mantap slot link alternatif 643Jutaan kata 311970Orang-orang telah membaca serialisasi
《buy slot》
Pengusaha Kecewa Soal Larangan Jual Minyakita di Ritel Modern******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melarang Minyakita dijual di ritel modern.
Ketua Umum Roy N. Mandey membantah alasan Kemendag yang mengatakan konsumen beralih dari minyak goreng premium ke Minyakita sehingga membuat minyak goreng besutan pemerintah itu langka.
"Kami sangat menyayangkan karena ritel akhirnya tidak terbagi (Minyakita). Kalaupun dibilang ada shifting konsumen minyak premium ke Minyakita, kami enggak dapatkan datanya di ritel," ujar Roy di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (23/2).
Kendati demikian, Roy mengatakan tidak adanya peralihan dari minyak goreng premium ke Minyakita terjadi di konsumen ritel modern. Ia mengaku tidak mengetahui apakah hal itu terjadi di konsumen lainnya.
"Ini bicara di retail ya, saya enggak tahu di luar itu. Tapi kalau switching di retail dari konsumen yang minyak goreng premium ke Minyakita itu tidak ada datanya. Tidak bisa dibuktikan," katanya.
Lihat Juga :Daftar BUMN yang Dibubarkan di Era Jokowi |
Di lain sisi, Roy mengatakan sebelum adanya larangan penjual Minyakita di ritel modern, minyak goreng kemasan memang sering habis karena 15 hingga 20 persen dari konsumen merupakan masyarakat kelas menengah bawah.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Minyakita akan diprioritaskan di pasar tradisional dan tidak boleh di ritel modern dan marketplace Langkah itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan MinyakKita.
"Di supermarket enggak ada. Ya memang kita untuk di pasar-pasar ini. Dan online enggak ada dan memang enggak boleh" tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Tingkat Hunian Apartemen Sewa di DKI Naik 2,1 Persen Usai PPKM Dicabut******Jakarta, CNN Indonesia--
Jakarta Property Highlight mencatat tingkat hunian apartemensewa di DKI Jakarta pada semester akhir 2022 naik tipis 2,1 persen ke level 60,9 dibanding semester sebelumnya. Rata-rataharga sewaapartemen juga tumbuh 0,99 persen secara tahunan (yoy).
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan meredanya pandemi yang ditandai dengan pencabutan PPKM, membuat bisnis sewa apartemen bangkit perlahan di akhir 2022.
"Kedatangan warga negara asing (WNA) dari Jepang, India, Korea untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia berdampak positif terhadap perbaikan performa subsektor apartemen sewa pada semester kedua tahun 2022," kata Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).
Di akhir 2022, pasokan apartemen sewa naik menjadi 9,395. Menurut Syarifah, jika dilihat hingga 2028 maka masih akan ada 1,876 unit baru masuk ke pasar.
Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengatakan pertumbuhan ekonomi RI juga berdampak positif terhadap bisnis sewa apartemen. Namun, ia mewanti-wanti faktor eksternal juga akan berdampak pada sektor ini.
"Kekhawatiran resesi global memberikan kewaspadaan tersendiri yang terekam dari belum optimalnya performa apartemen sewa di akhir tahun 2022," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/dzu)Label:link slot situs thailand、maxwin slot receh login、slot gacor terbaru malam ini
Terkait:slot yang resmi、cincin 2d togel、firstplay88、info slot online、denda pembayaran kredivo、53 togel、beli bayar nanti、slot gacor131、pinjaman online yang legal 2022、slot akun dana
bab terbaru:wiro slot(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
《buy slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,judi game online slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buy slot》bab terbaru。