sedap168

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Luhut Minta Warga Bali WFH dan Sekolah Online Selama KTT G20******

Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung pekan depan.

Selain itu, Luhut juga meminta sekolah-sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah agar dilakukan dari rumah saja," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Sabtu (12/11).

Kendati begitu, menurut Luhut pemerintah bukannya melarang warga Bali melakukan aktivitasnya selama G20. Luhut turut menyampaikan permohonan maaf apabila KTT G20 di Bali mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

Ia mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat warga Bali sulit, namun hal ini tidak dapat dihindari.

"Kepada warga Bali saya mohon maaf bila sana sini terganggu akibat dari pelaksanaan kegiatan G20 ini," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu.

Dalam kesempatan itu, Luhut meminta dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar G20 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurut dia kesuksesan G20 juga akan membuat harum nama Indonesia di kancah dunia.

"Kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran acara KTT G20 ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan atau apapun," pungkasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Masih Kaji Opsi WFH di Tengah Kenaikan Kasus Covid

Buku Dunia Lain

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Tiga Kapal Negara Siaga di Pelabuhan Benoa Jelang KTT G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga kapal negara di Perairan Benoa, Bali, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G20 pada 15-16 November 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan tiga kapal ini disiapkan untuk mendukung keamanan dan monitoring keselamatan di wilayah Perairan Alur Benoa.

"Kita siagakan 2 kapal navigasi, VTS dan SROP di Pelabuhan Benoa untuk monitoring keselamatan pelayaran di Perairan Alur Benoa dan TSS Selat Lombok. Ditjen Hubla juga mengerahkan kapal KPLP yaitu KNP Chundamani meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli," kata Arif dilansir dari Antara, Senin (14/11).

Meski demikian, kapal negara atau militer asing harus mengisi data di aplikasi Clearance Approval for Indonesian Territory ( E-CAIT) sebelum berlabuh di Pelabuhan Benoa.

Ia menjelaskan Pelabuhan Sanur juga telah beroperasi usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan ini ditujukan untuk mempermudah delegasi yang ingin berkunjung ke Nusa Penida.

"Pelabuhan Sanur yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 9 November 2022 lalu sudah beroperasi, para delegasi KTT G20 dan wisatawan yang ingin ke Nusa Penida sudah dapat dilayani melalui pelabuhan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut mendirikan Poskodal di Pelabuhan Benoa untuk memonitor setiap pergerakan. Nantinya, KSOP Kelas II Benoa bertindak sebagai on scene commanderyang beranggotakan seluruh unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Bali serta Pangkalan PLP Tanjung Perak.

"Poskodal sudah ada di Pelabuhan Benoa. Di Poskodal tersebut kita kumpulkan informasi-informasi yang penting dari seluruh UPT di wilayah Bali untuk kelancaran KTT G20," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

Makam Peri

Minta Maaf, Batik Air Kirim Koper Nyasar Kaesang ke Alamat yang Benar******

Batik Air sudah mengirim koper milik anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep ke alamatnya. Sebelumnya, perjalanan Kaesang dari Singapura ke Surabaya tidak sejalan dengan kopernya yang nyasar ke Bandara Kualanamu, Sumatra Utara.

Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro langsung gerak cepat merespons hal tersebut. Ia mengatakan maskapai sudah mengirimkan koper tersebut ke alamat Kaesang.

"Batik Air telah mengirimkan langsung bagasi dimaksud sesuai alamat tamu dan sudah diterima pada Senin, 14 November 2022 pukul 02:30 WIB," tulis rilis resmi Batik Air, Senin (14/11).

"Batik Air saat ini masih melakukan proses investigasi di internal mengenai ketidaksesuaian memasukkan bagasi pada pesawat udara yang dioperasikan sesuai nomor penerbangan dan kota tujuan (missload). Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh akan dipergunakan (implementasikan) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu," lanjut Batik Air.

Kaesang mengalami kejadian lucu ini saat terbang ke Surabaya dengan menggunakan maskapai Batik Air. Cerita lucu ia sampaikan lewat unggahan di akun Twitternya. Dalam unggahan itu, ia mengatakan terbang ke Surabaya dengan menggunakan Batik Air.

Anehnya, koper bawaannya justru dikirim ke Bandara Kualanamu, Sumatra Utara.

"Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air 🙏🏽🙏🏽🙏🏽," kata Kaesang seperti dikutip dari akun Twiternya.

"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," katanya.

Kelakar Kaesang di Twitter berlanjut saat netizen bertanya mengenai keberadaan kopernya apakah sudah kembali ke tangannya atau belum. Ia bahkan menyebutkan ini menjadi alasan tak perlu mandi malam karena harus menunggu koper di bandara.

[Gambas:Twitter]

Beruntung, koper tersebut kini sudah diterima oleh putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Kaesang melalui akun Twitternya.

"Koper selamat. Terima kasih Batik Air," update Kaesang soal kondisi kopernya.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Tiga Kapal Negara Siaga di Pelabuhan Benoa Jelang KTT G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga kapal negara di Perairan Benoa, Bali, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G20 pada 15-16 November 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan tiga kapal ini disiapkan untuk mendukung keamanan dan monitoring keselamatan di wilayah Perairan Alur Benoa.

"Kita siagakan 2 kapal navigasi, VTS dan SROP di Pelabuhan Benoa untuk monitoring keselamatan pelayaran di Perairan Alur Benoa dan TSS Selat Lombok. Ditjen Hubla juga mengerahkan kapal KPLP yaitu KNP Chundamani meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli," kata Arif dilansir dari Antara, Senin (14/11).

Meski demikian, kapal negara atau militer asing harus mengisi data di aplikasi Clearance Approval for Indonesian Territory ( E-CAIT) sebelum berlabuh di Pelabuhan Benoa.

Ia menjelaskan Pelabuhan Sanur juga telah beroperasi usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan ini ditujukan untuk mempermudah delegasi yang ingin berkunjung ke Nusa Penida.

"Pelabuhan Sanur yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 9 November 2022 lalu sudah beroperasi, para delegasi KTT G20 dan wisatawan yang ingin ke Nusa Penida sudah dapat dilayani melalui pelabuhan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut mendirikan Poskodal di Pelabuhan Benoa untuk memonitor setiap pergerakan. Nantinya, KSOP Kelas II Benoa bertindak sebagai on scene commanderyang beranggotakan seluruh unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Bali serta Pangkalan PLP Tanjung Perak.

"Poskodal sudah ada di Pelabuhan Benoa. Di Poskodal tersebut kita kumpulkan informasi-informasi yang penting dari seluruh UPT di wilayah Bali untuk kelancaran KTT G20," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]