aplikasi kredit hp termurah

situs wd 25rb 893Jutaan kata 598737Orang-orang telah membaca serialisasi

《aplikasi kredit hp termurah》

Menhan dan Mentan disambut 60 ribu petani dan peternak se******

Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan sambutan hangat dari 60.000 petani dan peternak berbagai wilayah Jawa Barat (Jabar).

Para petani dan peternak itu adalah peserta kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan LMDH se-Provinsi Jabar, di Sumedang, Selasa.

Sepanjang memberikan sambutan, baik Menhan Prabowo maupun Mentan Amran mendapat sorak sorai yang meriah dari peserta. 

“Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita,” kata Menhan Prabowo sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa tanpa pangan tidak ada negara, serta tanpa pangan tidak ada peradaban manusia. Ia bahkan bercerita bahwa sejak dirinya menjadi tentara, ia selalu memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian.

“Saya sejak dulu selalu mengingatkan kepada para tentara untuk ikut bertani. Tidak boleh ada lahan tidur yang tidak ditanam. Semua harus dimanfaatkan,” ujarnya pula.

Prabowo menegaskan pertanian merupakan sektor yang sangat strategis. Untuk itu, dirinya selalu menaruh perhatian besar kepada upaya mewujudkan swasembada pangan.

“Makanya jika ada orang yang menghambat swasembada pangan, saya akan anggap orang itu sebagai pengkhianat bangsa,” katanya menegaskan.

Sedangkan Mentan Amran menyampaikan kehadirannya di hadapan para petani dan peternak se-Jabar tersebut untuk menguatkan kembali komitmen pemerintah untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.

“Saya hadir di sini untuk menyampaikan secara langsung pesan dari Presiden Joko Widodo. Beliau sudah menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi pupuk senilai Rp14 triliun atau setara 2,5 juta ton pupuk,” ujar Amran.

Saat berdiskusi dengan para petani yang masih menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan pupuk bersubsidi, Amran juga meminta agar pengecer tidak mempermainkan para petani.

“Kami pastikan stok pupuk untuk masa tanam ini cukup. Jadi kalau sampai ada pengecer yang masih bermain nakal, kami tidak segan akan mencabut izinnya,” katanya lagi.

Selain itu, Amran juga berjanji akan bergerak cepat membenahi persoalan pupuk setelah mendapatkan masukan dari para petani.

“Kami sudah berkeliling ke 13 provinsi sentra produksi pertanian untuk mengetahui kebutuhan petani. Dari hasil diskusi kami dengan petani, kami temukan bahwa permasalahan utama produksi saat ini adalah keterbatasan pupuk,” ujarnya lagi.
Baca juga: Mentan serahkan bantuan untuk pembangunan pertanian Wajo
Baca juga: Muhaimin sebut pertanian jadi pilihan utama untuk pembangunan nasional

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ide777 slot、top 138 slot、gunung388

Terkait：pola gacor x500、kredit hp shopee paylater、10000 tafsir mimpi 2d abjad lengkap、jekpot88、habanero88 demo、00 slot、situs slot gacor akun baru、daftar link slot paling gacor、opaltogel、bocoran piala88

---

---

bab terbaru：voucher gosend januari 2022（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07