nyalabet 111Jutaan kata 775402Orang-orang telah membaca serialisasi
《togel dompet》
KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari******Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 selama lima hari, yakni mulai 3 Maret hingga 8 Maret 2024, di Surabaya. "Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, sehingga kami mencoba untuk menyelenggarakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pemilu tahun 2024 tingkat provinsi lebih awal," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Minggu.
Baca juga: KPU Kota Madiun gelar penghitungan suara pemilu tingkat PPK KPU Provinsi Jawa Timur hingga hari pertama pleno sudah menerima formulir D hasil dari 23 lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota. "Sedangkan kabupaten/kota sisanya saat ini masih sedang melangsungkan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
Baca juga: 2 tokoh perempuan pendatang baru berpotensi lolos DPD wakili Jatim Sementara, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini menjelaskan, rekapitulasi dilaksanakan secara berjenjang, yakni mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nanti hingga nasional. "Peserta terdiri dari perwakilan saksi dari tim pasangan calon dari tingkat provinsi, partai politik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat provinsi, serta 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur," ucap dia.
Baca juga: Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan Diharapkan pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi ini berjalan lancar, kondusif, dan menghasilkan data yang akurat. Selain Aang dan Nanik Karisini, Pleno penghitungan suara Pemilu 2024 hari ini pertama dihadiri seluruh komisioner KPU setempat, yakni Choirul Umam, Eka Wisnu Wardhana, Habib M. Rohan, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq, dan Nur Salam.
Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029 KPU Provinsi Jawa Timur juga mengundang beberapa pihak dalam pelaksanaan pleno terbuka penghitungan suara Pemilu 2024, seperti Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pangdam V Brawijaya, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Pemilu Legislatif telah digelar 14 Februari 2024 yang peserta-nya 18 partai politik dan Pemilihan Presiden diikuti tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga: Novita Hardini terbanyak raih suara artis DPR RI dapil Jatim
Baca juga: Capres Prabowo temui SBY di Pacitan Jatim
Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.
"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.
"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.
Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.
"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.
"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).
MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.
Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.
Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot demo slot88、link daftar slot gacor hari ini、www maxwin slot
Terkait:situs aman slot、slot gacor 88、imbajpslot、adu gacor slot、acegaming888、10 situs slot gacor、slot 2022 terpercaya、situs slot gacor terbaru、slot gacor terupdate、super jackpot 88
bab terbaru:emas 7 slot login(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《togel dompet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,zeusgacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel dompet》bab terbaru。