gacor388

akun digital kredivo 259Jutaan kata 152786Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor388》

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Biden kirim direktur CIA sebagai perantara Hamas******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) William Burns dalam misi menjadi perantara kesepakatan antara kelompok Palestina Hamas dengan Israel, menurut laporan yang diterbitkan Kamis (25/1).

Burns dijadwalkan ke Eropa dalam beberapa hari ke depan untuk ikut serta dalam pembicaraan dengan tiga pejabat regional, yaitu mitra Israel dan Mesir, David Barnea dan Abbad Kamel serta Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sebut harian Washington Post, dengan mengutip pejabat anonim yang mengetahui rencana tersebut.

Namun, Gedung Putih menolak memberikan tanggapan mengenai perjalanan Burns ketika ditekan wartawan pada Kamis tetapi menyatakan bahwa dia telah "terlibat dalam membantu kami dalam persoalan rumah sakit yang ada dan mencoba membantu kami dalam mengejar hal lain."

“Pembahasan yang kami lakukan mengenai upaya untuk memperbarui kesepakatan penyanderaan adalah hal yang bijak serta serius,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.

Mesir dan Qatar telah menjadi perantara utama antara Israel dan Hamas di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, serta membantu menengahi penghentian sementara pertempuran tersebut, yang telah menewaskan sedikitnya 25.900 orang di wilayah pesisir, yang sebagian besar adalah perempuan. dan anak-anak.

Israel telah melakukan pemboman besar-besaran dan penyerbuan ke Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 warga Israel.

Negara Zionis itu juga berupaya membatasi aliran bantuan internasional ke wilayah pesisir tersebut, yang telah berada di bawah blokade Israel selama 17 tahun.
Baca juga: Hamas siap lakukan gencatan senjata jika Israel melakukannya

Kesepakatan yang sedang dinegosiasikan akan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa sebagai imbalan atas apa yang disebut Post sebagai “penghentian permusuhan terlama sejak perang dimulai tahun lalu.”

Tidak jelas berapa lama hal ini akan terjadi, tetapi Israel baru-baru ini mengusulkan jeda perang selama 60 hari dengan imbalan pembebasan semua sandera, menurut beberapa laporan.

Sebuah laporan Israel yang diterbitkan pada Kamis menyebutkan, Qatar mengatakan kepada Israel bahwa Hamas telah menangguhkan partisipasinya dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan jeda tersebut.

Di antara kesepakatan itu adalah pertukaran tahanan, menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan diakhirinya perang sebagai prasyarat untuk pembebasan sandera, yang mana akan ditukar dengan pembebasan tahanan Palestina.
Baca juga: Israel: Tak ada kemajuan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas

Qatar tidak menanggapi laporan tersebut secara terbuka.

Pemerintah Israel dan AS telah menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata permanen untuk menghentikan pertumpahan darah. Israel telah bersikeras bahwa perang tidak akan berakhir hingga Hamas ditumpas.

Sekitar 85 persen warga Gaza mengungsi, semuanya mengalami kelangkaan pangan, dan sistem kesehatan yang sedang ambruk. Ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung dan hanya separuh jumlah truk bantuan yang dapat memasuki wilayah tersebut dibandingkan sebelum konflik.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan, PBB dan mayoritas masyarakat internasional telah menyerukan gencatan senjata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

Baca juga: Presiden Majelis Umum PBB serukan gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Pemimpin Mossad, CIA temui PM Qatar di Doha bahas sandera
Baca juga: GNB kecam Israel dan serukan gencatan senjata di Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot paling gacor hari ini、dragonpoker88、liong88

Terkait：trik main judi、rtp kaskustoto、slot 99 com terbaru、agen togel terpercaya、texas gacor、agen asia88、slot gacor nada777、indo slot 388、cuan365、pinjol ojk 2022 bunga rendah

---

---

bab terbaru：kuyslot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12