bocoran slot gacor

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Bank Negara Barat Mulai 'Ogah' Beri Pinjaman Perusahaan Batu Bara******

Sejumlah bank di negara Barat membatasi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan batu bara. Hal ini berkaitan dengan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

Kelompok lingkungan Reclaim Finance mengatakan 96 bank sekarang memiliki kebijakan untuk membatasi layanan keuangan ke sektor batu bara.

Pemberi pinjaman Barat terbesar untuk penambang batu bara pada 2020 adalah Deutsche Bank dengan US8 juta atau setara Rp8,4 triliun (asumsi kurs Rp15.622). Kemudian diikuti oleh Citi dengan US0 juta atau Rp4,6 triliun.

"Berkenaan dengan penambangan batu bara termal, setiap transaksi dalam penambangan batu bara memerlukan tinjauan risiko lingkungan yang ditingkatkan," kata juru bicara Deutsche, seraya menambahkan bahwa bank memperbarui kebijakan batu baranya.

Saat ini, perusahaan yang bergantung pada batu bara untuk lebih dari 50 persen pendapatannya harus menunjukkan rencana diversifikasi yang kredibel agar tetap mendapatkan pembiayaan dari Deutsche. Sedangkan, perusahaan tanpa rencana diversifikasi tersebut akan dihapus dari portofolio bank pada 2025. 

Sejumlah bank termasuk ANZ, Bank of Montreal, Barclays, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Santander, Standard Chartered, RBC dan UniCredit juga diketahui berhenti membiayai penambang batu bara pada 2021.

Melansir CNA, Kamis (24/11), tindakan pembatasan pinjaman ini dialami oleh perusahaan tambang Amerika Utara Bens Creek Group. Setelah perusahaan itu terdaftar di AIM London pada Oktober tahun lalu, Lloyds Banking Group menarik layanan perbankannya dari Bens Creek karena perubahan kebijakan terkait batu bara.

Lloyds mengatakan pada bulan Februari akan menghentikan pembiayaan penambang yang menghasilkan lebih dari 5 persen pendapatan mereka dari batubara termal pada akhir tahun ini.

Para manajer Bens Creek pun membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan penolakan, hingga akhirnya berhasil membuka rekening bank di State Bank of India di Inggris, kata kepala eksekutif Adam Wilson kepada Reuters. "Tidak ada yang mengalami masalah ini lima tahun lalu," kata Adam.

Meski demikian, hal ini tidak terjadi pada pertambangan batu bara China. Badan Energi Internasional memperkirakan investasi global dalam pasokan batu bara akan meningkat sekitar 10 persen tahun ini menjadi US6 miliar setara Rp1.800 triliun dan dipimpin oleh China.

Namun, para analis mengatakan China akan mengonsumsi sebagian besar batu bara yang ditambangnya, sehingga peningkatan produksi di negara tersebut kemungkinan tidak akan banyak berdampak pada jumlah batu bara yang diperdagangkan di pasar global.

Dengan pendanaan yang sulit didapat dari bank-bank Barat, penambang batu bara di luar China lebih banyak beralih ke pasar ekuitas tahun ini.

Pada 11 November, mereka telah mengumpulkan US,2 miliar atau Rp3,4 triliun melalui pasar publik. Angka ini naik dari US,3 miliar setara Rp20 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Refinitiv mengungkapkan jumlah ini merupakan capaian tertinggi sejak 2017.

Walaupun hingga saat ini para analis mengatakan pasar ekuitas belum cukup untuk mengimbangi miliaran dolar dari pinjaman bank Barat yang telah hilang selama beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Kekuatan MAX adalah yang utama

DPR Cecar Kementan******

Sejumlah anggota DPRmencecar Kementerian Pertanian, Bulog dan Badan Pangan terkait rancu data stok berassaat ini.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto menyebutkan rancu data terkait stok beras yang dimiliki oleh tiap lembaga ini berpotensi menyebabkan distorsi harga di pasar.

"Saya ingin menyampaikan supaya ada kesamaan statemen antara para pihak yang berkaitan dengan stok beras. Jangan sampai kita di depan publik itu seolah-olah berbeda secara tajam, ini implikasinya terhadap pasar, bisa terjadi distorsi harga di pasar," tutur Hermanto dalam rapat dengan pendapat (RDP) Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Saya berharap supaya ada seirama lah kita, saya minta supaya kita ramai-ramai memperbaiki data yang benar, baik data di Kementerian, Bulog, Komisi (IV), maupun di masyarakat sehingga tidak mendistorsi pasar," tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet yang menyebut data milik Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Bulog simpang siur.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Pemimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," cecarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sutrisno menegaskan agar kementerian tidak hanya mengandalkan data dari dinas pertanian di daerah.

Ia meminta agar Kementan memiliki data yang valid agar bisa memastikan kecukupan stok beras. Ia juga mendesak agar Kementan menekan dugaan ekspor beras ilegal.

"Beras ini mutlak koordinasi Kementan dengan otonomi daerah, mereka yang punya data. Jangan percaya hanya data dinas pertanian," ujarnya.

Cecaran terkait data yang simpang siur itu ditanggapi oleh Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa data yang ia dapatkan berasal dari Perum Bulog.

"Tentunya ini laporan dari timnya Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso), kami selalu koordinasi, stok beras nasional yang kami laporkan 621 ribu hari ini ada 594 ribu ton," tuturnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk perkembangan pangan nasional.

"Kami selalu berdiskusi juga dengan Kementan, Kementerian Perdagangan, tentunya dengan Menko Perekonomian. Sehingga kalau ada anggapan BPN tidak berkoordinasi dengan Kementan, itu juga engga. Karena saya dengan Pak Suwandi juga telfonan terus sampai malam, dengan tim Pak Buwas juga terus," ucap Arief.

Rancu data beras sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu mengatakan menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Budi Waseso karena itu menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Namun pernyataanBuwas itu dibantah Kementerian Pertanian. 

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) konsumsinya 30,2 juta ton," kata Anna saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Hanya saja, tidak semua dari surplus itu berada di gudang Bulog. Ia menjelaskan, cadangan beras yang berada di Bulog hanya sekitar 11 persen. Sementara sisanya berada di rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Kiamat memupuk kegilaan

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Harga Kripto Melempem, Cuma 'Gonggongan' Dogecoin yang Terdengar******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikelyang diajukan oleh Uni Eropa(UE).

"Saat kita mensetop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO (World Trade Organization), baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).

Ia mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun.

Jokowi ingin Indonesia menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

"Kita ingin negara kita di 2045 menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menyetop ekspor nikel. Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari Rp15 triliun menjadi Rp300 triliun.

Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut

WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan dari 10 harga kripto di papan utama melempem pada Senin (28/11) pagi, mulai dari bitcoin hingga ethereum. Hanya dogecoin yang jadi satu-satunya koin digital yang mengilap.

Mengutip coinmarketcap.com, bitcoin jatuh 2,32 persen dalam semalam. Saat ini diperdagangkan di level US.128 per keping.

Sedangkan, ethereum merosot 3,93 persen menjadi US.166 per keping. Begitu pula dengan BNB yang terjun bebas 7,50 persen menjadi US1,92 per keping.

Sementara polygon, cryptocurrency yang belum lama ini masuk ke papan utama di peringkat ke-10 jatuh 3,95 persen ke posisi US<句子>,8163. Padahal, sepekan terakhir polygon berhasil merangkak 3,99 persen.

Di antara 10 kripto teratas, hanya dogecoin yang berhasil mencetak pertumbuhan. Kripto favorit Elon Musk tersebut tumbuh 6,13 persen ke posisi US<句子>,0951 per keping.

Sepekan terakhir, dogecoin tercatat meroket 26,75 persen dan saat ini berhasil bertengger di posisi ke-8 sebagai kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Master Paviliun Jingtian

<句子>