puncak 888 slot login

Penjahat paling kuat, Tang Seng

LRT Alami Gangguan di Cikoko, 18 Perjalanan Tersendat******

LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional di Stasiun LRT Jabodebek Cikoko.

Gangguan operasional dialami TS 24 relasi Dukuh Atas -Harjamukti pada pukul 13.31. Ia mengatakan gangguan operasional itu dipicu kendala teknis pada sistem pengereman.

Ia menambahkan TS 24 yang mengalami gangguan sudah dievakuasi dan sedang dilakukan pemeriksaan serta evaluasi oleh tim KAI dan INKA. Saat ini perjalanan LRT Jabodebek sudah berangsur normal kembali, dan tim KAI sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi kelambatan.

"Berkat kesigapan tim KAI dan INKA, TS 24 yang mengalami gangguan sudah dapat dievakuasi, dan saat ini sedang dalam perbaikan. Namun demikian, akibat gangguan tersebut masih akan berimbas pada kelambatan perjalanan LRT Jabodebek," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Profil Perusahaan Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi Timah******

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis dan perusahaannya; PT Refined Bangka Tin ikut terseret dalam dugaan korupsiPT Timah.

Ini terungkap usai suami aktris Sandra Dewi itu ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (27/3), setelah crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) bernama Helena Lim.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," tutur Kuntadi usai Harvey ditetapkan sebagai tersangka.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Kemudian, cuan tersebut diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR.

Suami Sandra Dewi itu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Harvey juga ditahan oleh Kejaksaan Agung demi kepentingan penyidikan.

Lantas, seperti apa sepak terjang PT Refined Bangka Tin alias RBT yang menjadi pintu masuk korupsi Harvey Moeis?

Mengutip berbagai sumber, Harvey diklaim merupakan salah seorang pemegang saham RBT. Meski, belum diketahui pasti berapa besar porsi kepemilikan suami Sandra Dewi di perusahaan timah murni atau tin ingot tersebut.

Perusahaan yang eksis di Sungailiat, Bangka ini sudah ada sejak 2007. RBT diklaim berdiri karena adanya permintaan timah murni batangan berkualitas tinggi.

"Dengan memproduksi timah murni batangan berkualitas tinggi dan memberikan produk dengan nilai terbaik bagi pelanggannya, RBT telah menjadi salah satu produsen timah murni batangan yang paling dikenal di Indonesia dengan kekuatan dan keahliannya," klaim RBT, dikutip dari situs resmi perusahaan, Kamis (28/3).

PT Refined Bangka Tin baru memulai operasionalnya pada 2009. Konsentrasi bisnis mereka adalah pengolahan dan pemurnian bijih timah menjadi timah murni batangan atau ingot.

Mereka mengklaim perusahaan maju pesat dalam waktu singkat, bahkan menjadi salah satu produsen timah ingot terbesar di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

"Dengan kemampuan menghasilkan timah murni batangan berkualitas tinggi, produk RBT telah mencapai pasar timah utama di seluruh dunia, seperti Belanda, China, Jepang, India, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Dengan pasokan dan kualitas yang berkelanjutan, RBT dapat memperluas pasarnya ke banyak negara lainnya," jelas perusahaan.

Spesifikasi produk yang mereka hasilkan diklaim mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015. RBT juga mengklaim sudah terdaftar di London Metal Exchange (LME) Brand.

Mereka mengaku punya tiga mesin crystallizer untuk pemurnian timah. Hasilnya, timah murni batangan yang mereka hasilkan diklaim menyentuh unsur timah (Sn) 99,90 persen-99,99 persen atau di atas standar LME dan timbal (Pb) di bawah 300 part per million (ppm).

Sistem ortodoksi terkuat

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Astra Infra Janji Diskon Tarif Tol 10 Persen Saat Mudik Lebaran 2024******

AstraInfra Group berjanji untuk memberikan diskon tarif tolsebesar 10 persen pada ruas tol dikelola oleh perusahaan saat mudikLebaran 2024 nanti.

Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi mengatakan kebijakan diskon tarif tol tersebut saat ini masih dalam tingkat pembahasan internal.

Kendati, ia berjanji akan mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Ia lantas mengatakan diskon itu juga akan mencakup ruas tol milik Astra Infra Group dengan trafik terpadat. Ruas tol itu seperti, Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, Cikopo-Palimanan 116,8 km, dan Jombang-Mojokerto 40,5 km.

"(Akan kami umumkan) secepatnya, nanti akan ada rilisnya," kaya Rinaldi.

Terpisah, Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar mengatakan pemberian diskon ini untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada momen mudik Lebaran, yang berpotensi mengalami kepadatan.

"Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini" ujar Billy.

Astra Infra melalui PT ASTRA Tol Nusantara memiliki saham di delapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak, MTN (Kunciran-Serpong), MLJ (Ulujami-Kebon Jeruk), ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan, TMJ (Semarang-Solo), ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto, JSM (Surabaya-Mojokerto), serta JPM (Pandaan-Malang).

Selain memberikan diskon tarif tol, Astra Infra juga mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak dengan manajemen trafik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, dan dukungan delaying system.

"Selain itu, dilakukan juga dukungan pembatasan angkutan barang serta peningkatan kapasitas parkir di rest area KM 43 A," imbuh Billy.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Tol Cikopo-Palimanan, Astra Infra bekerja sama dengan Korlantas Polri dan Polda setempat dalam melakukan rekayasa lalu lintas.

"Untuk mengurai kepadatan di gerbang tol, telah disiapkan juga mobile reader di ruas Jombang-Mojokerto," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

LRT Alami Gangguan di Cikoko, 18 Perjalanan Tersendat******

LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional di Stasiun LRT Jabodebek Cikoko.

Gangguan operasional dialami TS 24 relasi Dukuh Atas -Harjamukti pada pukul 13.31. Ia mengatakan gangguan operasional itu dipicu kendala teknis pada sistem pengereman.

Ia menambahkan TS 24 yang mengalami gangguan sudah dievakuasi dan sedang dilakukan pemeriksaan serta evaluasi oleh tim KAI dan INKA. Saat ini perjalanan LRT Jabodebek sudah berangsur normal kembali, dan tim KAI sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi kelambatan.

"Berkat kesigapan tim KAI dan INKA, TS 24 yang mengalami gangguan sudah dapat dievakuasi, dan saat ini sedang dalam perbaikan. Namun demikian, akibat gangguan tersebut masih akan berimbas pada kelambatan perjalanan LRT Jabodebek," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]