bonus new member 100 to 7x

dana cepat ojk 575Jutaan kata 505222Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonus new member 100 to 7x》

Hujan deras, Jalan Jambore Cibubur banjir hingga 50 cm******

Jakarta (ANTARA) - Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta Timur menyebabkan Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Rabu, banjir setinggi 50 sentimeter (cm).

Banjir itu menyebabkan arus kendaraan dari Arundina hingga Mall Cibubur Junction mengalami kemacetan. Begitu pun sebaliknya.

Bahkan, tak jarang pengendara sepeda motor yang nekad menerobos banjir itu sehingga menyebabkan kendaraannya mogok dan didorong oleh petugas dan warga setempat.

Koordinator Satgas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Deby mengatakan, pihaknya masih menangani genangan air atau banjir di Jalan Jambore Cibubur.

Adapun penyebab banjir yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB hingga Rabu petang itu, kata dia, karena tidak ada buangan atau saluran air yang tidak mengalir.

Baca juga: SDA Jaktim bangun 85 saluran air baru selama 2023
Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di wilayah Cilandak Timur

Karena itu, dia meminta agar pengendara dan warga untuk bersabar saat melintas kawasan tersebut. Pihaknya mengerahkan 15 personel untuk penanganan banjir tersebut yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub), Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), SDA dan lainnya.

"Kami juga mengerahkan dua unit pompa apung yang dialirkan ke rawa dongkal dengan kapasitas 50 liter per detik agar banjir kembali surut," kata Deby.

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Cibubur, Heru Kristianto mengatakan, untuk penanganan banjir pihaknya mengerahkan 25 orang petugas PPSU.

Mereka dikerahkan ke lokasi banjir bergabung dengan satgas unit lain, seperti petugas SDA, Bina Marga dan Suku Dinas (Sudin) Perhubungan.

"Karena kondisinya memang di daerah cekungan dan saluran airnya kecil, sehingga setiap hujan deras selalu banjir," katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri: Hibah Pilkada di Maluku terbaik se******

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap,"

Ambon (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengatakan bahwa Maluku menjadi provinsi terbaik se-Indonesia Timur dalam hal hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan KPU dan Bawaslu.

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap," kata Menteri Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.

Mendagri Tito mengatakan bahwa 12 pemerintah daerah di Maluku telah melaksanakan perjanjian hibah dengan KPU dan Bawaslu. Dan saat ini tengah diproses dengan TNI dan Polri

Mendagri berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah.

"Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran," kata Menteri Tito.

Dalam kunjungannya ke Kota Ambon Menteri Tito melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.

Sementara itu pada kesempatan lain Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Subair mengaku, Bawaslu Maluku telah menerima dana hibah pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp85,3 miliar.

"Kita sudah bahas bersama pihak Kemendagri, Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemda masing-masing kabupaten/kota. Dan dikunci dana hibah untuk Bawaslu Maluku sebesar Rp 85,3 miliar," kata Subair.

Menurutnya, sesuai dengan edaran Permendagri, dana hibah Pemilu akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen.

Dari total 100 persen, sebanyak 48 persen akan dibagikan ke Bawaslu pada 11 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku.
 

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：zodiak 77 slot、situs slot resmi berlisensi、cara dapat uang 15 juta

Terkait：trik pola maxwin olympus hari ini、crownslot88、situs game slot online terpercaya、erek erek abjad、trik slot medusa、situs gacor sore hari、cara pasang togel up、slot asia gacor、slot tanpa dana、kasih menang slot

---

---

bab terbaru：slot mudah menang（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02