dana paylater akulaku

Pedang Keadilan One Piece

Harga Cabai Merah dan Rawit Kompak Turun******

Harga cabai merah dan cabai rawit terpantau turun pada Senin (15/1).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai merah yang pekan lalu rata-ratanya secara nasional Rp57.950 per kilogram (kg), selama sepekan ini berangsur turun jadi Rp55.100 per kg.

Untuk cabai merah besar, harga turun dari Rp60.850 per kg menjadi Rp59.300 per kg. Sementara untuk cabai merah keriting, harga turun dari Rp57.850 per kg menjadi Rp53.700 per kg.

Sementara untuk cabai rawit merah harga turun dari Rp75.550 per kg menjadi Rp61.650 per kg. Selain cabai, penurunan juga dialami harga daging ayam dari Rp37.400 menjadi Rp37 ribu per kg.

Di sisi lain, secara umum harga bahan pokok selain cabai cenderung naik.

Untuk daging sapi misalnya, harga naik dari Rp134.400 per kg menjadi Rp134.500 per kg. 

Kemudian untuk harga bawang putih naik dari Rp41.200 per kg menjadi Rp41.350 per kg.

Harga beras terpantau masih stabil di Rp14.750 per kg. Harga minyak goreng pun stabil di Rp18.750 per kg. Sementara harga bawang merah turun dari Rp42.050 per kg menjadi Rp41.700 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Hatiku beracun

Membandingkan Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo dengan Era SBY******

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa dibangun. 

Ia menilai proyek itu sudah dibahas sejak belasan tahun. Apabila tidak dilanjutkan, Prabowo menilai Indonesia akan merugi.

Prabowo yang kini capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 itu menilai Giant Sea Wall adalah jawaban terkait fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia.

Dia menyebut selama melakoni kampanye dari 2014 hingga kini, ia melihat banyak keluarga yang tinggal di daratan pesisir utara Jawa atau Pantura terancam tenggelam hingga banjir rob. Kondisi itu menurutnya membuat kehidupan sebagian masyarakat Pantura mengenaskan dan tidak manusiawi.

"Saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan, tidurnya, di ruangan makannya itu air setinggi lutut," kata dia.

Giant Sea Wall sebenarnya bukan proyek baru. Proyek ini direncanakan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Proyek ini memiliki desain berbentuk burung garuda yang terdiri dari tanggul pantai, yang menempel ke kawasan pesisir; tanggul laut, serta pulau-pulau reklamasi.

Melansir situs Komite Percepatan Penyediaan Instruktur Prioritas (KPPIP), proyek yang juga diberi nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu mencakup pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir.

Di dalam tanggul itu, akan dibangun laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp5,67 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan, swasta.

Konstruksi proyek ini dimulai dari 2015 dan ditargetkan rencana mulai beroperasi di 2024. Pembangunan Giant Sea Wall ini terdiri dari tiga fase.

Fase A dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Fokusnya, penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Pembangunannya kemudian diperkuat di masa Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Fase B, dengan fokus membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga terlaksana.

Fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023.

Namun, proyek ini ditolak warga dan aktivis lingkungan. Momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 juga semakin menghambat proyek karena pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 2018, sempat menyebut tanggul raksasa ini bakal menjadi "kobokan raksasa".

Sementara pada 2022 lalu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

Nah yang berkaitan dengan Giant Sea Wall sekarang ini, rencananya dibangun di kawasan pantai utara Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Ia menuturkan rencana tersebut akan ditindaklanjuti segara. Menurut Airlangga, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga sangat penting. Sebab, kata dia, pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif.

Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

Mendampingi Putri Serangga

Tol Japek II Selatan Difungsikan Saat Mudik Nataru, Ini Cara Lewatnya******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk bakal mengoperasikan TolJakarta-Cikampek (Japek) II Selatan di ruas Sadang-Kutanegara sepanjang 8,5 kilometer (km) secara fungsional pada libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024.

Tol fungsional ini dibuka tanpa tarif alias gratis. Namun Tol Japek II Selatan hanya dioperasikan hanya pada arus balik Nataru yang dimulai sekitar 26 Desember, sedangkan arus balik tahun baru 2024 pada 1 Januari.

"Japek II Selatan akan mengoperasikan sebagian dari Jalan Tol Japek II selatan paket 3, yaitu Sadang sampai dengan Kutanegara. Jadi jalur fungsional ini akan mendukung arus balik dari Libur Natal 223, dan juga nanti arus balik lalin Tahun Baru 2024," kata Direktur Teknik PT Jasamarga Japek Selatan Iman Sulaiman saat site visit Tol Japek II Selatan, Senin (18/12) seperti dikutip dari Detik.com.

Pertimbangannya, sebut Iman, tol ini masih bersifat fungsional sehingga perlu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu ada 3 poin lain yang perlu dipenuhi terkait operasional Japek II Selatan secara fungsional.

"Pertama, apabila kepadatan di jalan Tol Japek II Selatan itu sudah mencapai km 70 dari Gerbang Tol Cikampek utama, yang arah trans Jawa. Jadi arah lalu lintas dari Jawa menuju Jakarta itu sudah mencapai antrian km 70, dan arah lalu lintas dari Selatan Jawa, dari Cipularang atau dari Bandung Menuju Jakarta terjadi antrian di km 72 selama kurang lebih 1 jam," jelas Iwan.

Kedua, terjadi kepadatan antrian di Gerbang Tol Kalitama atau Kalihurip Utama sepanjang kurang lebih 5 kilometer, atau mencapai km 72 ruas Cipularang selama 1 jam. Operasional tol fungsional ini juga akan melihat kepadatan di jalur arteri.

Sementara itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan pengguna jalan dari arah Bandung bisa masuk lewat akses Sadang, di sekitar KM 77 Tol Cipularang.

"Kami siapkan ruas fungsional di Japek II Selatan ini sepanjang 8,5 km mulai dari akses Sadang sampai gerbang Tol Kutanegara, di sini nanti pengguna jalan tol bisa masuk lewat akses Sadang di Cipularang dan keluar di Gerbang Tol Kutanegara" jelasnya.

Setelah keluar dari Gerbang Tol Kutanegara, pengguna jalan bisa melanjutkan perjalanan ke Jalan Industri sepanjang 15 km, lalu masuk lagi ke gerbang Tol Karawang Timur.

Sementara untuk masuk ke Gerbang Tol Karawang Barat, pengguna jalan bisa menempuh perjalanan 27 km.

"Lalu masuk ke jalan industri ya, jalan nasionalnya. Lalu nanti bisa masuk kembali di Gerbang Tol Karawang Timur, atau Karawang Barat menuju Jakarta kembali di Japek," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lisye menambahkan selama beroperasi secara fungsional tol ini tidak dikenakan tarif alias gratis.

"Karena fungsional tidak ada pengenaan tarif ya, karena sifatnya fungsional, jadi nanti kalau pun ada transaksi di Gerbang Tol Kutanegara, itu adalah jumlah tarif yang dikenakan pengguna jalan ketika masuk dari gerbang tol tertentu di Cipularang ya," ujar Lisye.

"Misalnya dari gerbang Tol Pasteur, atau Buah Batu, itu sama dengan tarif ketika mereka keluar di Gerbang Tol Sadang. Hanya saja ditransaksikan di sini, di Gerbang Tol Kutanegara dengan tarif yang sama," lanjutnya.

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

4 Bank Jumbo Siapkan Uang Tunai Rp111,52 T Sambut Libur Nataru******

Empat bankdengan aset terbesar di Tanah Air menyiapkan uang tunai triliunan rupiah menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Uang tunai tersebut disediakan demi memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat. Maklum, saat Nataru masyarakat mulai bepergian, entah untuk mudik ataupun liburan.

Berikut daftar bank yang telah menyediakan uang tunai selama Nataru:

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan peningkatan alokasi tersebut dilakukan menyusul proyeksi kenaikan transaksi ATM masyarakat.

Untuk itu, kami mengoptimalkan layanan digital untuk mendukung kantor cabang dalam melayani kebutuhan nasabah pada masa Nataru 2023," ujar Ali dalam keterangan resmi, Rabu (14/12).

Ia juga menyebut saat ini total ATM Bank Mandiri yang beroperasi tercatat sebanyak 13.068 mesin yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia.

Bank BCA

Bank BCA menyediakan uang tunai sebanyak RP41,1 triliun sepanjang Nataru. Nilai ini meningkat sekitar 5 persen dibandingkan realisasi uang tunai yang kami siapkan di periode Nataru tahun sebelumnya.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan hal tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

"Hal ini merupakan komitmen kami sebagai perbankan nasional untuk memenuhi kebutuhan uang tunai bagi nasabah dan masyarakat umum pada periode Natal-Tahun Baru 2023," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ia menambahkan bahwa BCA berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasabah maupun mitra di momen Nataru.

Selain itu, BCA juga berfokus untuk senantiasa memastikan hadirnya platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus dapat menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah.

BNI

Bank Negara Indonesia (BNI) menyediakan uang tunai senilai Rp22,02 triliun sepanjang Nataru. Dana itu disiapkan untuk pemenuhan ATM/CRM sebesar Rp11,75 triliun dan Outlet sebesar Rp10,27 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menuturkan perseroan melihat kebutuhan masyarakat selama periode Nataru masih cukup tinggi. Apalagi, Nataru merupakan periode festive akhir tahun yang mendorong masyarakat melakukan transaksi belanja lebih tinggi.

"Tentunya Natal dan Tahun Baru merupakan periode paling ditunggu oleh banyak masyarakat. Kami berkomitmen untuk mencukupi berbagai kebutuhan termasuk dana tunai masyarakat," ujarnya melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.

BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan uang tunai sebanyak Rp25,2 triliun sepanjang Nataru ini. Hal ini dilakukan guna mendukung kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam bertransaksi pada periode tersebut.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengungkapkan pada periode Nataru tahun ini tercatat lebih rendah 5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp26,5 triliun.

"Uang tersebut akan dialokasikan sebesar Rp19,8 triliun untuk kebutuhan mesin e-Channel BRI berupa ATM & CRM, sementara sisanya sebesar Rp5,4 triliun dialokasikan untuk Kantor Cabang BRI," tutur Andrijanto.

Menurutnya, penurunan kebutuhan uang tunai tersebut selaras dengan preferensi transaksi nasabah yang bergeser ke transaksi digital atau secara cashless. Hal ini terlihat dari migrasi transaksi ke digital yang meningkat signifikan.

Penyediaan layanan berbasis digital BRI telah mampu memigrasi transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional oleh pekerja di banking hall.

"Sekitar 99 persen telah dilakukan melalui layanan berbasis digital baik melalui e-channel maupun platform digital yang dimiliki BRI. Sedangkan sisanya, atau 1 persen transaksi dilakukan masih secara konvensional di Kantor BRI," jelas Andrijanto.

[Gambas:Video CNN]