slot gacor hari ini deposit 5000

Setan mengganggu langit

Waskita Karya Bersuara soal Dirut Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karyabuka suara soal langkah Kejaksaan Agungmenetapkan sang Direktur Utama Destiawan Soewardjono alias DES menjadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Mereka menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersebut.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4).

"Dalam menjalankan proses bisnisnya, Waskita Karya selalu berpedoman kepada prinsip-prinsipgood corporate governance(GCG) dan Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi," tutup Waskita.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast pada Kamis (27/4).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan DES ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan hingga 17 Mei mendatang.

Menurutnya, DES diduga telah melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) menggunakan dokumen palsu.

"Adapun satu orang tersangka tersebut yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode Juli 2020 sampai dengan sekarang," kata Ketut.

DES disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan tiga orang tersangka lain. Ada Taufik Hendra Kusuma (THK) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Haris Gunawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020, dan Direktur Operasi II PT Waskita Karya Bambang Rianto.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Profil Destiawan Soewardjono, Bos Waskita yang Jadi Tersangka Korupsi******

Kejaksaan Agung pada Kamis (27/4) lalu menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsipenyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

"Adapun satu orang tersangka tersebut, yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk periode Juli 2020 sampai dengan sekarang," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resmi, Sabtu (29/4).

Ketut menyebut DES diduga melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF)menggunakan dokumen palsu. Oleh karena itu, Destiawan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan hingga 17 Mei mendatang.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya, Sabtu (29/4).

Lantas, siapa sebenarnya sosok Destiawan Soewardjono dan bagaimana sepak terjangnya sampai kemudian ia bisa terjerat kasus korupsi?

Destiawan Soewardjono adalah pria kelahiran April 1961. Ia mengeyam bangku kuliah S1 di Teknik Sipil Universitas Brawijaya jebolan 1987 serta melanjutkan pendidikan dan mendapat gelar Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2008.

Destiawan adalah dirut dua periode Waskita Karya. Mulanya, ia diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Juni 2020 lalu, menggusur posisi I Gusti Ngurah Putra.

Ia kemudian diangkat kembali oleh Erick Thohir pada RUPS Februari 2023 lalu. Destiawan dinilai berprestasi sehingga diangkat kembali menjadi Dirut Waskita Karya.

Salah satu sorotan yang diberikan kepada Destiawan terkait kontribusi Waskita dalam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Selain itu, Destiawan juga memimpin Waskita dalam proyek pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo.

Terlepas dari itu, Destiawan sudah malang melintang di beberapa posisi strategis. Mengutip situs resmi Waskita, ia pernah menjabat sebagai Direktur Operasi III PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 2013-2020, Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk (2014-2020), dan General Manager Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 2012-2013.

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Pengusaha Respons Imbauan Jokowi Agar Pemudik Tunda Balik ke Kota******

Pengusaha buka suara soal kebijakan mudik ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Lebaran 2023. Suara terutama mereka arahkan pada imbauan Jokowi beberapa waktu lalu agar pemudik menunda kepulangan dalamarus balikdemi menghindari kemacetan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani tak keberatan jika Jokowi ingin menambah libur Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi ia tidak ingin hal itu diterapkan kepada pekerja swasta.

Pasalnya, hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas perusahaan. Ia karena itu berharap Jokowi memberikan keleluasaan ke swasta untuk mengatur mudik pekerjanya.

"Pelaku usaha umumnya mengambil patokan 25 April sebagai hari libur terakhir dan setelahnya bisa kembali produktif menjalankan usaha serta komitmen-komitmen usaha lain dengan buyer,klien, dan lain-lain," tegasnya.

Untungnya, ia mencatat mayoritas karyawan perusahaan anggota Kadin tidak banyak yang mengajukan permintaan tambahan cuti menyusul imbauan Jokowi tersebut. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit bahkan mengatakan ada perusahaan yang sudah mulai masuk sejak 25 April. Kendati, Anton mengatakan Apindo tidak punya data rinci soal permintaan cuti tambahan para pekerja.

"Kami tidak punya data, sebab tergantung kebijakan masing-perusahaan perusahaan. Betul (data dipegang masing-masing perusahaan), sebab ini terlalu detail," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Chief Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk sekaligus Ketua Bidang Pengupahan dan Jamsos Ketenagakerjaan Apindo Aloysius Budi Santoso menyebut tidak ada yang tiba-tiba minta cuti tambahan di perusahaannya menyusul imbauan Presiden Jokowi.

Aloysius merinci Astra Group memiliki 270 perusahaan terdaftar. Sedangkan kebijakan cuti karyawan diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

"Terkait dengan Astra, di tempat kami tidak ada yang tiba-tiba minta tambahan cuti hanya karena imbauan Pak Jokowi. Secara umum karyawan sudah sesuai dengan permintaan cuti mereka," tegasnya.

Ia mengatakan waktu efektif karyawan Astra Group kembali bekerja juga bervariasi. Ada yang sudah masuk sedari kemarin, mulai hari ini, hingga baru efektif kembali bekerja besok Kamis (27/4).

"Jadi bervariasi, masing-masing manajemen memutuskan yang terbaik buat karyawannya. Di luar yang ditentukan perusahaan, tetap diperbolehkan mengambil cuti dan memotong jatah cuti tahunan. Libur bersama juga memotong jatah cuti tahunan," tutup Aloysius.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan imbauan Jokowi tidak berdampak banyak pada pabrik sepatu. Menurutnya, beberapa pabrik malah baru akan kembali beroperasi awal Mei nanti.

Firman menegaskan jadwal masuk karyawan pabrik harus sesuai dengan jadwal produksi. Namun, ia mengatakan Aprisindo tidak mendata apakah ada karyawan yang tiba-tiba minta tambahan cuti.

"Beberapa informasi sebelum Lebaran kemarin, beberapa pabrik memang baru akan mulai operasional pada 2 Mei. Jadi mestinya tidak ada masalah. Kalau pabrik memang jadwal cuti harus disesuaikan sama jadwal produksi," ungkap Firman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau ASN, TNI, Polri, hingga pegawai BUMN dan swasta untuk menunda perjalanan balik dari mudik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Jokowi menyinggung soal lonjakan arus balik yang diprediksi terjadi pada Senin (24/4) kemarin dan Selasa (25/4) hari ini. Ia berharap menunda kepulangan bisa mengurai potensi penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," jelasnya, Senin (24/4).

galaksi yang luas

Syarat dan Cara WNI Beli Properti di Singapura ala Crazy Rich******

Pembelian tiga huniandi Singapura senilai Sin6,7 juta atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura) oleh konglomeratIndonesia memecahkan rekor. Simak cara dan syarat pembelian properti di negeri jiran itu.

Rekor terbaru itu diungkap oleh perusahaan real estate Singapura, Mingtiadi, meski identitasnya masih dirahasiakan.

Bagaimana caranya orang Indonesia membeli properti di sana?

Berbeda dengan negara lain, Negeri Singa memang memperbolehkan warga negara asing (WNA) membeli hunian di negaranya.

Faktor lainnya yang membuat Singapura menjadi tujuan investasi yang menguntungkan adalah karena harga properti di negara tersebut naik pesat setiap tahunnya.

Selain itu, negara tetangga Indonesia ini meniadakan pajak penjualan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) seperti di negara lain.

Dirangkum dari situs properti Singapura, PropertyGuru dan ohmyhome, Selasa (25/4), WNA boleh membeli properti di Negeri Singa dengan syarat dan tata cara tertentu.

Syarat

Untuk syarat sama dengan negara lainnya:

Pertama, harus warga negara yang sudah berusia 21 tahun dan memiliki kartu identitas asal negaranya.

Kedua, memiliki paspor aktif. Sebab, paspor adalah identitas resmi yang dijadikan dokumen pelengkap membeli properti di Singapura.

Tata cara

Untuk caranya, membeli properti di Singapura bisa dilakukan dengan runutan berikut:

1. Tentukan properti yang diinginkan dan patokan harganya

Untuk tahap awal, pembeli harus menentukan jenis properti yang ingin dimiliki, misalnya rumah atau apartemen. Selain itu, perlu juga menentukan harga yang diinginkan agar lebih mudah untuk mencarinya.

2. Tentukan cara pembelian

Untuk membeli properti biasanya ada dua pilihan, bayar tunai (cash) atau dicicil (KPR). Sama dengan negara lain, Singapura juga memberikan pilihan KPR bagi WNA yang ingin membeli properti.

Namun, bunga KPR di Singapura tentu lebih mahal daripada di Indonesia. Sebab, bunga tinggi jadi salah satu cara pemerintah agar memastikan pembelian properti di negaranya tidak sembarangan dan kota tetap tertata.

3. Tentukan bank

Pemerintah Singapura juga memberikan kemudahan bagi WNA dengan dukungan perbankannya.

WNA yang ingin membeli hunian di Singapura dengan cara KPR bisa mengajukan ke perbankan dengan membuat buku rekening baru dengan paspor aktif.

Perbankan Singapura bisa memberikan pembiayaan sampai 75 persen dari harga properti yang diinginkan.

Namun, perlu dicatat juga bahwa perbankan SIngapura sangat ketat. Jika nasabah gagal bayar cicilan satu bulan saja, maka perbankan tidak segan untuk langsung menyita aset tersebut.

4. Cari tahu biaya tambahan

Pemerintah Singapura biasanya menetapkan biaya untuk Bea Meterai Pembeli (BSD). Ini merupakan pajak yang dibayarkan atas dokumen yang ditandatangani saat membeli atau memperoleh properti terlepas dari kewarganegaraannya. Artinya ini berlaku bagi warga lokal maupun WNA.

Sementara, untuk WNA biasanya dikenakan Bea Meterai Pembeli tambahan (ABSD) sebesar 30 persen saat membeli properti. Namun, beda dengan BSD, ABSD hanya berlaku untuk pembelian properti hunian.

5. Kontak pengacara lokal

Jika ingin membeli properti secara cash dengan mudah, maka WNA bisa menyewa pengacara properti lokal. Pengacara akan sangat membantu pembeli untuk menandatangani kontrak hingga printilankecil yang mungkin saja bisa merepotkan.

Dengan menyewa pengacara properti, ini juga memastikan bahwa aset yang dibeli tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

maniak kecepatan

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.