pinjol slik ojk

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Harga Gula di Sumut Melonjak, KPPU Ingatkan Pedagang Tak Tahan Pasokan******

Harga gula pasir di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan signifikan sepanjang 2023. Harga rata-rata gula pasir di pasar modern naik dari Rp15.450 per kg pada awal Agustus 2023 menjadi Rp16.400 per kg pada awal November 2023.

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan berdasarkan surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 3 November 2023 tentang Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen, harga wajar gula konsumsi di tingkat ritel atau konsumen adalah sebesar Rp16.000 per kg untuk wilayah Sumut.

"Harga ini mengalami kenaikan Rp1.500 dibandingkan Harga Acuan Pembelian Konsumen berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 17 Tahun 2023," kata Ridho di Medan, Sabtu (11/11).

Menurutnya, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) sebagai selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian menunjukkan harga konsumen cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan harga produsen.

Lihat Juga : 5 Teh Terbaik untuk Mengusir Perut Buncit

Karena itu, Ridho mengimbau kepada pelaku usaha untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan usaha perdagangan gula.

"Kami imbau pelaku usaha tidak melakukan praktik penahanan pasokan, kartel atau penjualan bersyarat. Sebab KPPU tetap akan melakukan pengawasan," tambahnya.

Perwakilan dari PT Medan Gula Nusantara selaku distributor gula di Kota Medan, Nuriswan menyampaikan harga lelang gula di Surabaya saat ini telah mencapai angka Rp15.000 per kg.

Dengan biaya angkut ke Medan sebesar Rp600, maka akan sulit memenuhi HAP sesuai Bapanas sebesar Rp16.000 per kg. Namun demikian stok di sejumlah distributor di Kota Medan masih aman sampai jelang natal dan tahun baru 2023.

"Harus diakui, kami kesulitan mendapatkan pasokan gula dari Lampung, mereka belum melaksanakan lelang. Namun perlu diperhatikan, angka ketersediaan pasokan dan kebutuhan gula di Sumut harus memperhitungkan permintaan dari Aceh, karena kebutuhan Aceh dipasok dari Medan" jelas Nuriswan.

Kiamat memupuk kegilaan

Anies Bicara 'Nasib' Kartu Prakerja Jika Menang Pilpres 2024******

Bakal calon presiden Koalisi PerubahanAnies Baswedan buka suara terkait peluang dilanjutkannya program Kartu Prakerja jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Ia mengatakan jika sebuah program memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka akan dilanjutkan.

Meski begitu, ia tidak memastikan secara gamblang apakah Prakerja termasuk dalam program yang akan diteruskan jika ia menjadi presiden.

Anies menjelaskan slogan perubahan yang ia usung dalam Pilpres 2024 terdiri atas empat unsur. Pertama, hal baik yang sudah ada diteruskan dan ditingkatkan.

Kedua, hal yang sudah ada tapi perlu dikoreksi. Ketiga, hal yang tidak perlu dilanjutkan. Keempat, hal-hal baru yang harus diciptakan.

"Jadi ada empat, yang diteruskan untuk ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan hal baru yang harus dikerjakan. Jadi semua yang baik harus diteruskan," katanya.

Dalam acara itu, Anies juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu menekan tingkat pengangguran.

"Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara," katanya.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Maluku Utara sebesar 22,94 persen di kuartal IV 2022, namun penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 0,08 persen. Lalu, Sulawesi Tengah yang tumbuh 15,17 persen, tetapi penurunan TPT-nya hanya 0,06 persen.

"Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu," katanya.

Hanya dihormati

Cerita UMKM Untung Berkat Business Development Services KPP Mampang******

Acara Business Development Services (BDS) yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara yang berlangsung pada 16-17 November itu menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Novi, salah satu pelaku UMKM, mengatakan sangat terbantu dengan acara BDS karena produknya laku dibeli oleh para pengunjung. Ia menjual berbagai kudapan yang terbuat dari abon dan singkong.

Meski belum menghitung omzet yang diperoleh selama dua hari mengikuti eventini, ia mengaku merasa terbantu.

"Kalau (omzet) meningkat berapa kita belum bisa pastikan. Ya penjualannya alhamdulillahlah aku bilang," katanya.

Senada, Yeni, pedagang asinan buah dan sayur juga mengaku terbantu dengan acara BDS ini. Ia mendapatkan omzet Rp1 juta dari hasil penjualan kemarin (16/11).

"Lumayan ya, tapi saya enggak bawa banyak (jualan). Omzet sih kemarin sekitar Rp1 jutaan," katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan penjualannya lebih banyak saat acara BDS sebelumnya beberapa bulan lalu. Padahal, jumlah pengunjung kali ini lebih banyak.

"Lebih ramai yang kemarin, Juli kalau enggak salah. Padahal pengunjungnya lebih banyak ini. Tapi penjualan lebih banyak kemarin. Tapi tetap lumayan," katanya.

Kepala KPP Pratama Mampang Prapatan Awang Firdaos mengatakan acara ini bertujuan untuk membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global.

"Ini sebagai upaya jangan sampai Direktorat Jenderal Pajak hanya bertemu UMKM ketika kita hanya menerima pajak. Tapi kita ingin membina dan membangun hubungan dari hulu ke hilir. Hari ini adalah acara hulu bagaimana membina mereka," katanya.

Awang menjelaskan dalam acara BDS itu, para UMKM dibekali startegi jitu dari berbagai narasumber untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu narasumbernya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan materi mengenai permodalan. Pasalnya selama ini banyak UMKM yang mengaku kesusahan mendapatkan permodalan dari bank.

"Kami meminta BSI memberikan kisi-kisi atau skema-skema yang kira-kira paling mudah untuk mendapatkan modal bagi pelaku UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Saat keajaiban jatuh

Daftar Bos BUMN yang Mundur Demi Dukung Prabowo******

Gerbong Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka banyak diisi oleh bos-bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak tanggung-tanggung, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 menunjuk sosok penting di Kementerian BUMN. Ia adalah Rosan Roeslani yang dipercaya sebagai ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Pria bernama lengkap Rosan Perkasa Roeslani itu sejatinya baru dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil menteri BUMN pada 17 Juli 2023. Namun, ia langsung mundur dari jabatannya hanya 3 bulan berselang demi memenangkan pasangan ini.

1. Rosan Roeslani

Selain sempat menjabat sebagai wakil menteri BUMN, Rosan Roeslani juga menduduki posisi penting di PT Pertamina (Persero). Ia memegang jabatan wakil komisaris utama, mendampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia ditetapkan sebagai wakomut Pertamina dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketetapan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Kendati, Rosan harus mundur usai ikut gerbong Prabowo-Gibran. Ahok mengonfirmasi pengunduran diri Rosan di hari yang sama ia diberhentikan dengan hormat dari Kementerian BUMN.

"Beliau (Rosan) sudah ajukan surat pengunduran diri sebagai wakomut Pertamina. Tadi pagi terima suratnya," kata Ahok kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tertawa Kecil Ungkit Belanja Jet Tempur Salah Satu Capres

2. Muhammad Arief Rosyid Hasan

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengikuti jejak Rosan usai dipercaya sebagai komandan pemilih muda TKN Prabowo-Gibran. Masuknya Arief di struktur timses ini diumumkan oleh Sekretaris TKN Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (6/11).

Arief langsung mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris perusahaan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," kata Arief, dikutip dari Antara.

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi objek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subjek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," tegas Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 itu.

3. Budiman Sudjatmiko

Mantan politikus PDI Perjuangan ini juga masuk dalam barisan tim pemenangan Prabowo-Gibran di hari yang sama dengan Arief. Bedanya, Budiman Sudjatmiko didapuk sebagai anggota Dewan Pakar TKN.

Tak lama setelah pengumuman itu, Budiman menegaskan harus melepaskan statusnya sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V. Ia langsung melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/11) untuk mengajukan pengunduran diri tersebut.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," jelas Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Selain kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

239 Ribu Orang RI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 237.992 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepanjang Januari-Oktober 2023.

"Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebanyak 237.992 orang dengan karakteristik persentase sektor formal ini Alhamdulillah jumlahnya lebih besar 54,67 persen dan informal sebanyak informal dan 45,3 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/11).

Ida merinci penempatan PMI itu terbagi dalam beberapa skema. Tercatat dari skema government to governmentmencapai 9.645 orang. Lalu, skema penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang.

Sementara berdasarkan wilayah penempatannya, di kawasan Asia dan Afrika mencapai 222.230 orang. Kemudian, di Eropa dan Timur Tengah mencapai 14.300 orang.

Adapun di Amerika dan Pasifik mencapai 1.462 orang.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skillseperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinkingkebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinkingkebutuhannya 71,6 persen

-Technological literacykebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learningkebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agilitykebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinkingkebutuhannya 59,9 persen

-AI and big datakebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awarenesskebutuhannya 58,9 persen

- Talent managementkebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]