ultra gatotkaca slot demo

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Manfaat Bagi Peserta Lewat Kolaborasi******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menjalin kerja sama dengan Anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank), dan PT MNC Teknologi Nusantara (MTN).

Kolaborasi ini untuk memudahkan peserta dan nasabah dalam mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK dan layanan perbankan dari MNC Bank, serta menginisiasi Account Linkage antara aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan MotionPay.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan kedua pihak.Dari pihak BPJAMSOSTEK, yakni Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia, Direktur Perencanaan Strategis dan Tl Pramudya Iriawan Buntoro, dan Direktur Kepesertaan Zainudin.

Anggoro Eko Cahyo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi seluruh pekerja Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran.

Pihaknya berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta, mulai dari informasi, pendaftaran menjadi peserta hingga saat peserta menerima hak manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kerja sama dengan MNC Group ini merupakan salah satu terobosan yang baik untuk mewujudkannya," ucap Anggoro dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Anggoro melanjutkan, integrasi antara aplikasi JMO dan aplikasi MotionPay serta layanan perbankan oleh MNC Bank ini diharapkan akan semakin memberikan kemudahan kepada seluruh peserta maupun pekerja yang belum terlindungi.

"Kerja sama ini sudah sejalan dengan apa yang ditargetkan yaitu kepesertaan aktif sebanyak 70 juta tenaga kerja di akhir tahun 2026. Target utama kami untuk dilindungi saat ini adalah pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)," tambahnya.

Lebih jauh Roswita menambahkan, saat ini jumlah pekerja yang sudah mendownload aplikasi JMO sebanyak 16.9 juta, sedangkan pengguna aktif di tahun 2022 telah mencapai 11 juta peserta. Untuk jumlah yang mengajukan klaim JHT melalui JMO kurang lebih 70 ribu peserta per bulan.

"JMO ke depannya akan menjadi aplikasi keseharian bagi pekerja, kami menambahkan fitur-fitur dan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama, dengan menambahkan kanal edukasi entertainment dan juga kanal-kanal manfaat program di luar program utama misalnya manfaat perumahan, investasi dan pembiayaan," ucap Roswita

Sejalan dengan itu, Rita Montagna menambahkan, akan ada banyak hal ke depan yang tentunya membawa kebaikan terhadap masyarakat terkhususnya nasabah MNC Bank dan pekerja Indonesia.

Menurutnya, kerja sama dengan BPJAMSOSTEK ini akan memberikan dampak yang positif bagi MNC Bank karena dapat mendorong ekspansi usaha dan pertumbuhan nasabah MotionBanking secara signifikan.

"MNC Bank melalui MotionBanking juga berperan dalam mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJAMSOSTEK khususnya dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran maupun pencairan Jaminan Hari Tua," ungkap Rita.

Selain kemudahan daftar dan bayar, MNC Bank dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk bertindak sebagai agen dalam melakukan akuisisi nasabah MotionBanking.

Dari sisi kredit, debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Modal Ventura yang sumber dananya diperoleh dari MNC Bank (channeling) akan memperoleh fasilitas kepesertaan BPJAMSOSTEK, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Terakhir, CEO BCAP Yudi Hamka menjelaskan, dengan Account Linkage, pengguna aplikasi JMO yang sudah memiliki akun MotionPay dapat melihat saldo mereka dari aplikasi JMO, serta menggunakan MotionPay sebagai metode pembayaran untuk transaksi yang terjadi di aplikasi.

Menurutnya, kerja sama yang dijalin ini menandai dimulainya kolaborasi penting antara MNC Bank, MNC Teknologi Nusantara, dan BPJAMSOSTEK, yang akan terus berdampingan saling mendukung dalam berbagai aspek, mengembangkan fitur dan layanan terbaik untuk saling memberi keuntungan.

"Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih mudah dan nyaman, di mana hal tersebut juga membawa dampak signifikan dari segi user acquisition serta volume transaksi layanan keuangan kami, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan nasional," pungkas Yudi.

belas kasihan Tuhan

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan

Yuan Zun

Pemerintah Siapkan 30 Bus Listrik saat KTT G20******

Pemerintah menyiapkan 30 bus listrikuntuk melayani masyarakat umum yang tinggal di kawasan Nusa Dua, Bali pada saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan saat pelaksanaan KTT G20 nanti, akses masuk kawasan Nusa Dua akan ditutup dan dijaga ketat.

Hanya kendaraan yang memiliki stiker khusus yang bisa masuk, sehingga disediakan bus untuk masyarakat umum.

Menurutnya, sisa 20 bus listrik yang sudah disiapkan akan datang dan tersedia paling lambat akhir Oktober ini. Nantinya, sosialisasi langsung dilakukan ke masyarakat sekitar sekaligus proses uji coba.

Suharto menekankan pemerintah tidak akan memungut biaya alias gratis saat masyarakat menggunakan transportasi bus listrik ini. Namun, masyarakat hanya bisa naik dan turun di tempat yang sudah ditentukan.

Tak hanya itu, bus listrik gratis juga akan ditempatkan di sekitar bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mengantisipasi tim delegasi yang kebingungan atau datang tanpa rombongan. Bus yang disediakan ada yang besar dan kecil.

"Karena ada dua jenis bus kita sediakan, yang besar kapasitas 54 seat mungkin akan ada di jalur pertama, sekitar apron bandara, dan yang kecil-kecil di kawasan Nusa Dua. Untuk yang masuk kawasan Nusa Dua nanti kita akan atur headway nya kurang lebih 7 menit sudah ada pelayanan," jelasnya.

Selain itu, untuk kendaraan VVIP dan VIP kendaraan juga sudah disiapkan. Dalam hal ini bekerja sama dengan perusahaan otomotif, salah satunya Toyota. Selain itu, ada juga GoTo juga menyatakan komitmen untuk mendukung penyediaan kendaraan motor listrik.

"Kendaraan listrik saat ini kami mendapatkan supportingdari GoTo kurang lebih 70 motor. Sehingga dalam pelaksanaan bus-nya kan 7 menit (headway), kalau dirasa lama silahkan (naik motor). Kalau ada keperluan lain ada roda dua yang bisa mengantarkan para delegasi, atau kepanitiaan sampai ke tempat yang dituju," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]