link slot bet 100

Yuan Zun

PUPR Hibahkan Aset Jalan Raya Rp217 T ke Pemprov DKI Jakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Hibah itu diberikan dalam bentuk aset jalan raya. Secara keseluruhan, hibah aset yang diberikan PUPR pada 2021 sebesar Rp233 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hibah dari Kementerian PUPR kepada DKI ini menjadi hibah terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

"Pada 2021 melonjak ke Rp233 triliun barang yang dihibahkan. Kok naiknya besar sekali? Karena 2021 yang sebesar Rp233 T itu adalah jalan raya yang tadi dibangun dengan uang negara di dalam anggaran PUPR, sesudah jadi sekarang dihibahkan ke pemda dalam hal ini Pemprov DKI yang mendapat Rp217 T," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sri Mulyani mengungkapkan ketika aset itu dihibahkan ke Pemprov DKI, maka Rp217 triliun itu akan keluar dari aset PUPR.

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan pemerintah pusat atau PUPR kerap melakukan hibah serupa dengan alasan Kementerian Keuangan menyuntikkan dana modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, upaya ini adalah untuk memacu pembangunan dan perekonomian negara.

"Saya harus menjelaskan dana APBN masuk ke BUMN tujuannya untuk apa? Pembangunan, dilakukan mission dari BUMN tersebut termasuk untuk (berbagai hal, seperti) perumahan, financing," tuturnya.

Sri Mulyani berharap usai hibah dilakukan, penerima akan memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sebab, ia menilai, hibah dan suntikan modal ini merupakan pemihakan atau kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan iblis

Daftar Terbaru 50 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes 2022******

Forbes merilis daftar terbaru 50 orang terkaya di Indonesia 2022. Dalam daftar tersebut nama Hartono bersaudara masih bertengger di posisi nomor wahid sebagai orang super tajir di Indonesia.

Mengutip Forbes, Jumat (9/12), total kekayaan Budi dan Michael Hartonoini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Pundi-pundi kekayaan kakak beradik ini melonjak salah satunya karena IPO induk Blibli, Global Digital Niaga, yang meraup Rp8 triliun pada November lalu.

Berikut daftar 50 orang terkaya di RI versi Forbes:

1. R. Budi Hartono dan Michael Hartono: US$ 47,7 miliar
2. Tuck Kwong rendah: US$ 12,1 miliar
3. Keluarga Widjaja: US$ 10,8 miliar
4. Sri Prakash Lohia: US$ 7,7 miliar
5. Anthoni Salim: US$ 7,5 miliar 
6. Chairul Tanjung: US$ 5,2 miliar 
7. Prajogo Pangestu: US$ 5,1 miliar
8. Boenjamin Setiawan: US$ 4,8 miliar
9. Tahir dan keluarga: US$ 4,2 miliar
10. Djoko Susanto: US$ 4,1 miliar

11. Bachtiar Karim dan keluarga: US$ 4 miliar.
12. Jogi Hendra Atmadja dan keluarga: US$ 3,95 miliar.
13. Wijono dan Hermanto Tanoko dan keluarga: US$ 3,65 miliar.
14. Susilo Wonowidjojo dan keluarga: US$ 3,5 miliar.
15. Garibaldi Thohir dan keluarga: US$ 3,45 miliar.
16. Theodore Rachmat: US$ 3,3 miliar.
17. Martua Sitorus: US$ 3,1 miliar.
18. Sukanto Tanoto: US$ 2,9 miliar.
19. Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan keluarga: US$ 2,4 miliar.
20. Ciliandra Fangiono: US$ 2,2 miliar.

21. Dewi Kam: US$ 2 miliar.
22. Peter Sondakh: US$ 1,9 miliar.
23. Otto Toto Sugiri: US$ 1,88 miliar.
24. Bambang Sutantio: US$ 1,85 miliar.
25. Edwin Soeryadjaya dan keluarga: US$ 1,8 miliar.
26. Putera Sampoerna dan keluarga: US$ 1,7 miliar.
27. Keluarga Hamami: US$ 1,6 miliar.
28. Arini Subianto dan keluarga: US$ 1,5 miliar.
29. Mochtar Riady dan keluarga: US$ 1,45 miliar.
30. Irwan Hidayat dan keluarga: US$ 1,35 miliar.

31. Kiki Barki: US$ 1,3 miliar.
32. Eddy Sugianto: US$ 1,27 miliar.
33. Keluarga Ciputra: US$ 1,25 miliar.
34. Soegiarto Adikoesoemo: US$ 1,22 miliar.
35. Jerry Ng: US$ 1,2 miliar.
36. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono: US$ 1,12 miliar.
37. Murdaya Poo: US$ 1,11 miliar.
38. Husodo Angkosubroto dan keluarga: US$ 1,1 miliar.
39. Hary Tanoesoedibjo: US$ 1,09 miliar.
40. Husain Djojonegoro dan keluarga: US$ 1,08 miliar.

41. Ghan Djoe Hiang: US$ 1,07 miliar.
42. Winarko Sulistyo: US$ 1,06 miliar.
43. Manoj Punjabi: US$ 1,05 miliar.
44. Marina Budiman: US$ 1,04 miliar.
45. Haryanto Tjiptodihardjo: US$ 1,02 miliar.
46. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto dan keluarga: US$ 1 miliar.
47. Alexander Tedja: US$ 955 juta.
48. Sjamsul Nursalim: US$ 940 juta.
49. Eddy Katuari dan keluarga: US$ 930 juta.
50. Han Arming Hanafia: US$ 885 juta.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Buwas Jamin Tak Akan Krisis Pangan Meski Cadangan Beras Menipis******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, meskipun cadangan beraspemerintah (CBP) tidak terpenuhi hingga akhir tahun ini.

CBP yang dikelola Bulog ditargetkan mencapai 1 juta-1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Sedangkan, CBP saat ini hanya 295,3 ribu ton.

Buwas mengatakan meskipun cadangan beras pemerintah memadai, cadangan yang ada di masyarakat masih memadai. Hal itu ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Buwas menerangkan CBP tetap perlu dipenuhi karena akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras, termasuk dengan operasi murah. Jika tidak bisa mendapatkan pasokan beras dari dalam negeri, maka beras harus diimpor.

Namun, dia menilai impor beras juga tidak mudah saat ini karena banyak negara yang membatasi sampai menutup pintu ekspor mereka. Bahkan, ada salah satu negara yang awalnya setuju untuk mengekspor beras ke Indonesia, namun dibatalkan karena tidak siap dalam waktu yang singkat.

Ia mengatakan target CBP minimal 1 juta ton rencananya dipenuhi dari beras dalam negeri 500 ribu ton dan beras impor 500 ribu ton. Namun, Bulog hanya bisa mendapatkan 166 ribu ton beras dalam negeri.

Sedangkan beras impor masih diupayakan minimal 200 ribu ton di bulan ini.

"Sampai dengan Desember ini kita harusnya mendatangkan 500 ribu ton, tapi sangat tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin dengan segala upaya paling hebat 200 ribu ton, sisanya kita liat situasi," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]