slot gacor deposit 5000

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

Operasional Tol Cisumdawu Dibatasi Mulai 06.00******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatasi jam operasional Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menuju arah Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) saat mudik dan balik Lebaran 2023.

Pembatasan dilakukan mulai pukul 06.00 wib hingga 15.00 WIB.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk memanfaatkan jalan tol tersebut. Karena ada pembatasan, tolong manfaatkan jendela waktu dari jam 6 pagi sampai 3 sore, kalau mau ke Cisumdawu maksimal jam 3 sore. Artinya kalau sudah lewat jam 3 sore, harus lewat rute Cipularang ke Cipalinya," kata Ridwan Kamil, mengutip Antara, Rabu (12/4).

Sedangkan untuk arus balik diberlakukan skema yang sama yakni satu arah dari Cirebon dan Jawa Tengah ke Jakarta.

"Setelah 18 yang ke Jakarta akan ditutup karena Tol Cipali disatuarahkan dari arah Jakarta, sehingga satu arah ke Cirebon dan Jawa Tengah," kata dia.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat meninjau kesiapan Tol Cisumdawu yang akan menunjang pergerakan kendaraan masyarakat pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 di Kabupaten Sumedang.

Pengguna jalan Tol Cisumdawu dapat menuju Tol Cipali untuk bergabung dalam arus besar jalur utara menuju Cirebon dan Jawa Tengah pada 15 April 2023.

"Mulai 15 April, Cisumdawu sudah bisa tembus ke arah Kertajati bertemu di Cipali. Namun karena belum 100 persen, maka tembusnya bersifat satu arah, karena kepadatan akan mengalir ke arah mudik, Jawa Tengah, Cirebon," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Antisipasi Penumpukan di Rest Area, Pengisian BBM Bakal Dibatasi******

Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga(Persero) Tbk M. Agus Setiawan mengatakan pemerintah bakal membatasi pengisian bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terjadi penumpukan di rest areasaat mudik.

Hal itu disampaikan Agus dalam Konferensi Pers Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM. Ia menyebut memang imbauan utamanya adalah masyarakat mengisi BBM full tanksebelum berangkat mudik.

"Di kondisi tertentu kami memberikan batasan jumlah BBM yang bisa diisi oleh kendaraan. Memang imbauannya sudah mengisi full tank. Apabila antrean di SPBU panjang, biasanya pengisian kami batasi jumlah liter tertentu," katanya di BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin (10/4).

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan Pertamina agar pasokan BBM dipenuhi, melebihi volume lalu lintas biasanya.

"Apabila ternyata antrean membludak sampai ke belakang dan mengganggu sirkulasi kendaraan, kami bekerja sama dengan kepolisian apabilarest areapenuh langsung ditutup dan diarahkan ke rest areaselanjutnya," tegas Agus.

Menyoal antisipasi one way, Agus mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan langkah khusus. Langkah ini juga merupakan koordinasi dengan penggunaan rest areadi sepanjang jalur tol yang melayani pemudik.

Ia mengatakan ketika one waydiberlakukan ke arah timur, rest areayang ada di arah barat atau Jakarta juga bakal difungsikan. Sehingga, pintu masuk rest area bakal menjadi pintu keluar, begitu pula sebaliknya.

"Kalau dilakukan pembalikan searah ke timur, berarti untuk rest areaarah barat masuknya langsung ketemu SPBU. Kami sudah lakukan koordinasi dan skema-skema mengantisipasi sirkulasi traffic," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan ketersediaan pasokan di setiap SPBU. Pasalnya, ketersediaan BBM di SPBU adalah hal vital di masa mudik nanti.

Selain itu, Ega mengatakan Pertamina menyiapkan SPBU yang akan melayani pemudik 24 jam. Dari 7.400 SPBU di seluruh RI, ada 1.500 yang akan beroperasi 24 jam.

nabi yang tak terbatas

Andre Rosiade Dapat Aduan SPG Sarinah Dilarang Berhijab saat Kerja******

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).

"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.

Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.

Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.

Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.

Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.

"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.

Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.

"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Kemnaker Respons Viral Calo Cegat Pelamar Wawancara Kerja di Cikarang******

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari buka suara soal aksi calopencari kerja menghalangi kandidat karyawan yang mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan di Cikarang, Jawa Barat, yangviral di Twitter.

Dita menjelaskan seharusnya petugas keamanan perusahaan berjaga di depan area perusahaan untuk menerima hingga mengawal para pencari kerja yang mendapat panggilan interview dari perusahaan.

"HRD Manager di situ segera berkoordinasi dengan satuan pengamanan, apalagi jika jumlah yang mau di-interview banyak," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Minggu (9/4).

"Bahkan perusahaan bisa mendapatkan data-data para pencari kerja langsung di situ, sehingga menjadi tempat pertemuan secara online," ucapnya.

Menurutnya, rekrutmen online juga efektif menekan keberadaan calo pencari kerja.

Selain itu, Dita meminta perusahaan mengalokasikan jatah untuk tenaga kerja yang merupakan warga lokal di sekitar lokasi bisnis. Ini diperlukan agar para pencari kerja lokal juga mendapat kesempatan bekerja di sana.

"Tentu tetap berdasarkan kebutuhanskilldan pemenuhan persyaratan. Karena calo itu sering juga mengatasnamakan warga lokal, sehingga perlu diakomodir agar ada keadilan. Faktor kualitas dan berapa orang lokalnya, tentu menyesuaikan dengan jenis job yang tersedia," imbuhnya.

Aksi calo pencari kerja menghalangi kandidat karyawan yang mendapat panggilan wawancara di sebuah PT di Cikarang, Jawa Barat, viral di Twitter.
Cerita dicegat calo itu diambil dai curhatan korban dari grup pencari kerja di Facebook, kemudian diunggah akun komunitas di Twitter, @workfess. Si calo kesal lantaran tidak ada satu pun kandidat karyawan yang ia sodorkan ke perusahaan tersebut lolos.

"Gara-gara bawaan dia nggak ada yang dipanggil oleh pihak perusahaan maka ia menghalangi setiap calon kandidat yang murni untuk masuk ke perusahaan tersebut," tulis akun @workfess, Sabtu (8/3).

Pengirim curhatan lalu mempertanyakan apakah praktik percaloan masuk kerja, terutama untuk bagian operator, masih diterapkan perusahaan-perusahaan di sejumlah kawasan industri di Cikarang.

"Apakah perusahaan-perusahaan di kawasan EJIP, MM2100 masih memakai sistem ini di perusahaan untuk bisa masuk bekerja di perusahaan? Kalau ada, pantesan aja makin susah nyari kerjaan kalau di awal harus memakai uang jutaan," tulisnya.

[Gambas:Video CNN]