paling rendah di yahoo," katanya.

Pihaknya meningkatkan kerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengeliminasi konten buruk tersebut. “Konten negatif itu masih banyak dan capaian itu kami peroleh dalam kurun waktu enam tahun terakhir,” katanya.

Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapabilitas mesin dan sumber daya manusia untuk penanganan konten negatif, agar semakin banyak cakupan konten yang bisa diverifikasi dan ditangani.

Khusus penanganan konten judi daring, Kominfo melakukan crawling Uniform Resource Locator(URL) atau tautan dan rekening terkait dengan konten negatif dan mengintensifkan permohonan pemblokiran rekening bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

kupon mandiri indomaret
Dian Sastro tantang diri jadi anak mafia di "Ratu Adil"
Aktris Dian Sastrowardoyo saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/am.
Jakarta (ANTARA) - Aktris Dian Sastrowardoyo menantang dirinya untuk melakoni karakter baru sebagai anak mafia dari kelompok 9 Naga dalam serial drama kriminal terbarunya “Ratu Adil” yang akan tayang perdana di layanan Vidio pada 29 Februari 2024.

“Saya justru dapat tantangan berperan di crime seriesini dengan banyak elemen action, fighting. Malah ini menurut saya pengalaman yang tidak boleh saya lewatkan,” kata Dian Sastro saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di Jakarta, Kamis.

Tanpa pikir panjang, Dian Sastro setuju untuk tampil di serial "Ratu Adil" dan memperluas spektrum aktingnya sebagai Lasja, seorang anak mafia sekaligus ibu dari dua orang anak.

“Ini kesempatan yang sangat jarang bisa datang ke seorang aktris yang lebih akrab dengan genre drama seperti saya,” kata Dian Sastro.

Baca juga: Hana Malasan jajal karakter baru di serial “Ratu Adil”

Melalui serial drama kriminal ini, Dian Sastro berharap ada lebih banyak lagi aktor dan aktris Indonesia yang mendapat kesempatan sama untuk memperluas spektrum aktingnya. Dengan begitu, para aktor dan aktris dapat keluar dari zona nyamannya dan mencoba hal baru dari karya yang mereka perankan.

Bergenre drama kriminal, serial “Ratu Adil” mengharuskan Dian untuk mendalami ragam adegan aksi, mulai dari latihan fisik hingga latihan menggunakan senjata api. Tidak heran Dian sempat mengalami sejumlah cedera ringan saat melakukan adegan aksi di serial itu.

“Ada banyak hal yang saya harus latih untuk persiapan, seperti saya harus belajar memegang senjata api (karena) karakter ini harus bisa merakit dan menembak sendiri,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.

Dia menambahkan, “Sempat ada (cedera ringan), tapi lumayan lucu. Cederanya bukan karena koreografinya, tapi karena kebodohan saya sendiri. Waktu itu sepatu saya licin dan saya tergelincir, lumayan lah agak biru-biru".

Secara keseluruhan, Dian merasa “Ratu Adil” menjadi salah satu karya yang menampilkan sisi lain dari dirinya. Dia berharap penonton dapat menikmati serial itu sekaligus menjadi tontonan “segar” bagi mereka.

“Semoga orang-orang bisa menerima dengan baik seriesini karena ceritanya sangat bagus. Ini kayakorang-orang keren semua berkolaborasi di sebuah serial, ini sebuah kehormatan bagi saya,” kata Dian menutup perbincangan.

Baca juga: Vidio Original Series rilis "Happy Birth-Die" dengan genre fantasi

Baca juga: Patricia Gouw ramaikan Series “Bestie 2”

Baca juga: "Happy Birth-Die" jadi series pertama Olivia Jensen setelah pandemi

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024