naga77

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Serbu, Masih Ada Waktu buat Belanja di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (15/10). Masih ada waktu buat kamu belanja dan serbu diskonnya di gerai Transmart terdekat!

Promo Transmart Full Day Sale ini berlangsung dari jam operasional toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo PayLater

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat!

Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart. Mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Yuk, ke Transmart dan serbu diskonnya sekarang juga!

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.

Reinkarnasi terlarang

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.

Pakar hebat dari dunia lain

Situs AJB Bumiputera Tak Bisa Diakses saat Ratusan Karyawan Mogok******

Situs AJB Bumiputera 1912 terpantau tak bisa diakses saat ratusan karyawannya mogok kerjanasional pekan ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, situs ajb.bumiputera.com tidak bisa diakses. 'Forbidden. You don't have permission to access this resource' tulis keterangan yang tertera di layar saat mengakses situs tersebut.

"Website Bumiputera sedang ada gangguan di server Sentul. (Gangguan) dari Senin, 16 Oktober 2023," kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera Hery Darmawansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/10).

"Alhamdulillah (layanan operasional Bumiputera) tidak terganggu dan masih berjalan normal," tutupnya.

Sebelumnya, Hery mengaku sudah mendapatkan surat pemberitahuan mogok kerja yang berlangsung sejak Rabu (18/10). Namun, ia mengatakan 15 dari 20 kantor operasional menolak rencana mogok nasional tersebut.

Terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha memperkirakan aksi mogok kerja yang akan berlangsung hingga Jumat (20/10) itu diikuti ratusan karyawan.

"Maaf angka persisnya saya tidak tahu. Saya enggak pegang persis datanya, tapi anggap saja ratusan (karyawan Bumiputera mogok kerja)," ujar Rizky.

"Sebagai tambahan, kami mengisi waktu dua hari ini (sejak 18 Oktober 2023) dengan menggelar doa bersama atau pengajian. Ini untuk keselamatan perusahaan, pemegang polis, dan pekerja atau mitra kerja," tandasnya.

Mogok kerja selama 3 hari ini merupakan bentuk amarah para karyawan Bumiputera buntut kasus gagal bayar perusahaan asuransi tersebut. Selain itu, mereka menilai upaya penyehatan perusahaan saat ini belum terarah.

Para karyawan khawatir apa yang dilakukan manajemen Bumiputera akan mengancam kelangsungan perusahaan yang ujungnya membuat hak pemegang polis, pekerja, dan mitra kerja hilang. Oleh karena itu, mereka menuntut Bumiputera segera menggarap skema terbaik dan tegas.

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmengklaim rumus kenaikanUpahminimum (UM) baru yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah memenuhi teori pengupahan mana pun.

"Untuk 2024 dan seterusnya saya kira ini perlu saya sampaikan kami sudah ada payung hukum yang menurut teman-teman akademisi, teman-teman perguruan tinggi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun," ucap Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/11).

Presiden Jokowi baru saja menetapkan rumus perhitungan upah buruh yang baru. Dalam rumus baru itu, kenaikan upah minimum ditentukan dengan tiga komponen; Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lebih lanjut, Ida mengatakan PP Nomor 51 Tahun 2023 merupakan aturan yang paling panjang dalam proses penyerapan aspirasinya. Ia mengklaim aturan itu sudah menampung banyak masukan dari para pengusaha maupun pekerja.

"Harapannya, karena ini aspirasi banyak pekerja, mudah-mudahan PP ini diterima sebagai bentuk upaya yang mendekatkan kepentingan pengusaha dan pekerja," kata Ida.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

KAI Buka Suara soal Penggusuran Puluhan Ruko di Jurnatan Semarang******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) Daop 4 Semarang mengungkap alasan di balik penggusuran puluhan bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang yang akan dilaksanakan pada Rabu (18/10) besok.

Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa Ruko di lahan kawasan tersebut memang sejatinya miliki PT KAI. Sebelumnya, Franoto mengatakan lahan tersebut merupakan lahan dibangunnya Stasiun Jurnatan.

"Bukan menggusur, ruko di lahan KAI eks Stasiun Jurnatan itu memang milik PT KAI," kata Franoto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

"Kalau Eksekusi itu oleh Pengadilan Negeri Semarang. KAI sebagai pemilik aset tersebut, melakukan permohonan agar aset tersebut kembali ke KAI," lanjut dia.

Sebelumnya PT KAI dikabarkan bakal menggusur 40 bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang setelah berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap 30 warga pemilik Ruko di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Eksekusi akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2023 sesuai dengan permohonan dari pemohon eksekusi, dalam hal ini PT KAI. Pengadilan Negeri Semarang hanya menetapkan permohonan eksekusi atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap," ungkap Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng.

Rencana eksekusi ini pun ditentang keras oleh para pemilik Ruko, yang merasa tanah dan bangunannya dirampas oleh PT KAI.

Terlebih, warga sempat memenangkan dua kali gugatan perdata di PN Semarang pada 2019, di mana salah satu putusan menyebut bila PT KAI tidak mempunyai hak apapun atas obyek lahan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang.

"Kalau ini namanya perampasan ya. Kita menang dua kali gugatan perdata, termasuk saat KAI banding. Bahkan ada putusan PTUN yang menyatakan agar diterbitkan HGB atas nama warga objek yang sama. Tapi ini kok putusan MA justru membalikkan semua, KAI sebagai pemilik lahan dan kami yang sudah 30 tahun disini mau disingkirkan," ujar Yusuf, salah satu pemilik Ruko.

[Gambas:Video CNN]