rtp sarang777

langit keputusasaan

halo303

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Daratan Doufu

medan4d

Jokowi buka Kongres XVI GP Ansor di Terminal Kapal Pelni Tanjung Priok******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Terminal Penumpang Kapal Pelni, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi.

"Saya sudah sering menghadiri kongres atau musyawarah nasional (Munas) ormas kepemudaan, tapi baru kali ini saya melihat kongres di atas kapal," kata Presiden Jokowi mengawali sambutannya.

Menurut Presiden, penyelenggaraan kongres yang berlangsung di Kapal Pelni KM Kelud merupakan ide kreatif sekaligus inovatif dalam rangka mencari suasana yang berbeda.

Baca juga: Pelni: Jadwal KM Kelud alami penyesuaian karena jadi lokasi kongres

Presiden mengatakan ide inovatif dan kreasi menjadi kunci menghadapi perubahan serta disrupsi yang sedang melanda dunia.

"Saya mengapresiasi peran kemasyarakatan dan kebangsaan GP Ansor, utamanya dalam mengampanyekan moderasi beragama dan mengawal demokratisasi politik," katanya.

Jokowi berharap kegiatan Kongres XVI GP Ansor yang diikuti sekitar 1.700 kader dapat menghadirkan wajah kepemimpinan NU ke depan yang sesuai dengan arah gerak GP Ansor hari ini.

Presiden tiba di lokasi acara sekitar pukul 07.30 WIB bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Dermaga 106 sebagai lokasi pembukaan Kongres GP Ansor.

Agenda Kongres kali ini mengangkat tema "GP Anshor Peta Jalan NU Masa Depan", menggambarkan sebuah peta jalan yang mengarah pada pembangunan spiritual, sosial, dan kebangsaan, menjadikan GP Ansor sebagai garda terdepan dalam menjaga identitas keislaman dan kebangsaan Indonesia.

Kapal Pelni yang mengangkut para kader GP Ansor kemudian bergerak menempuh perjalanan sejauh 210 naval miles menuju Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: Presiden terima laporan dan undangan Kongres XVI GP Ansor

Baca juga: Kongres XVI GP Ansor usung tema Peta Jalan NU Masa Depan

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda itu, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Selain itu, juga hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketum PBNU KH Yahya Qolil Staquf, Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, serta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Tianji

trik mahjong 2

Presiden ingatkan nasabah PNM gunakan pinjaman untuk usaha******

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ke seluruh nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memanfaatkan dana pinjaman yang diberikan sebaik mungkin dan hanya untuk kepentingan modal usaha.

“Saya titip agar setiap mendapatkan pembiayaan dari PNM, entah Rp5 juta, entah Rp10 juta, gunakan 100 persen semuanya untuk modal usaha, untuk modal kerja. Setuju? Harus 100 persen semuanya digunakan,” kata Presiden saat memberi pesan kepada ribuan nasabah penerima program Mekaar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Presiden juga meminta ke para nasabah untuk berhati-hati mengelola uang pinjaman yang sudah dipercayakan kepada mereka agar tidak tergiur membelanjakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ribuan nasabah Mekaar PNM di Kabupaten Bandung

“Baru kalau dapat keuntungan Rp2 juta atau Rp1 juta, itu yang ditabung.Tabung hingga terkumpul, baru ibu-ibu mau beli sepeda motor silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyebut apabila nasabah sudah terbiasa membelanjakan uang hasil pinjaman untuk keperluan pribadi, maka uang pinjaman itu tidak terasa cepat habis dan akan membelanjakan barang lain.

“Karena yang namanya membawa uang pinjam itu enak banget, pas menerima enak banget, benar. Jangan sampai pulang dari PNM dapat Rp10 juta, lihat tetangga TV-nya baru, mulai tergoda untuk membeli,” katanya.

Menurut dia, para nasabah PNM merupakan pihak yang dipercaya mendapatkan pinjaman tanpa agunan untuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Ibu-ibu pinjam ke PNM memakai agunan ? Coba Rp10 juta, Rp15 juta, Rp8 juta, ibu-ibu tidak memakai agunan, siapa yang berani meminjamkan uang Rp244 triliunan dan tanpa agunan, hanya PNM,” kata Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 3.000 sertifikat PTSL di Kabupaten Bandung

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan saat ini jumlah pinjaman yang disalurkan melalui program Mekaar binaan PNM terus tumbuh secara signifikan.

Menurut Jokowi, hingga saat ini jumlah yang tersalur oleh seluruh nasabah sudah mencapai Rp244 triliun dari jumlah awal pada tahun 2015 sekitar Rp800 miliar.

“Kemudian saya ingat 2015 itu yang disalurkan baru Rp800 miliar itu sudah gede banget, Rp800 miliar. Sampai sekarang ini, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, sudah tersalur Rp244 triliun rupiah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bayangan Konoha

petir 4d slot

KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda ThitaSyahrul******

Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Indira Chunda Thita Syahrul

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita Syahrul, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ayahnya.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Indira Chunda Thita Syahrul," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Meski demikian Ali mengatakan pihaknya belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah yang bersangkutan telah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang pihak swasta yakni Ali Andri.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu juga belum menyampaikan lebih lanjut soal keterangan apa saja yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Berbahagialah para gadis petani

69slot

Kemenkominfo fasilitasi sulih bahasa isyarat pada debat pilpres******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi kegiatan sulih bahasa isyarat pada debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai salah satu upaya mewujudkan pemilu yang makin inklusif.

“Yang terpenting dari upaya ini adalah informasi terkait visi dan misi paslon pemimpin bangsa bisa dijangkau semua kalangan, lebih inklusif," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam rilis pers, Minggu.

Usman menilai dengan adanya fasilitas sulih bahasa isyarat, para penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh sekaligus pendidikan politik dari debat sebelum menentukan pilihannya saat pencoblosan.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan

Hal itu mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.

“Sehingga Pemilu 2024 terselenggara secara inklusif dan ramah dengan teman-teman disabilitas,” kata Usman.

Kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres yang digelar di Kementerian Kominfo tersebut bekerja sama dengan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Aksi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas tuli untuk mendapatkan fasilitas dan akses informasi acara debat capres dan cawapres

Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP melalui GPR TV menyediakan ruangan, peralatan live streaming, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan sulih bahasa bersama ini pun sudah dilakukan saat debat pilpres keempat pada 21 Januari 2024. Menurut rencana, saat debat kelima yang digelar Minggu, kegiatan serupa kembali digelar.

Baca juga: Ini profil 12 panelis debat capres terakhir pada Pemilu 2024

Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Laura Lesmana Wijaya pun mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi kegiatan mereka.

Menurut dia, hal tersebut sebagai salah satu langkah nyata pemerintah mendorong keterlibatan semua kalangan dalam berpartisipasi membangun bangsa.

”Harapan saya kerja sama ini tidak hanya sesaat saja melainkan bisa dijadikan tugas negara yang permanen. Ini bisa menjadi model akses informasi bagi daerah-daerah lainnya untuk selalu menggandeng dan melibatkan komunitas kami,” ujarnya.

Laura mengatakan kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Gerkatin yang menjadi mitra dari Pusbisindo.

”Mitra kami sangat kuat karena memiliki tujuan yang sama yakni ingin memberikan akses yang penuh, adil, dan inklusif untuk teman-teman tuli. Maka kami merasa perlu menggandeng Kominfo untuk akses dan fasilitas komunikasi dan informasi dengan kualitas yang tinggi,” ujar Laura. 

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Raja Sembilan Matahari

erek erek kotoran manusia

Wapres bertolak ke Abu Dhabi hadiri Zayed Award for Human Fraternity******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Sabtu, untuk menggantikan Presiden Joko Widodo menghadiri penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity.

"Wapres berangkat ke Abu Dhabi untuk menghadiri acara Penganugerahan Zayed Award For Human Fraternity. Sebenarnya yang rencana akan hadir adalah Presiden, tapi Presiden banyak tugas kenegaraan lain, sehingga Wapres yang harus berangkat," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Masduki menjelaskan pemerintah harus hadir dalam acara Zayed Award For Human Fraternity karena itu merupakan penghargaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi.

Di PEA sendiri setiap tahun selalu diadakan pertemuan dunia yang berhubungan dengan masalah toleransi agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Di situlah Indonesia penting untuk hadir karena selama ini Indonesia mempunyai concerndi situ," ujar Masduki.

Di sisi lain dalam acara tersebut organisasi Nahdlatul Ulama beserta Muhammadiyah juga akan menerima penghargaan. Wapres akan menyaksikan penyerahan penghargaan kepada dua organisasi Islam itu di Abu Dhabi.

"Penghargaan itu diharapkan menambah komitmen NU, Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan hal-hal tentang toleransi beragama, di mana Indonesia juga menjadi salah satu contoh baik dunia dan Emirat Arab. Dan ini juga yang menjadi concernWapres," kata dia.

Berdasarkan informasi, Wapres beserta istri Wury Ma'ruf Amin dan rombongan bertolak menumpang pesawat Garuda Indonesia GA B777-300ER dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta menuju Bandar Udara Internasional Abu Dhabi pada pukul 22.00 WIB.

Setelah menempuh penerbangan selama 8 jam dan 20 menit, Wapres dijadwalkan tiba di Abu Dhabi pada Minggu (4/2), pukul 03.20 Waktu Setempat dan akan disambut oleh Konsul Jenderal RI untuk Dubai K. Candra Negara dan Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi M. Irawadi beserta pendamping.

Siang harinya, pada pukul 10.00 Waktu Setempat, Wapres akan menuju ke Abrahamic Family House untuk memberikan sambutan pada acara Human Fraternity Majlis 2024.

Acara ini merupakan peringatan 5 tahun ditandatanganinya Human Fraternity Document (Dokumen Persaudaraan Manusia) oleh pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, dan Imam Besar Al-Azhar, Prof. Ahmed Al-Tayeb pada 4 Februari 2019.

Pada hari selanjutnya, Senin (5/2), Wapres diagendakan bertemu dengan beberapa tokoh penting, di antaranya pejabat pemerintah PEA dan bersilaturahim dengan jajaran pejabat/staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi.

Kemudian Wapres beserta istri Wury Ma’ruf Amin akan menuju ke Founders Memorial untuk menghadiri acara seremoni penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity 2024 dan Gala Dinner.

Selain Wury Ma’ruf Amin, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini di antaranya Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
Baca juga: Wapres terima Menteri Energi dan Infrastruktur PEA
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wapres: Rencana impor beras 5 juta ton sifatnya antisipatif
Baca juga: Enam tokoh Indonesia berprestasi terima penghargaan pemerintah Prancis


 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024