slot gacor tanpa potongan pulsa

omi88 49Jutaan kata 767141Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor tanpa potongan pulsa》

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

“Enggak, enggakada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.
 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMKad hocketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-courtpada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya letsee(mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Menpora targetkan Indonesia pertahankan tradisi emas di Olimpiade******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menargetkan Indonesia mampu mempertahankan tradisi meraih medali emas di Olimpiade melalui para atlet yang akan berjuang di Olimpiade Paris 2024.

"Tentunya kami punya target bisa tetap mempertahankan tradisi emas di Olimpiade, harapan kami syukur-syukur ini (Olimpiade Paris 2024) bisa melebihi sebelumnya," kata Dito dalam konferensi pers usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Kemenpora dengan Induk Cabang Olahraga Dalam Rangka Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Persiapan Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan target Kemenpora terhadap para atlet yang mengantongi tiket untuk berkompetisi dalam Olimpiade Paris 2024.

Baca juga: Menpora Dito harap angkat besi pecah telur raih emas di Olimpiade 2024

Menpora mengakui bahwa prestasi Indonesia di Olimpiade masih jomplang dibandingkan dengan kompetisi SEA Games dan Asian Games.

Namun, kata dia, kondisi olahraga di Tanah Air saat ini sudah didukung adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), kompetisi, pemusatan latihan atlet.

Selain itu, melalui pelibatan sport science, psikolog olahraga dan lain-lain yang secara khusus disiapkan menghadapi Olimpiade Paris 2024.

"Kami berharap persiapan Olimpiade lebih komprehensif dan bisa lebih baik menorehkan prestasi dari sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: Kemenpora optimistis 30 atlet tembus ke Olimpiade Paris 2024

Dito juga berharap semua pihak terus bekerja sama dan membangun komunikasi yang intensif antara para atlet, ofisial, pelatih, pengurus cabang olahraga, Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kemenpora juga memberikan dukungan anggaran kepada cabang olahraga untuk mempersiapkan atlet menghadapi kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024.

Salah satunya seperti dukungan anggaran kepada Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) dan Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia (PODSI) dengan total senilai Rp19,8 miliar.

Dengan dukungan dana tersebut, Dito berharap setiap cabang olahraga bisa melakukan persiapan maksimal sehingga bisa sebanyak mungkin meloloskan atlet untuk berkompetisi di Olimpiade Paris 2024.

Baca juga: Kemenpora kucurkan dana Rp19,8 miliar untuk Perbakin dan PODSI
Baca juga: Kemenpora beri Rp61,5 miliar pada 11 cabor untuk kualifikasi Olimpiade

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot 2022、ktp pinjol、satriabet

Terkait：slot gacor 2022、pinjaman di adakami、sabi slot88、kredit online tanpa kartu kredit、beli hp di akulaku tanpa dp、pinjaman online tanpa dp、dogelexus、judi slot online terpercaya、cara pasang togel colok bebas、megasloto188

---

---

bab terbaru：id demo slot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28