petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

dewa88jp

pinjaman online terbaru 2022 214Jutaan kata 117863Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewa88jp》

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menurut Menkes Budi Budi, lebih penting koordinasi menteri dan BPJS melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, seperti dalam pasal 426 RUU Kesehatan.
Ilustrasi Rancangan Undang Undang. (Foto: Istockphoto/fstop123)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

(rea/rea)

[Gambas:Video CNN]

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menurut Menkes Budi Budi, lebih penting koordinasi menteri dan BPJS melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, seperti dalam pasal 426 RUU Kesehatan.
Ilustrasi Rancangan Undang Undang. (Foto: Istockphoto/fstop123)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

(rea/rea)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:slot tergacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
akun slot bonus new member 100
situs bonus 25 25
semua situs slot
sabatoto
pinjaman kredivo
slot bro
slot modal receh maxwin
trisula88
situs paling gacor malam ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara kerja akulaku
Bab 2 avatarslot88
Bab 3 bonus new member 50 to 5x
Bab 4 09 di erek erek
Bab 5 bo bonus new member 100
Bab 6 macan177
Bab 7 rajabandot
Bab 8 jago168 server thailand
Bab 9 cara pinjam uang di bank bni
Bab 10 slot naga langit
Bab 11 slot222
Bab 12 trik bermain game slot fafafa
Bab 13 nusa8et
Bab 14 yakuza303
Bab 15 slot gacor abis
Bab 16 jitu server thailand vip
Bab 17 slot kakek zeus
Bab 18 daftar slot server thailand
Bab 19 maluku4d
Bab 20 maria 77 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9120bab
takutBacaan TerkaitMore+

Patriark Wandao

zoom188
Kementerian Ketenagakerjaan membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerja maksimal 25 persen.
Kementerian Ketenagakerjaan membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerja maksimal 25 persen. (Dok. Kemnaker).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Lihat Juga :
Buruh Lepas MR DIY Curhat Kena PHK usai Tuntut Jadi Pekerja Tetap

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak



Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

Lihat Juga :
Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]



(pop/dzu)

Pegadaian Lotere Wanjie

slot terpercaya di asia
PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) memprediksi penumpang pesawat tembus 8,6 juta orang selama periode mudik Lebaran 2023.
PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) memprediksi penumpang pesawat tembus 8,6 juta orang selama periode mudik Lebaran 2023. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Angkasa PuraI (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) memprediksi penumpang pesawattembus 8,6 juta orang selama periode mudik Lebaran 2023.

Jumlah tersebut terbagi atas 3,38 juta penumpang yang dilayani AP I dan 5,24 juta penumpang oleh AP II.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan pihaknya memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 18 April 2023 dan arus balik pada 26 April. Sementara trafik penerbangan diproyeksikan mencapai 27.510 penerbangan atau naik sekitar 28 persen.

Awaluddin memproyeksikan puncak arus mudik akan terjadi pada 21 April 2023 yang diperkirakan akan ada 281.261 penumpang. Sementara arus balik akan terjadi pada 30 April 2023 yang diproyeksikan akan melayani 257.671 penumpang.

Kemudian trafik pergerakan pesawat diprediksi akan mencapai 36.585 penerbangan atau naik sekitar 11 persen. Untuk jam operasional bandara, Awaluddin mengatakan bandara AP II sangat fleksibel dan bisa beroperasi lebih pagi atau lebih malam untuk melayani pemudik.

"Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) dan Bandara Kualanamu (Deli Serdang) tetap beroperasi 24 jam setiap harinya, begitu juga dengan Bandara Halim Perdanakusuma yang dipersiapkan beroperasi 24 jam. Bandara-bandara ini diperkirakan akan menjadi yang paling sibuk selama Angkutan Lebaran 2023," ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Selasa (22/3).

Sementara itu, Direktur Operasi AirNav Indonesia Mokhammad Khatim memastikan siap melayani trafik mudik Lebaran 2023. Khatim memproyeksikan akan ada 4.900 penerbangan.

"SDM dan fasilitas kami siap. Kami juga menyiapkan sistem kami untuk mengantisipasi cuaca dan proteksi petir yang menimbulkan gangguan," kata Khatim.

Khatim menambahkan penerbangan di Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang diprediksi berkurang. Hal itu disebabkan karena operasional tol yang sudah memadai dan bisa menjadi pilihan bagi pemudik.

Ia menegaskan AirNav juga siap melayani penerbangan tambahan pada masa mudik tahun ini. Khatim memastikan ada beberapa bandara yang tidak beroperasi 24 jam dan melebihi 24 jam sesuai trafik penerbangan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr/bac)

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

slot terpercaya indonesia
Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah melarang ekspor pakaian bekas adalah demi kesehatan masyarakat dan melindungi industri dalam negeri.
Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah melarang ekspor pakaian bekas adalah demi kesehatan masyarakat dan melindungi industri dalam negeri. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah melarang impor pakaian bekasadalah demi kesehatan masyarakat dan melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menurutnya, impor pakaian bekas tersebut sangat mengganggu industri dalam negeri. Jika dibiarkan saja, industri lokal bisa terbunuh.

"Impor baju bekas itu membahayakan industri nasional kita, industri tekstil kita. Nanti produk-produk dalam negeri terganggu kalau ada impor pakaian bekas. Industri tekstil kita bisa terganggu dan mati," ujarnya di Riau yang ditayangkan melalui youtube Wapres RI, Senin (20/3).

"Di samping itu juga ada hal-hal lain dianggapnya, meski nggak potensial, seperti kurang kebersihan, kesehatannya. Kemudian juga tidak baiklah lah," jelasnya.

Ma'ruf tak lupa mengimbau masyarakat mulai sekarang membeli pakaian produksi lokal saja. Harganya juga terjangkau dan masih baru.

"Jadi kita sedang menggiatkan bangga produk sendiri. Saya kira Pak Presiden sudah katakan itu ya, kita majukan industri dalam negeri dan beli produk dalam negeri," jelasnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, pada 2022 volume impor pakaian bekas (dengan HS Code 63090000) memang melonjak hingga 227,75 persen menjadi 26,22 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya 8 ton, dengan nilai devisa impor sejumlah US2.146 atau setara Rp4,21 miliar.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

kegelapan ekstrem

777 slot online
Disnakertrans Jabar menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik dengan buruh lepasnya.
Disnakertrans Jabar menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik dengan buruh lepasnya. (Tangkapan layar web mrdiy.com)
Jakarta, CNN Indonesia--

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan buruh lepasnya.

Hasil pengawasan Disnakertrans Jabar melaporkan seharusnya pekerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika telah bekerja tiga bulan berturut-turut.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta mengatakan pihaknya pernah meminta data PKWT ke perusahaan, tetapi MR DIY awalnya sempat enggan memberikan.

MR DIY dilaporkan buruh lepas lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Joao mengatakan pekerja lepas itu seharusnya diangkat PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya sudah memperingatkan agar aturan tersebut dipatuhi.

"Memang mestinya menjadi PKWTT, tetapi memang tidak berubah juga statusnya, PKWT harusnya menjadi PKWTT," imbuhnya.

Lihat Juga :
Waskita Ogah Lunasi Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta

Namun, Joao mengatakan tidak ada sanksi tegas bila perusahaan mengabaikan peringatan-peringatan itu. Yang bisa dilakukan pemda adalah mengupayakan pengesahaan status pekerja lepas menjadi PKWTT ke pengadilan negeri jika perusahaan kekeh memecat.

Ia sudah memberikan nota PKWT kepada serikat pekerja untuk diajukan ke pengadilan negeri. Hanya saja, ada kendala sehingga nota tersebut dikembalikan lagi ke Disnakertrans Jabar dan kita tengah diproses perbaikannya.

"Melalui pengadilan negeri untuk mengubah (status) itu ketika nanti mereka di-PHK dan sebagainya, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim terkait perhitungan pesangon," ungkapnya.

Ahmad Taufik, salah satu korban PHK MRDIY, mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta SentosaYasa (SBDSY) pada Juni 2022.  Ia adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

"April 2022 cuma saya (di-PHK), kemudian ada lagi lanjut 4 orang di akhir 2022, saya gak ingat bulannya. Di 2023 ini ada sekitar 10 orang di awal Maret, sekarang nambah lagi 10 orang," kata Taufik.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily workeritu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily worker,terjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Lotere film dan televisi paling kuat

daftar akun kredivo
Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) meminta maaf ke Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka buntut utang Rp145 juta ke warung di sekitar proyek masjid.
Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) meminta maaf ke Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka buntut utang Rp145 juta ke warung di sekitar proyek masjid. (Waskita Karya).
Jakarta, CNN Indonesia--

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

(ldy/agt)

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

menara368
PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya.
PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. Ilustrasi. (Tangkapan layar web mrdiy.com).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022.

Taufik mengatakan dirinya adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily worker itu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily workerterjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Lihat Juga :
JK Tak Percaya Kecerdasan Buatan Bakal Gantikan Manusia

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Sudah saya laporkan terkait hal itu, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat terkait permasalahan yang saya alami dan diperiksa. Kemudian Disnakertrans mengeluarkan nota pemeriksaan, isinya adalah saya benar menjadi PKWTT demi hukum dan harus dipekerjakan kembali. Tapi itu juga gak dijalankan sama perusahaan. Akhirnya saya menempuh perselisihan dan PHK," ungkap Taufik.

Selain itu, Taufik menuntut selisih kekurangan upahnya saat menjadi pekerja harian di MR DIY. Disnakertrans Jawa Barat turut membenarkan hak Taufik dan buruh lainnya di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, PT Duta Sentosa Yasa membayarkan tuntutan selisih upah tersebut.

Lihat Juga :
Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen Maksimal 6 Bulan

Meski perusahaan membayarkan tuntutan selisih upah tersebut, masih ada beberapa karyawan yang belum menerima haknya. Bahkan, Taufik mengeluhkan pembayaran kekurangan upah yang lama sekali prosesnya.

"Itu lama sekali dibayarkannya. Bahkan, sampai hari ini teman-teman masih ada yang proses menagih pembayaran kekurangan upah itu dan belum dibayarkan juga. Kalau saya melaporkan kekurangan upah itu dari sejak lama, dari sejak PHK April 2022, tapi baru dibayarkan kemarin 28 Februari 2023. Lama banget dengan nominal yang gak seberapa itu lamanya bukan main," jelasnya.

Menurutnya, masih ada sekitar 5-6 orang anggota SB DSY yang belum menerima pembayaran kekurangan upah tersebut. Namun, Taufik menyebut ada juga karyawan lain yang tak menerima pembayaran kekurangan upah tersebut, yakni di luar 30 anggota aktif serikat buruh DSY.

Taufik bersama SB DSY mengaku sudah banyak mengadukan permasalahan ini kepada Disnakertrans Jawa Barat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan perusahaan dan pihak buruh, hingga pada akhirnya perusahaan terbukti melanggar dan diharuskan mengangkat para karyawannya tersebut sebagai pekerja tetap.

Korban PHK sepihak MR DIY menduga perusahaan berdalih dengan manipulasi data beroperasinya perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi bisa melanggengkan sistem kerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Di laporan pemeriksaannya, perusahaan tuh mengaku ke Disnakertrans baru memulai usahanya di 2019. Padahal dari data-data yang kita kumpulkan perusahaan itu sudah jalan dari 2017," kata Taufik.

"Makanya di dalam nota pemeriksaan khusus itu, hasil pemeriksaan pengawas isinya perusahaan telah menjalani usahanya sejak 2017 sehingga pekerja yang ada di 2022 harus diangkat semuanya menjadi pegawai tetap. Kita mengacu hal itu, tapi perusahaan mengaku sama Disnakertrans baru menjalankan usahanya di 2019. Mungkin itu dalih perusahaan menolak, kayaknya, tapi gak tahu. Kita gak pernah dapat penjelasan pasti dari perusahaan," sambungnya.

Soal video viral di media sosial yang memperlihatkan para pekerja berselisih dengan pihak MR DIY, Taufik menjelaskan bahwa mereka tetap memperjuangkan haknya dengan ingin masuk kerja. Ia menegaskan dasar tersebut dilandaskan pada nota pemeriksaan khusus Disnakertrans Jabar tertanggal 16 Februari 2023.

Taufik mengatakan kejadian pada 4 Maret tersebut adanya adu argumen dari pihak pekerja dan perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan pengamanan ekstra untuk menghalang-halangi para pekerja.

"Di situ perusahaan memang sudah menyiapkan puluhan security, tentara, polisi, juga beberapa yang kita sebut orang gak dikenal tapi pakaian preman entah siapa. Beberapa hari setelah ramai-ramai itu memang kita dalam 2-5 hari masih datang ke perusahaan, saya mendampingi teman-teman. Ya begitu, dihalangi, diadang. Akhirnya kita gak bisa masuk," katanya.

Ia juga mengatakan buruh sudah mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kedua untuk 16 Maret, di mana perundingan bipartit pertama sudah dilaksanakan pada 9 Maret. Namun, perusahaan membalas surat undangan tersebut dengan penolakan dengan dalih permasalahan selesai dan para buruh sudah habis kontrak.

CNNIndonesia.comberusaha menghubungi pihak PT Duta Sentosa Yasa alias MR DIY dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta. Namun, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)