pola pg soft mahjong 2

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Mimpi Hyperloop Elon Musk, Mobil Terbang hingga Pecel Lele di IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus menggeber pembangunan ibu kota di Nusantara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar pembangunan fisik, namun juga penyiapan sistem tata kota untuk mewujudkan Nusantara menjadi smart city. Kota yang bukan cuma layak ditinggali (liveable) namun juga kota yang dicintai (loveable).

Untuk menjadikan nusantara jadi kota cerdas, sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) hingga penjajakan terus dilakukan. MoU yang baru-baru diteken bakan dilakukan langsung di pusat teknologi dunia, Silicon Valley di San Francisco, California, Amerika Serikat.

Perusahaan-perusahaan digital seperti Cisco, Autodesk, ESRI, hingga Microsoft sepakat bekerja sama di Nusantara. Penjajakan dengan Meta, induk dari Facebook, Instagram, dan Whatsapp juga tengah dilakukan.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATJokowi 'Jualan' SDA, Energi Hijau hingga IKN di APEC 2023

Nusantara kata Bambang sudah selayaknya disiapkan setara dengan kota-kota besar di negara maju lain. Karena itu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia terus dilakukan.

"Harapannya sistem yang kita bangun bukan sistem kaleng-kaleng," ujarnya.

Namun sistem yang sustainable hingga 2045 dan tahun-tahun berikutnya. Memang menurutnya terkesan masih utopis rencana-rencana tersebut. Namun mau tidak mau kita harus menuju ke sana.

Selain perusahaan yang sudah digandeng saat ini, Bambang mengatakan pembicaraan dengan penyedia teknologi tingkat tinggi lainya juga akan dibahas.

Terang-terangan mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menyatakan salah satu perusahaan yang berminat untuk menjajaki kerja sama adalah hyperloop.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

"Hyperloop ini alat transportasi seperti ketapel dalam tabung, punya Elon Musk, bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat sekali seperti pesawat jet," kata Bambang.

Alat transportasi ini menurutnya bakal dipakai di Neom, kota masa depan di Arab Saudi yang tengah disiapkan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Kota dengan ukuran lebar hanya sekitar 200 meter ini, bakal dibangun ke atas setinggi 500 meter dan ke bawah 500 meter dengan panjang 170 km.

"MbS inginend to enditu cuma 20 menit, berarti kan pakai Hyperlopp," ujarnya.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Mobil Terbang Hyundai

Bukan cuma dari Amerika Serikat, perusahaan teknologi dari negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang juga bakal digandeng IKN.

Bambang mencontohkan Hyundai akan bekerja sama soal penyediaan mobil terbang.

Sebelumnya Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan sistem mobil otonom dan taksi terbang akan mulai diuji coba di IKN tahun depan.

"OIKN juga sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan salah satu provider teknologi dari Korea Selatan untuk mengembangkan urban air mobility atau taksi terbang (sky taxi). Uji coba tersebut siap kita lakukan juga pada tahun depan," kata Ali seperti dilansir dari Antara.

Perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, telah menandatangani nota kesepahaman dengan OIKN untuk pengembangan ekosistem Urban Air Mobility (UAM) ini.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

Saat menghadiri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, Bambang juga sempat melihat-lihat taksi Wisk, terbang otonom yang dikembangkan oleh raksasa industri penerbangan, Boeing.

Kendaraan tenaga listrik ini dikembangkan sejak 2010. Mempunyai kemampuan lepas landas secara vertikal, kendaraan berkapasitas 4 orang ini punya kecepatan 110 sampai 120 knot. Bentang 14 meter sayapnya dipasangi 12 baling-baling.

Taksi terbang ini bisa mengudara 2.500 hingga 4.000 kaki dengan pengawasan penuh operator saat digunakan.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Sementara Jepang melalui perusahaan Sumitomo Forestry akan ambil bagian soal hutan yang berkelanjutan.

Dilansir dari situs resmi perusahaan, Sumitomo bergerak di bidang penyediaan material kayu yang ramah lingkungan. Selain itu di Indonesia perusahaan ini juga sudah menjalankan bisnis kehutanan skala besar di Kalimantan Barat.

Sumitomo mengklaim mendapatkan pengakuan atas inisiatif mengelola lahan gambut dengan cara efektif, mempertahankan bisnis sekaligus berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bambang juga mengatakan, di IKN nantinya akan dibuat rumah teknologi. Tempat ini nantinya akan menggodok teknologi apa yang paling pas untuk diterapkan di IKN.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

UMKM Cita Rasa Lokal

Bukan cuma investor dalam negeri, IKN juga membuka kesempatan luas pada investor dalam negeri untuk berperan, bahkan di level usah mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Di tingkat pengusaha dalam negeri, telah terbentuk konsorsium untuk membangun IKN seperti rumah sakit, perkantoran, hotel dan proyek-proyek strategis lain.

Terdapat setidaknya 10 taipan dalam negeri dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Presiden Jokowi menyebut para pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk investasi di IKN.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

Para pengusaha dalam negeri ini nantinya akan fokus di kawasan inti ibu kota baru. Sementara di luar kawasan inti nantinya akan bersama-sama dengan investor asing.

Selain itu, kata Bambang, UMKM juga akan dilibatkan di sana. "Misalnya nanti kita akan bangun tempat makan pecel lele, gudeg, soto banjar dan lain-lain. Itu nanti kan jadi bagian Nusantara" katanya.

Bambang menegaskan, ini adalah wujud IKN milik bersama, bukan milik orang per orang dan tak terkait dengan kepentingan politik. Apalagi pembentukan IKN sudah dipayungi undang-undang.

[Gambas:Video CNN]

Alih Teknologi dan Pendidikan Nusantara

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Dewan Pengupahan DKI Buat 3 Rekomendasi Besaran UMP 2024******

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Lihat Juga : Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan

Ketiga, unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima usulan yang disampaikan oleh unsur serikat pekerja.

"Harapannya nilai usulan pekerja menjadi rekomendasi UMP 2024," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (17/11) malam.

Lihat Juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan hasil sidang Dewan Pengupahan itu nantinya bakal menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hari menyebut nantinya UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," kata Hari sebelum sidang.

Era Kitab Para Dewa

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.