daftar situs slot paling gacor

Pencuri besar

Ady Sutrisno Jadi Direktur SDM Pelindo Terminal Petikemas******

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mengangkat Ady Sutrisno menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) menggantikan Edi Priyanto. Ady Sutrisno mulai bekerja efektif pada, Rabu (1/3).

Pengangkatan ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) yang dituangkan dalam RUPS nomor KP.03/24/2/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dan SK.03/24/2/4/HKP/DRU/PSD-23.

Keputusan ini diteken Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) selaku kuasa pemegang saham SPTP.

"Pergantian direksi ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sejumlah rencana strategis yang telah ditetapkan oleh holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo," kata Widyaswendra dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Ady Sutrisno sebelum menjabat sebagai Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal yang juga merupakan bagian dari Pelindo grup. Penugasan itu diperoleh Ady pasca penggabungan PT Pelindo I-IV yang terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu.

Ady Sutrisno yang berasal dari Makassar ini mengawali karirnya sebagai pegawai PT Pelindo IV (Persero) pada tahun 1998. Sejumlah jabatan penting di PT Pelindo IV (Persero) sebelum merger pernah diemban oleh Ady Sutrisno.

Antara lain Kepala Biro Hukum (2014), General Manager Pantoloan (2016), General Manager Sorong (2017), General Manager Ambon (2019), General Manager Terminal Petikemas Makassar (2021), dan Direktur SDM PT Pelindo IV (Maret 2021-September 2021).

Sementara itu, Edi Priyanto mendapat penugasan baru dari pemegang saham sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal merupakan subhoding Pelindo yang menangani bisnis non-peti kemas. Perusahaan tersebut berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara dan mengelola sejumlah cabang pelabuhan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Edi Priyanto untuk kemajuan PT Pelindo Terminal Petikemas, selamat menjalankan tugas baru sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal," kata Widyaswendra.

Dengan pergantian tersebut, maka komposisi Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : M. Adji
Direktur Operasi : Muarip
Direktur Teknik : Dothy
Direktur SDM : Ady Sutrisno
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Endot Endrardono
Direktur Strategi dan Komersial : Rima Novianti

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Adik Yusril, Yusron Ihza Mahendra Diangkat Jadi Komisaris PTDI******

Menteri BUMNErick Thohirmengangkat adik Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra menjadi komisaris independen PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Informasi pengangkatan diketahui dari unggahan akun instagram resmi PTDI di @officialptdi. Yusron menggantikan Isfan Fajar Satrio yang telah menjabat sebagai komisaris independen PTDI pada periode 2018-2023.

"Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Yusron Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen PTDI. Selamat bergabung dan selamat bertugas, semoga amanah dan diberikan kemudahan dalam membangun PTDI menjadi lebih maju dan berdaya saing," kata mereka dalam unggahan yang disampaikan 6 hari lalu.

Perannya sebagai anggota DPR tak lepas dari kiprahnya di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Bulan Bintang. Pada 2004. Ia terpilih sebagai anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Bangka-Belitung. Di Partai Bulan Bintang, ia menjabat sebagai Ketua DPP periode 2005-2010 dan Wakil Ketua Umum untuk periode 2009-2014.

Yusron juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia pada Desember 2013-2016. 

Sebelumnya, ia berkarier sebagai peneliti di Tsukuba Advanced Research Alliance, Jepang, saat ia melanjutkan pendidikan masternya. Di sana, ia juga bertugas sebagai koresponden dan kepala perwakilan surat kabar Kompas serta pengamat ekonomi Asia Timur di stasiun televisi NHK. Setelah itu, Yusron menjadi Konsultan Politik Departemen Kehakiman Jepang.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Anak Buah Luhut Buka Hasil Audit Industri Timah: Hasilnya 'Lucu******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut hasil audit industritimahIndonesia lucu-lucu.

"Kami baru saja menyelesaikan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal pertambangan timah. Kalau boleh saya bilang, hasilnya lucu-lucu. Kami akan segera sikapi untuk ditertibkan," ungkapnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Ia menyoroti tambang timah ilegal yang masih menjamur. Menurutnya, tantangan pemerintah masih cukup besar meski sudah berusaha menarik hilirisasi timah ke arah yang lebih downstreamlagi.

Bahkan, kata Seto, tambang timah ilegal membuat Apple ogah berinvestasi di Indonesia. Itulah mengapa sangat sulit menarik hilirisasi timah jika penambang ilegal tidak ditertibkan.

"Spiritnya kami tertibkan, kami nggak mau asal menutup segala macam. Kami kasih waktu mereka untuk benerin, kami commitdi sini, selamanyacommitbahwa praktik pertambangannya harus baik dan benar," ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menegaskan bakal melaporkan hasil temuan timnya soal industri timah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julian menjelaskan Kementerian ESDM sudah membentuk kelompok kerja (pokja) hilirisasi timah sejak September-Oktober 2022. Tujuannya, mengetahui masalah timah, dari hulu ke hilir dan mencari solusinya.

"Kami sudah menyampaikan hasilnya ke Menteri ESDM dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi dengan beberapa masukan untuk menjaga kebijakan ini tetap konsisten diterapkan," jelas Julian.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.