pangerantoto4

evolusi pasang surut

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Cang Lei Zhi Yu

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Menhub Akan Batasi Penumpang KA dan Pesawat Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan pembatasan perjalanan udara dan kereta api menjelang libur Nataldan Tahun Baru2023 (Nataru).

Pembatasan ini serupa dengan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini. Meski demikian, menurutnya, tidak akan ada pembatasan dalam perjalanan darat.

"Kecenderungannya seperti pada saat lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan pada (perjalanan) darat. Tetapi akan tetap memberikan pembatasan kepada kereta api dan udara," kata Budi usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Dalam hal ini, wilayah prioritas yang diawasi adalah jalan tol. Sebab, Kemenhub memprediksi 58 persen pelaku mudik jalur darat akan menggunakan jalan tol.

Selain jalan tol, Budi menyebutkan 41,3 persen akan menggunakan jalan arteri. Jalur yang paling banyak dilalui adalah lintas utara Jawa Pantura sebanyak 12,8 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 11,92 persen.

"Prioritas wilayah seperti yang lalu, sekarang ini yang menjadi favorit (adalah) jalan tol, lebih dari 58 persen. Pantura tetap menjadi favorit, kita akan melakukan koordinasi perbaikan sarana prasarana," ucapnya.

Nantinya, peraturan terkait pembatasan dan syarat-syarat terkait perjalanan akan disampaikan lewat surat edaran yang dijanjikan Budi keluar dalam 1-2 hari ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

KAI Tambah 51 Perjalanan Kereta Api untuk Natal 2022******

PT KAI (Persero) akan menambah 51 perjalanan kereta api(KA) jarak jauh per hari untuk periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

"Kemudian, pada 2022 untuk Nataru, PT KAI menyiapkan penambahan perjalanan kira-kira 51 perjalanan setiap hari," ungkap Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Ia mengatakan dengan penambahan tersebut, total perjalanan KA Nataru menjadi 484 KA per hari. Angka ini baru 95 persen jika dibandingkan dengan jumlah perjalanan KA pada Nataru 2019.

Lebih lanjut, PT KAI menyediakan 5.562.836 tempat duduk atau 309.046 tempat duduk per hari untuk periode Nataru.

Namun, per 10 Desember 2022, jumlah tiket yang terjual baru mencapai 563.478 atau 10,1 persen dari kuota yang disediakan.

Didiek mengatakan PT KAI telah menjual tiket untuk Nataru sejak 7 November 2022 atau H-45 untuk keberangkatan periode 22-26 Desember 2022.

Hal tersebut dilakukan sebagai peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya.

"Sehingga, memungkinkan para pelanggan melakukan persiapan rencana perjalanan," imbuh Didiek.

Untuk kelancaran perjalanan, PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melaksanakan kegiatan ramp check atau inspeksi kelengkapan standar pelayanan minimum (SPM).

Inspeksi ini dilakukan baik untuk sarana perkeretaapian maupun di Daop 1 Jakarta sampai dengan Daop 9 Jember dan Drive 1 Sumatera Utara sampai dengan Drive 4 Tanjung Karang pada Oktober hingga November 2022.

Didiek juga mengatakan pihaknya bersama Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan KNKT telah melaksanakan kegiatan inspeksi bersama dengan menggunakan KA Inspeksi dari Daop 1 Jakarta hingga Daop 9 Jember pada 5-7 Desember lalu.

Ia menambahkan PT KAI juga akan menyiapkan posko angkutan Nataru selama 18 hari pada 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

"Kami juga menyiapkan posko angkutan Nataru selama 18 hari, yang melakukan posko seluruh direksi komisaris dan pegawai-pegawai terkait terutama yang di front line," imbuh Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Alasan Jokowi Rilis Perppu Ciptaker: Ancaman Resesi hingga Stagflasi******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyampaikan mengenai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Penerbitan ini dilakukan karena makin banyak negara berkembang yang menjadi pasien IMF. Diharapkan dengan adanya Perppu ini, Indonesia bisa membuat kebijakan antisipasi sejak dini dan tidak perlu menjadi pasien IMF.

Menurut Airlangga, saat ini sudah lebih dari 30 negara yang mengajukan pinjaman ke IMF. Kondisi ini menandakan bahwa resesi adalah ancaman yang betul-betul nyata.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga menyebutkan hadirnya perppu ini akan memberikan kepastian bagi investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini memang menunggu kelanjutan dari UU Ciptaker.

Terutama, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit di bawah 3 persen, maka investasi menjadi hal yang harus.

"Oleh karena itu ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]