unit slot

Orang-orang menghormati

BPJS Ketenagakerjaan Tambah Perlindungan bagi PMI, Besaran Iuran Tetap******

BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Adapun inti dari Permenaker yang telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu adalah besaran iuran yang tetap dengan peningkatan manfaat. Ida mengatakan, aturan tersebut merupakan jawaban pemerintah atas isu jaminan sosial yang selama ini dialami oleh para PMI.

"Karena bekerja itu adalah hak (warga negara), maka kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, adalah memastikan perlindungan kepada mereka, mulai dari sebelum berangkat, ketika bekerja dan setelah kembali bekerja," ujar Ida.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia menjelaskan, besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tetap Rp370 ribu untuk PMI yang memiliki perjanjian kerja 24 bulan.

Selain kedua program tersebut, PMI juga dapat mempersiapkan tabungan hari esok melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai Rp50 ribu hingga Rp600 ribu.

"Sekarang PMI dapat lebih fleksibel memilih masa perlindungannya sesuai dengan masa kontrak kerja. Sehingga PMI yang bekerja di bawah 24 bulan tidak lagi merasa dirugikan," kata Roswita.

Peningkatan Manfaat Jaminan Sosial

Permenaker 4 tahun 2023 turut meningkatkan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI dari 14 menjadi 21. Total, ada 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya bertambah seperti berikut.

1. Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan sebesar maksimal Rp50 juta
2. Homecare selama 1 tahun dengan biaya maksimal Rp20 juta
3. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2,5 juta
4. Penggantian kacamata maksimal Rp1 juta
5. Bantuan PHK sepihak Rp1,5 juta
6. Bantuan PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar Rp25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp15 juta
7. Bantuan uang bagi PMI yang mengalami pemerkosaan sebesar Rp50 juta.

Adapun untuk manfaat dengan tambahan nilai, yaitu santunan kematian, santunan berkala karena cacat total tetap, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan, biaya pemulangan PMI bermasalah, biaya pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja, biaya penggantian gigi tiruan, dan beasiswa untuk anak PMI.

Selain itu, batas kadaluarsa klaim untuk manfaat JKK diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun.

Roswita menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fitur eklaim pada laman eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id yang memudahkan peserta maupun keluarga untuk melakukan klaim dan memperpanjang kepesertaan di mana dan kapan saja, bahkan di negara penempatan.

Lebih lanjut, Roswita mengimbau kepada seluruh PMI untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, baik proses pendaftaran, perpanjangan kepesertaan, maupun pembayaran iuran dapat dilakukan dari luar negeri melalui kanal online www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran.

"Semoga dengan kenaikan manfaat dan beragam kemudahan layanan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para PMI yang selama ini menjadi cita-cita dari pemerintah," kata Roswita.

Informasi lebih lanjut terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui website resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menghubungi call center 175.

Nona Junhuan

Perusahaan Jusuf Kalla Gugat PKPU Waskita Karya******

Perusahaan milik keluargaJusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggugat PT Waskita Karya Tbk terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada 17 Maret 2023 dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan PKPU.

"Menyatakan Termohon PKPU (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), yang beralamat di Gedung Waskita Heritage Jl MT Haryono Kav 10 RT 11/RW 11 Cawang Kec Jatinegara Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340 berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain itu, pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Kemudian menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT Waskita Karya jatuh dalam keadaan pailit.

Tim pengurus tersebut yakni Dr Sahat Marulitua Sidabukke, SH, LLM, Drs Bonari, SH, MM, Jansen Kristoper Ginting, SH, MH, Firman Otniel Nababan, SH dan Zockye Moreno Untung Silaen, SH.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi SVP Corporate Secretary Waskita Karya Karya Ermy Puspa Yunita untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Importir Pakaian Bekas Terancam Pidana 5 Tahun dan Denda Rp5 M******

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengatakan importir pakaian bekasterancam sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dandendaRp5 miliar. Sanksi itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 47 disebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya bisa dilakukan dalam hal tertentu, yang ditetapkan oleh menteri. Soal sanksi diatur dalam Pasal 111 UU tersebut.

"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 111 UU 7/2014.

"Kita ingin biang keroknya, importirnya (dikenakan sanksi). Kalau UKM-nya ini kan kecil ya, tapi tolong diingatkan," kata Hanung dalam dalam diskusi Pembahasan Dampak Thrifting terhadap UMKM di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Kamis (16/3).

Wakil Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA) Budi Primawan mengatakan setiape-commercememiliki aturan masing-masing terkait sanksi bagi penjual produk yang dilarang hukum, termasuk pakaian bekas impor. Sanksi tersebut biasanya hampir sama antara satu e-commercedengan yang lain.

Lihat Juga : ANALISISImpor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?

Budi mengatakan penjual di e-commercedari awal sudah menyepakati ketentuan tidak akan menjual produk yang melanggar hukum. Jika ketentuan itu dilanggar, maka penjual akan dikenakan sanksi.

"Prinsipnya, kalau saya (penjual) buka toko di Lazada, Shopee, Tokopedia, hanya akan jual yang sesuai hukum. Yang impor barang bekas kan melanggar hukum, kalau ketahuan akan dilakukan tindakan penalti," katanya.

Untuk tahap awal, e-commerceakan menurunkan atautake downtautan yang berisi penjualan pakaian bekas impor. Jika penjual tersebut kembali memperdagangkan pakaian bekas impor, maka akan di-blacklistsehingga tidak bisa lagi berjualan die-commerce.

"Nanti (hukuman) yang paling ringan take downsampai nanti yang paling parah blacklistsampai ke NIK-nya, jadi enggak bisa buka toko di platform," kata Budi.

Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebutthriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business MatchingProduk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Alasan Mandor Masjid Zayed Minta Maaf ke Gibran Usai Lunasi Utang******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

Benua Kayu Dou

JK Bicara soal Tumbang Startup dan Ketidakpercayaan AI Gantikan Orang******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) buka suara soal fenomena banyak startup gulung tikar.

Ia mengatakan fenomena itu muncul karena saat ini banyak pengusaha kembali ke industri nyata dan memberikan nilai tambah. 

"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," kata JK seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/3).

Meskipun demikian, ia sendiri mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.

Jusuf Kalla meyakini teknologi Artificial Intelligence (AI)tidak akan bisa menggantikan manusia seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.

"AI tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujarnya pula.