situs gacor slot online

ubo4d 368Jutaan kata 392838Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs gacor slot online》

Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Medan Aman Meski Banjir******

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman terkendali usai sejumlah wilayah di Kota Medan, terendam banjir.

"Kami pastikan penyaluran BBM serta LPG aman di Kota Medan," ujar Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Agustiawan mengatakan masyarakat yang membutuhkan informasi serta layanan Pertamina Patra Niaga dapat menghubungi Pertamina Call Center di 135 yang selalu siaga selama 24 jam.

"Kami turut prihatin atas bencana banjir ini, semoga kondisi ini segera pulih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali," katanya.

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Diketahui, ribuan rumah di Kota Medan, terendam banjir usai hujan deras dan angin kencang pada Jumat (18/11).

Banjir tak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan umum dan fasilitas lainnya. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Husni mengatakan dari pendataan yang dilakukan petugas, terdapat 1.699 rumah serta 5.907 jiwa yang terdampak banjir.

"Banjir disebabkan hujan intensitas tinggi dan hujan daerah pegunungan mulai pukul 19.30 wib di wilayah Kota Medan. Untuk ketinggian air bervariasi," kata Husni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : 10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015

Husni menyebut banjir menerjang sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru.

Kemudian Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun.

"Di samping curah hujan yang tinggi, sungai meluap karena di kawasan hulu terjadi hujan. Ada tiga sungai induk yang meluap antara lain Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Bedera," ujarnya.

Ma'ruf Amin soal Naik UMP 2023 Dibatasi 10 Persen: Win******

Wakil PresidenMa'ruf Amin buka suara soal formula penetapan upahminimum provinsi (UMP) 2023 yang maksimal hanya boleh naik 10 persen.

Sebelumnya, aturan mengenai formula tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Permenaker ini didukung kaum buruh karena tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengacu pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Apalagi PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan masih berlaku. Menurut pengusaha, permenaker kekuatannya tidak lebih tinggi dari PP.

Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf Amin mengatakan angka kenaikan 10 persen tadi adalah maksimal. Artinya, kenaikan bisa lebih kecil dari itu dan pengusaha bisa merasa adil.

"Iya tapi kan artinya 10 persen itu kan maksimal, ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah," ujarnya dalam kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah berdasarkan rekaman resmi dari Setwapres, Senin (21/11).

Ma'ruf Amin juga mengatakan musyawarah tersebut bisa dilakukan dalam ketentuan yang sudah ada, sepertiLKS Tripartit Nasional. Ia pun berharap semua pemangku kepentingan bisa berdiskusi dan menemukan jalan keluar yang adil.

"Kami harapkan ada win win solution-nya, ketemulah nanti itu. Tetapi yang bagusnya itu kan maksimal ya, jadi karena maksimal artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan, jadi fleksibel nanti," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

[Gambas:Video CNN]

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Label：situs slot 787、id vip pasti maxwin 2022、tafsir mimpi 77

Terkait：cara pinjam di bank bca、cara bayar kredivo via tokopedia、slot gacor 97、situs slot 2018、permatabet88、sarangsbobet、88 slot dewa、anaktoto、gacor138、pinjol tanpa ojk 2022

bab terbaru：agusbet slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07