inajp

Lagu Kebangkitan Jiwa

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Anies Sindir Klub Pengusaha di Proyek Potensial: Orangnya Itu******

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia untuk PerubahanAnies Baswedan menyindir ada klub pengusaha yang muncul saat ada potensi proyek investasi asing, tetapi orangnya itu-itu saja.

Anies sepakat bahwa pengusaha Indonesia harus dilibatkan dalam setiap investasi asing yang masuk ke Tanah Air. Sayang, menurutnya para pengusaha lokal yang mendapat kesempatan hanya terpusat di klub tertentu.

"Karena kalau ada opportunity(investasi asing), yang diundang adalah klub sama, itu-itu terus. If your not in the club, your not invited. Menurut saya klubnya harus diperluas," bebernya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Namun, Anies menekankan calon investor asing tak suka dengan kejutan atau tambahan deal di ujung kesepakatan.

"Yang mereka tidak mau itu 'yes, yes, yes', tapi di ujung mau tambahan dan syarat ini. Tapi kalau dari awal, 'kami ingindomestic player after 2-3 decade will be at part at you, we need your helpuntuk lakukan itu," ungkapnya.

Di lain sisi, Anies menegaskan pengusaha lokal harus bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia juga mau para pengusaha Indonesia menjadi tamu mempesona di negeri orang, meski harapan ini lebih sulit dicapai ketimbang menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Ketika sampai investasi, harus bisa memaksakan mitra lokal menjadi bagian aktivitas di Indonesia. Ketika dikerjakan, jangan dilakukan tanpa studi komparasi karena ada potensi kompetisi tinggi dengan tetangga kita. Jadi, harus komparasi dengan negara lain sehingga policykita tidak terkesan proteksionistik atau menjadi tidak menarik bagi dunia global," tandas Anies.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Cerita Zulhas Dampingi Jokowi Bertemu Xi Jinping******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Zulkifli mengatakan saat itu Xi Jinping bertanya apa yang diinginkan oleh Indonesia.

"Presiden Tiongkok (Xi Jinping) dia mengatakan 'Indonesia mau apa saja? Kan kita senang. Indonesia mau apa saja tidak ada yang kami tolak dan kami setuju'. Kita disambut luar biasa, Tiongkok," katanya dalam acara WhatsApp Business Summit, Rabu (1/11).

"Tiongkok itu sifatnya produksi terus, laku enggak laku soal lain, tapi produksinya terus menerus. Artinya mereka punya produksi luar biasa banyak," katanya.

Jokowi mengunjungi China pada pertengahan Oktober lalu. Kunjungannya menghasilkan kerja sama baru bernilai US,6 miliar atau Rp197,48 triliun (kurs Rp15.673 per dolar AS).
Informasi itu disampaikan Menko Marves Ad Interim dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, Senin (16/10) malam.

Erick mengatakan 'oleh-oleh' itu berasal dari kesepakatan 11 kerja sama yang dijalin Indonesia dan China.

Kerja sama antara lain dilakukan dalam pengembangan industri baterai listrik, energi hijau dan teknologi kesehatan.

"Kerja sama senilai US,6 miliar ini terjalin antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta, maupun BUMN-BUMN. Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan," katanya seperti dikutip dari akun tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanmengungkapkan pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik, Rabu (25/10) pagi ini.

Amran mengungkapkan Jokowi meminta dirinya untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Tingkatkan produksi," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia lantas menyinggung Indonesia pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun hingga 2017 lalu.

Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran atau periode pertama Jokowi.

Oleh karena itu, Amran pun ke depannya akan fokus pada pangan. Ia menyebut saat ini Indonesia mengimpor 3,5 juta ton.

Amran yakin bisa menekan impor itu di sisa kepemimpinannya dalam satu tahun ke depan.

"Kami tekan dulu ke titik nol. Insya Allah swasembada lagi. Bisa pasti. Manusia yang berhasil yang optimis," ucapnya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Kisruh Hotel Sultan, Kubu Pontjo Sutowo Klaim Okupansi Terjun Bebas******

Kisruh perebutan hak pengelolaan Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah diklaim menyebabkan penurunan okupansi tamu hotel tersebut.

"Setelah ada penutupan akses dan pemberitaan yang cenderung negatif, occupancy rateberada di bawah 30 persen, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75 bahkan hingga 100 persen," kata VP Operation Hotel Sultan I Nyoman Sarya dalam keterangan resmi yang dirilis tim kuasa hukum PT Indobuildco, Sabtu (21/10).

Kondisi itu, sambung Sarya, sangat berdampak pada pendapatan para vendor dan supplier yang menggantungkan hidupnya dari hotel tersebut.

Salah satu kuasa hukum PT Indobuilco Hamdan Zoelva menyebut reputasi internasional pengelola Hotel Sultan yang telah dibangun berpuluh tahun telah dirusak. Hal ini menurutnya tak perlu sampai terjadi.

"Sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Kita sedang berbicara baik-baik untuk menyelesaikan segala sesuatunya, muncul aksi pasang spanduk dan penutupan akses yang patut disesalkan," kata Hamdan.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah bersikap bijak.

Upaya yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan membekukan izin usaha PT Indobuildco dianggap mencoreng nama baik Hotel Sultan.

Pasalnya surat pembekuan dari Kepala BKPM atas pembekuan usaha belum diterima. Apalagi proses sengketa perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai Senin (23/10).

"The Sultan hotel yang berpuluh puluh tahun mengangkat budaya Indonesia dan menaikan citra Indonesia melalui pariwisata mendadak berada di ujung jurang," tulis tim kuasa hukum Pontjo.

Bahlil sebelumnya menyebut pemerintah berhak mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk untuk Hotel Sultan. Agar izin keluar, ada syarat alas hak alias sertifikat.

Terkait PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan di Senayan, surat hak guna bangunan (HGB) perusahaan milik Pontjo Sutowo ini sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah dua minggu dari kemarin, sudah dibekukan," kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10).

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. [Apakah akan langsung dicabut?] Kamu kok cabut cepat sekali ya?," sambung Bahlil.

Sementara kubu Pontjo Sutowo bersikukuh masih menguasai HGB atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan.

[Gambas:Video CNN]

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com,Kamis (12/10) lalu.

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]