belanja di bukalapak pakai akulaku

Raksasa zaman

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

novel tulang debu

Cerita Tangan******

Progres pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 38 persen. Targetnya pada Maret 2024 istana kepresidenan sudah rampung di garap.

Dibalik berjalannya proyek ini, ada banyak tangan-tangan pekerja yang membangun ibu kota baru itu siang hingga malam.

"Saya tahu, seluruh pekerja telah bekerja siang, malam, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita, Nusantara," sebut Jokowi dalam agenda Malam Apresiasi Nuantara pada Jumat (22/9). 

Pekerja asal Bogor itu menuturkan nantinya sampah-sampah yang ada di ibu kota bakal diproses, tapi bukan dengan sistem open dumping, melainkan bakal didaur menjadi energi.

"Jadi pencemaran akibat sampah tak ada. Nanti ada IPL (instalasi pengolahan air lindi). Kurang lebih sama seperti di Balikpapan (TPS Manggar). Jadi tak ada bakar sampah," kata Saeful.

Meski demikian, detail mengenai TPST tersebut tak terlalu dikuasai oleh Saeful. Dirinya hanya bertugas untuk membangun wadah itu. Yang pasti, tempat pengelolaan sampah ini lebih ramah lingkungan. Air lindinya juga bakal dikelola dengan apik.

"Progresnya lima persen karena proyeknya baru jalan empat bulan," sebutnya.

Lihat Juga : Harga Gula di Sulawesi Selatan Naik, Tembus Rp15 Ribu per Kg

Saeful sudah berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur selama dua pekan. Ia mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Sebab itu, dirinya tertarik bekerja untuk IKN. Dirinya pun mengaku bangga menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Daerah yang kami bangun ini bakal menjadi ibu kota baru Indonesia setelah Jakarta. Jadi pasti senang dan bangga," tuturnya.

Selama berada di lokasi proyek, Saeful mengaku sedikit terganggu dengan debu. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri, sebab debu di lokasi proyek memang wajar. Terlebih jalurnya pengerjaannya masih tanah.

"Kami juga selalu dibekali dengan safety saat berada di lokasi," tuturnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM

Setali tiga uang, pekerja bernama Aryo juga berkisah selama mengerjakan proyek jalan di IKN selama setahun terakhir.

Kali ini, dia dan rekan-rekannya mendapat bagian pengerjaan jalur tapak utama yang disebut dengan sumbu kebangsaan. Jalan ini menjadi lintasan menuju istana presiden IKN.

"Kami khusus mengerjakan yang sisi barat. Ada dua, barat dan timur," terangnya.

Ia mengatakan saat ini progresnya sudah mencapai 35 persen. Ketinggian badan jalan sudah diatur, tinggal menunggu struktur bangunan sisi kiri dan kanan.

Sama seperti Saeful, Aryo juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari pembangunan IKN.

Walaupun pada masa mendatang dirinya tak bisa menikmati, tapi biarlah anak hingga cucu yang merasakan. Aryo juga mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta.

"Saya dari Solo, Jawa Tengah. Di sini kami disedikan tempat tinggal. Upahnya mengikuti UMR Jakarta (Rp4-5 juta)," sebutnya.

Sayangnya, menurut Aryo besaran gaji itu masih kurang jika dibandingkan dengan biaya hidup di lokasi IKN yang agak mahal.

Ia berharap upah akan ditambah, karena ke depan proyek semakin masif demikian pula dengan logistik.

"Tantangannya cuaca. Di Kaltim kadang hujan, kadang tidak. Tapi kalau debu itu biasa, namanya kerja proyek," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah progres IKN mulai dari istana garuda yang akan menjadi kantor presiden hingga National Training Center untuk latihan tim nasional sepakbola dalam kunjungannya pada Kamis (21/9). 

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Jokowi meletakkan bilah pertama istana garuda dalam kunjungan ke IKN hari ini. Dia menilai pembangunan kantor presiden itu sudah mencapai 38 persen.

Dia menargetkan istana garuda akan selesai dibangun pada Maret 2024. Jokowi menyebut kantor presiden di IKN berbentuk burung garuda mengepakkan sayap dengan lapisan 4.650 bilah baja.

Presiden juga membeberkan progres pembangunan National Training Center (NTC). Lokasi itu akan menjadi pusat pelatihan tim nasional sepakbola. NTC akan berisi delapan lapangan, asrama pemain dan ofisial, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan lokasi ini menggunakan Rp95 miliar APBN dan Rp85,6 miliar hibah FIFA Forward.

Jokowi juga meresmikan pembangunan Pusat Persemaian Mentawir. Lokasi ini dibangun untuk memasok 15 juta bibit tanaman per tahun. Bibit-bibit itu digunakan untuk menghijaukan hutan-hutan di Kalimantan.

Tak hanya itu, Jokowi juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pemerintah mengucurkan Rp2 triliun untuk membangun rumah sakit berisi 400 kamar tersebut.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Pengusaha Mengaku Industri Minyak Sawit RI Sedang 'Sakit'******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan mengatakan pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit (PKO) terus menurun dalam beberapa tahun belakangan.

Catatan GAPKI, produksi minyak sawit menurun sejak 2005. Sepanjang 2005 hingga 2010, produksi minyak sawit tumbuh mencapai 10,12 persen. 

Sedangkan untuk periode 2020-2025 produktivitas produksi minyak sawit diperkirakan minus 1,15 persen.

"Kondisi industri minyak sawit Indonesia ke depan dari sisi suplai tidak sedang baik-baik saja," kata Fadhil alam workshop wartawan GAPKI di Bandung, Rabu (23/8).

Lebih rinci, produksi CPO dan PKO pada 2019 mencapai 51,82 juta ton pada 2019. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 51,58 juta ton pada 2020.

Pada 2021 produksi CPO dan PKO kembali turun menjadi 51,300 juta ton. Kemudian, pada 2022 kembali turun menjadi 51,24 juta ton. Sementara, per Mei 2023 produksi CPO dan PKO baru mencapai 22,87 juta ton.

Menurut Fadhil, penurunan produksi ini tak lepas dari pembatasan perluasan area. Ia menyebut perluasan lahan tidak bisa dilakukan bahkan sejak 2011-2021. Apalagi, pada 2022 sudah moratorium.

Moratorium sawit adalah penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

"Di UU Cipta Kerja tidak dinyatakan (moratorium) diperpanjang, tapi asumsinya permanen, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan," tutur Fadhil.

Selain itu, ia juga menyebut bibit yang ditanam petani pun kualitasnya buruk. Oleh karena itu, produktivitasnya juga turun.

"60 persen benih sawit yg ditanam petani itu fake. Makannya produktivitasnya rendah. Makannya bedanya hampir setengah antara produksi petani dengan kebun per hektare-nya," ucap Fadhil.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Pengusaha Tak Wajibkan Karyawan Swasta WFH Seperti PNS******

AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) tak mewajibkan karyawan di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) untuk bekerja di rumah (WFH) seperti pegawai negeri sipil (PNS).

"Mengingat industri di Indonesia, khususnya Jabodetabek, secara mayoritas bersifat padat karya agar dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka APINDO tidak mewajibkan penerapan aturan WFH sebagaimana diberlakukan kepada ASN," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Sebanyak 75 persen PNS DKI Jakarta sendiri sudah WFH sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober untuk menekan polusi udara. Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Provinsi Banten mulai 28 Agustus 2023.

Asosiasi mempertimbangkan usai pandemi covid-19, ekosistem dalam dunia usaha telah berupaya secara alamiah beradaptasi atas sektor yang bisa menerapkan WFH, dan sektor mana yang memerlukan Work From Office (WFO) atau Working Place.

Sektor yang tidak dapat menerapkan WFH dan untuk melayani masyarakat dan konsumen adalah sektor pelayanan publik, diantaranya pelayanan kesehatan, jasa, retail, industri manufaktur.

Sementara, sektor yang dapat menerapkan WFH adalah industri berbasis piranti lunak dan jasa konsultan.

Sebagai upaya menekan polusi di DKI Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini, Apindo menyampaikan sejumlah usulan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Solusi jangka berupa fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum ramah lingkungan kendaraan listrik.

Selanjutnya, solusi jangka menengah adalah pemerintah melakukan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi umum yang ramah lingkungan, kendaraan listrik, serta pendidikan masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan.

Lalu, solusi jangka panjang di antaranya transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut. Bentuk dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Apindo akan mengajukan usulan lain terkait faktor polutan berikut solusi untuk kepentingan bersama dan selalu mengedepankan kolaborasi," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Buruh Tuntut WFH Tanpa Potong Gaji Seperti PNS******

Buruhmenuntut pemerintah juga memberlakukan sistem work frome home (WFH) bagi buruh pabrik, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya polusiudara Jakarta bisa dikurangi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui pabrik memang tidak bisa diliburkan di tengah polusi udara. Akan tetapi, ia menegaskan para pekerja pabrik juga sama-sama manusia seperti PNS dan pekerja kantoran lainnya.

"Partai Buruh dan KSPI tidak setuju kalau WFH hanya berlaku untuk karyawan kantor, WFH juga harus berlaku bagi karyawan pabrik. Mereka harus dilindungi, puluhan juta loh dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta," katanya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, lalu shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergiliran.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up (MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang tidak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tambahnya.

Ia juga menolak jika ada pengusaha yang memotong upah buruh atau pekerja kantoran imbas adanya kebijakan WFH. Bahkan, dirinya siap memenjarakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika ditemukan pemotongan upah imbas WFH ini.

Menurutnya, UU Cipta Kerja melarang adanya pemotongan upah atau pembayaran upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Jika ada, pelanggar bisa dikenakan pidana 1 tahun penjara.

"Kami akan gugat pidana si pengusaha 1 tahun penjara dan Pj Gubernur (Heru Budi) kami gugat 1 tahun penjara bilamana ditemukan perusahaan akibat kebijakan pj gubernur tadi WFH dipotong upah, kami gugat pidana. Apalagi buruh kerja di pabrik, tidak boleh dipotong, karena tidak mungkin mereka WFH murni," tutupnya.

Pemerintah menerapkan WFH bagi ASN demi mengatasi polusi udara yang melanda langit Jakarta belakangan ini. Salah satu instansi yang sudah menerapkan WFH adalah Pemda DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Mereka menerapkan WFH 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai WFH hari ini. Aturan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut WFH berlaku hingga Oktober mendatang karena ada KTT ASEAN 2023 pada 4 September-7 September. Selain itu, WFH diharapkan bisa mengurangi kemacetan ibu kota.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," ujarnya beberapa waktu lalu.

bintang parkour

Saham Indika Tersenyum Usai Arsjad Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar******

Saham PT Indika Energy Tbk naik di level Rp2.060 pada Selasa (5/9) pukul 11.26 WIB dari sebelumnya Rp2.040 pada Senin (4/9) sore.

Kenaikan nilai saham itu terjadi usai Arsjad Rasyid selaku presiden direktur perusahaan tersebut ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Nilai saham itu sempat menyentuh level tertinggi yaitu Rp2.080 per lembar pada pukul 09.10 WIB hari ini.

Penunjukan dilakukan dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo selaku partai koalisi pendukung Ganjar pada hari ini, Senin (4/9).

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh Bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk Ketua TPN adalah Pak Arsjad Rasjid," ucap Hary Tanoe.

Hary Tanoe menyebut Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Dia dianggap memiliki kapasitas dan jaringan yang luar sebagai ketua Kadin.

Lihat Juga : Bos Kadin Ajak Vietnam Kerja Sama Investasi di Sektor Perikanan

"Pak Arsjad Rasjid kita tahu figur yang bisa diterima semua pihak, pintar, muda, network-nya luas dan ketua umum Kadin juga. Itu yang saya rasa yg paling utama," kata Hary Tanoe.

Dengan penunjukan Arsjad, para ketua umum koalisi sekaligus juga telah meresmikan Tim Pemenangan Nasional Ganjar di Pilpres. Kantor TPN kata Hary Tanoe beralamat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]