info kredivo

Buku keinginan

23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******

Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang  stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).

Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.

"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.

Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.

Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.

"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.

Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.

"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.

Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.

Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.

Meizu terbaik

Petani Terbelah Soal Ancaman RI******

Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.

Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.

Lihat Juga : Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.

Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Lawan Eropa

Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.

Lihat Juga : Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit

Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Bahlil Turunkan Tim Selidiki Bentrokan Maut di PT GNI******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menugaskan tim untuk menyelidiki penyebab bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), Morowali, Sulawesi Tengah.

Kendati demikian, Bahlil belum mau berkomentar terlalu jauh mengenai kejadian itu.

"Tim saya lagi saya minta untuk mengecek, apa sih masalahnya yang terjadi. Saya belum mendapatkan laporan komprehensif karena itu saya belum bisa bicara detail masalahnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (17/1).

"Patut kita sayangkan karena ini akan melahirkan persepsi yang kurang elok. Mari sama-sama kita cari solusi," ujar Bahlil.

Bentrokan terjadi di area smelter PT GNI pada Sabtu (14/1) malam. Peristiwa ini disebut dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja masuk ke dalam pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja setelah tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Lantaran dihalangi masuk, ratusan pekerja itu lantas melempari dan merusak kantor sekuriti. Mereka pun menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah.

Buntut bentrokan maut tersebut, Kapolri Listyo Sigit mengatakan kepolisian langsung menangkap 71 karyawan yang diduga ikut melakukan perusakan. Dari total pelaku tersebut, 17 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Listyo menyebut Polri telah mengirim dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob ke lokasi PT GNI di Morowali Utara. Saat ini telah ada 548 personel TNI-Polri yang dikerahkan ke lokasi setelah terjadi bentrokan.

"Akan kita tambah dua SSK Brimob dari pusat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

IHSG Lanjut Menguat ke 6.641 di Akhir Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) bertengger di 6.641 pada penutupan perdagangan Jumat (13/1).  Indeks saham menguat 11,89 poin atau plus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,72 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 250 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 196 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,83 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,89 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,74 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,74 persen.

Sementara itu, bursa Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 naik 0,34 persen, indeks NYSE menguat 0,70 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Meneropong Harga Komoditas Penopang Ekspor dan Ekonomi RI******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,72 persen secara tahunan pada kuartal III 2022, salah satunya ditopang oleh kinerja ekspor. 

Dalam hal ini, beberapa komoditas unggulan menjadi andalan dalam menjaga kinerja ekspor seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan besi/baja.

"Kita lihat bahwa neraca dagang RI surplus US,92 miliar, tumbuh 12,58 persen (yoy). Kalau diperhatikan surplus tersebut dari beberapa komoditas unggulan, seperti batu bara US,31 miliar, kelapa sawit ekspornya capai US,95 miliar, besi baja ekspor US,38 miliar," ungkap kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Mengutip tradingeconomic.com, harga batu bara terus naik sejak perang atau awal 2022. Tercatat, pada Februari 2022, harga batu bara masih di level US9,5 per ton.

Harga ini terus mendaki hingga menyentuh level tertinggi pada 6 September 2022, yakni US7,8 per ton. Artinya harga komoditas fosil itu naik lebih dari dua kali lipat.

Namun, memasuki Desember 2022, harga batu bara berada turun menjadi di level US8 hingga US3 per ton. Meski begitu harga ini masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang.

Selain batu bara, harga CPO juga sempat melesat dan menopang ekonomi Indonesia. Tercatat harga CPO terus naik dari 4.778 ringgit Malaysia pada Januari 2022, hingga mencapai puncak tertinggi 7.116 ringgit Malaysia pada 29 April 2022. Sayangnya, harga CPO kembali tergelincir ke level 3.918 ringgit Malaysia per ton pada awal Desember 2022.

Melihat kondisi tersebut, apakah komoditas-komoditas itu masih bisa menjadi andalan di 2023 atau Tahun Kelinci Air?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga dan ekspor Indonesia masih akan ditopang oleh komoditas-komoditas tersebut.

Menurutnya, batu bara dan CPO akan tetap memainkan peran sebagai penghasil devisa nasional, baik di tahun depan maupun tahun-tahun mendatang.

"Negara seperti China akan menjadi importir utama batu bara nasional, sama seperti tahun-tahun kemarin. Transisi menuju energi bersih membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi peran batu bara masih tetap penting bagi China sebagai sumber energi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Hal yang sama juga berlaku untuk CPO. Ronny mengatakan meski Eropa masih mempersoalkan CPO dari Indonesia, peran CPO masih akan tetap penting sebagai penghasil devisa nasional. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah mengupayakan agar pasar Eropa untuk CPO bisa segera diganti dengan pasar yang baru.

Di sisi lain, ia mengatakan lonjakan harga tak terkait langsung dengan ekspor komoditas nasional. Dengan demikian, meskipun harga tidak terlalu melonjak tinggi, aktivitas ekspor komoditas tersebut akan tetap berlangsung.

"Karena selama ini memang demikian. Hanya margin keuntungannya yang berkurang, yang berimbas pada nominal devisa nasional," jelas Ronny.

Perlu eksplorasi komoditas baru