joinsini

Tuan Penyihir Serbaguna

Daftar Pejabat Ibu Kota Baru yang Baru Dilantik******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono baru saja melantik lima orang pejabat tinggi madya Otorita IKN di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Oktober 2022.

"Pada hari ini, saya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Bambang dikutip dari website setkab.go.id, Kamis (13/10).

Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN meminta para pejabat yang dilantik untuk segera melengkapi timnya untuk dapat segera bergerak membangun IKN. Ia menargetkan tim sudah bisa bergerak pada November.

"Itu sebabnya segera setelah ini mungkin tidak ada kata santai, malah gercep, gitu ya, gerak cepat. Jadi silahkan mencari putra-putri bangsa yang terbaik yang ingin bergabung di Otorita dan lengkapi minimum essential forcesehingga bulan depan kita sudah bisa insyaallah up and running," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya menjaga environmental social and governance (ESG). Ia meyakini, organisasi yang mempunyai ESG yang baik dari awal akan semakin mudah untuk mendapatkan kepercayaan, pendanaan, serta partner baik dari domestik maupun internasional.

"Itu akan sangat lebih mudah kalau kita punyatrack recordESG yang baik. Jadi saya mohon ini benar-benar zero toleranceuntuk ESG ini," imbuhnya.

Bambang juga meminta jajarannya untuk melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga hingga berbagai elemen masyarakat.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya untuk waspada dan mengantisipasi dampak dari ketidakpastian global yang terjadi saat ini.

"Saya ingin menggaris bawahi pesan presiden dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu ini, bahwa kita harus bersiaga menghadapi situasi ketidakpastian dunia yang mungkin akan kita hadapi tahun depan. Ini momentum hingga akhir tahun ini mohon dipakai sebagai momentum persiapan kita semua," pungkasnya.

Berikut daftar pejabat baru IKN:

1. Achmad Jaka Santos Adiwijaya sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

2. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara

3. Muhammed Ali Berawi sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara

4. Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara

5. Ida Bagus Nyoman Wiswantanu sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Jokowi: Kereta Cepat Jakarta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengoperasian Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dilakukan mulai pertengahan 2023.

Jokowi menyebutkan pembangunan proyek ini memang sempat mengalami kendala di lapangan, terutama di terowongan (tunnel) akibat kondisi tanah sulit dikendalikan.

Kemudian ada juga sedikit perlambatan pengerjaan karena pandemi covid-19. Namun, hal tersebut tak menjadi halangan pembangunan proyek dan tahun depan diharapkan bisa segera dioperasikan.

Sementara, sampai saat ini progres pembangunan KCJB secara total telah mencapai 88,8 persen. Dengan dimulainya pengoperasian ini, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat diharapkan bisa merata.

"Kita harapkan dengan KCJB, mobilitas orang dan barang bisa makin meningkat dan cepat. Kemudian, daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Di Jakarta ada, di Bandung ada, di Kabupaten Bandung juga terjadi," imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap proyek KCJB yang merupakan kereta cepat pertama di Asean ini bisa meningkatkan konektivitas antarnegara. Hal ini dalam rangka meningkatkan daya saing di kawasan Asean.

"Itu sudah menjadi gagasan besar di Asean agar konektivitas antarnegara Asean ini tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing Asean," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Jokowi Ungkap Beda IKN dengan Ibu Kota Negara Lain******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara (IKN) ke nusantara bukan sekadar perpindahan gedung kementerian atau istana negara.

Ia menilai IKN Nusantara atau ibu kota baru akan menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris. Bukan jawa sentris seperti yang selama ini terjadi.

"Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia mempunyai 17 ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke," ujarnya dalam acara Pre Market Sounding Proyek IKN di Jakarta, Selasa (18/10).

Apalagi, IKN Nusantara, kata Jokowi, dibangun sebagai kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. "Ini belum ada di dunia," jelasnya.

"Tolong carikan! Belum ada. Ini yang membedakan IKN Nusantara dengan ibu kota negara lain," tambahnya.

Jokowi merinci 70 persen area di IKN Nusantara adalah area hijau. Kemudian, 80 persen sumber energinya nanti akan berasal dari energi terbarukan.

"Mobil di sana harus mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir. Yang kita hargai adalah pejalan kaki, juga yang senang naik sepeda," kata Jokowi.

"Smart living. Smart city. Layanan masyarakat lewat teknologi. Akta lahir, akta nikah pakai HP, paperless. Ini yang ingin kita bangun. Jadi, masa depan Indonesia," terang dia.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Membandingkan Tiga Calon Ibu Kota Jabar Pengganti Bandung******

Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kotadari Bandung kembali mencuat baru-baru ini.

Pada 2019 lalu, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan ada tiga nama yang sudah disiapkan menjadi pengganti Bandung, yakni Walini, Kertajati, dan Tegalluar.

Keseriusan Emil mengkaji rencana itu tercermin dari masuknya wacana tersebut dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

Menurutnya, tiga wilayah ini dipilih menjadi pengganti Bandung karena melihat perekonomiannya akan meningkat ke depannya.

Lalu bagaimanakah kondisi tiga wilayah itu saat ini?

Tegalluar

Desa Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung dikabarkan akan menjadi wilayah yang paling memungkinkan menjadi ibu kota baru Jabar. Sebab, proyek pembangunan KCJB akan terhubung dengan daerah ini, yakni Stasiun Tegalluar.

Jika KCJB beroperasi pada pertengahan 2023 nanti, maka pergerakan ekonomi di wilayah tersebut akan, setidaknya di sekitar stasiun.

Selain itu, wilayah seluas 756 hektare (ha) dengan jumlah penduduk sekitar 14 ribu jiwa ini juga berbatasan dengan Tol Padalarang-Cileunyi.

Namun, saat ini, wilayah tersebut masih didominasi oleh tanah kosong untuk pertanian.

Walini

Walini adalah salah satu kota terencana yang akan dibangun oleh Pemprov Jabar. Kota ini terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

Kota yang terkenal dengan perkebunan teh ini direncanakan menjadi pusat bisnis internasional dan permukiman berwawasan ramah lingkungan. Bahkan, sebelumnya tersiar kabar Walini akan terhubung dengan jalur KCJB.

Selain itu, akses transportasi yang terhubung dengan Walini adalah Tol Cipularang exit Warung Domba dan Jalan Raya Padalarang dari arah Bandung-Purwakarta.

Tak hanya itu, di Walini juga direncanakan pembangunan Disneyland Indonesia, Walini Avocado Land, Kebun Agrowisata dan Bisnis. Dengan konsep ini, Walini diperkirakan akan menjadi lokasi wisata pilihan terbaru.

Rebana (Kertajati)

Ini adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang disebut sebagai metropolitan baru yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Hal tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Berdasarkan website jabarprov.go.id, Rebana Metropolitan ini merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.

Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.

Sebagai jantung pertumbuhan kawasan ini, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka

Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan.

Lewat Rebana Metropolitan, pada 2030 Pemda Provinsi Jabar berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen, pertumbuhan nilai investasi hingga 17 persen, dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru.

Saat ini, dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan antara lain jalan nasional, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), Rel Cikampek-Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati, serta Terminal Subang, Indramayu, dan Cirebon.

Kebutuhan energi juga tersedia, antara lain lewat dam di Cipancuh, Jatigede, dan Setupatok, kilang minyak Balongan, geothermal di Ciremai, hydro power Jatigede, hingga PLTU di Indramayu.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Saham HYBE Naik 7,8 Persen Usai Member BTS Putuskan Ikut Wajib Militer******

Pengumuman BTS untuk menjalani wajib militer di Korea Selatanmendorong saham HYBE Co, manajemen boy band tersebut, naik 7,8 persen pada Selasa (18/10).

Mengutip CNA, keputusan BTS untuk hiatus dengan jangka waktu yang relatif pendek dan comebackpada 2025 cukup menggembirakan pasar.

"Penjualan dari BTS tidak akan hilang. Aktivitas individu anggota, rilis konten dan photobook yang sudah difilmkan dan penjualan album lama akan sangat menguntungkan," kata Ji In-hae, analis di Shinhan Investment Corp.

Sebagai artis K-pop terlaris, sekitar 880 miliar won atau setara US5,11 juta dalam penjualan dihasilkan oleh BTS pada 2021.

Analis di NH Investment & Securities Hazell Lee mengatakan jumlah tersebut sekitar 70 persen dari pendapatan HYBE 1,3 triliun won.

Ia menambahkan, pada 2020, BTS menyumbang penjualan 730 miliar won dari pendapatan perusahaan sebesar 796 miliar won.

Lebih lanjut, selama penawaran umum perdana (IPO) HYBE pada 2020, ketujuh anggota menerima total saham biasa senilai 64,6 miliar won, atau masing-masing 9,23 miliar won saham berdasarkan harga IPO.

Forbes memperkirakan BTS memiliki pendapatan tahunan US juta pada 2020. Dampak ekonomi BTS sebagian akan terkikis saat para anggota menjalankan wajib militer mereka.

Sementara itu, Institut Kebudayaan dan Pariwisata Korea memperkirakan hit BTS No. 1 2020 di chart Billboard Hot 100 berjudul Dynamite, memiliki dampak ekonomi senilai 1,7 triliun won termasuk penjualan langsung dan ekspor barang-barang terkait seperti kosmetik dan pakaian.

Hyundai Research Institute, dalam laporan pada 2018, memperkirakan dampak produksi tahunan rata-rata BTS adalah sekitar 4,1 triliun won, dan efek ekonomi nilai tambah sekitar 1,4 triliun won.

Istirahat yang relatif singkat untuk para anggota, bagaimanapun, telah membuat investor dan penggemar nyaman.

"Permintaan akan tetap terjaga, karena kekosongan yang akan dirasakan oleh fandom hanya sekitar satu tahun dengan anggota yang melakukan aktivitas individu sambil mendaftar secara berurutan," kata Lee.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.