puriselot

Nona Junhuan

Teten Bakal Panggil TikTok Lagi Usai 'Bohong' soal Project S******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki bakal memanggil lagiTikTok karena disinyalir berbohong soal janji tak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia.

Teten hari ini mendapat aduan dari sejumlah produsen lokal yang berjualan di marketplace, termasuk TikTok Shop. Menurut aduan UMKM tersebut, masih banyak barang impor dengan harga sangat murah dijajakan di lokapasar.

"Coba lihat TikTok kan janji untuk tidak melakukan predatory pricing, tapi saya lihat tadi di online ada parfum Rp100, celana pendek Rp2.000. Itu harga pokok penjualan (HPP)-nya saja, ongkos produksinya di dalam negeri sudah pasti di atas Rp15 ribu," katanya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

"Artinya begitu impor biasa masuk dulu barangnya ke dalam negeri, lalu baru jualan online di sini. Berarti saya melihat ini pasti ada yang keliru dari kebijakan bea masuknya. Saya melihatnya itu," tutup Teten.

Co-founder JINISO Dian Fiona menghadap Teten untuk melaporkan kecurigaan soal TikTok memata-matai minat belanja masyarakat Indonesia.

"China itu sudah mulai canggih, misalkan dia beli produk dari JINISO, terus dia kirim ke China supaya dari sana dia bisa buat sedemikian rupa sejenis mereka. Tapi, memang bahan dari mereka kualitasnya kurang dibandingkan dari Bandung (produk JINISO)," ungkap Dian secara terpisah usai konferensi pers di tempat yang sama.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan sebelumnya menyambangi kantor Teten di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.

Anggini membantah Project S menjadi cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia bisa dimata-matai demi masuknya produk impor China ke Indonesia. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop merupakan entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Ia menyebut hadirnya TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutup Anggini.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Perusahaan Tommy Soeharto Digugat Rp731 M Buntut Ingkar Janji******

Perusahaan asal Norwegia Parbulk II AS (Parbulk) menggugat perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS).

Gugatan itu didaftarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2023 lalu dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Parbulk II AS menggugat HITS karena perusahaan itu telah melanggar perjanjian (wanprestasi) sewa kapal. Dalam perkara ini, Parbulk II AS menunjuk Roni Heilig Marpaung sebagai kuasa hukum.

Perusahaan itu juga meminta hakim menghukum HITS membayar kerugian yang diderita sebesar US.183.659 atau sekitar Rp731,15 miliar (asumsi kurs Rp15.174 per dolar AS).

"Atau nilai yang setara yang dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat tanggal pembayaran oleh tergugat," demikian bunyi petitum tersebut seperti dikutip pada Kamis (10/8).

Selanjutnya, Parbulk II AS juga meminta hakim untuk menyatakan putusan terhadap perkara a quodapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau bantahan.

Parbulk II AS juga meminta hakim menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijatuhkan sebelumnya atas harta kekayaan milik HITS .

Adapun aset HITS yang diminta untuk disita berupa 599.274 lembar saham di PT Humpuss Transportasi Kimia. Lalu, 182.982 lembar saham di PT Humpuss Maritim Internasional.

Selanjutnya, ada juga tiga kapal minyak jadi, satu kapal minyak mentah, dua kapal gas cair, empat kapal kimia cair, dan satu kapal tambat.

Berikutnya, ada satu kapal keruk, dua kapal tongkang, tiga tongkang, dan 18 kapal tunda. Selain itu, ada juga perlengkapan kantor, kendaraan kantor, peti kemas, dan kapal dalam penyelesaian.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Corporate Secretary PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Okty Saptarini untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

Harga Beras Naik, Tembus Rp28 Ribu per Kg di Palangkaraya******

Harga beras naik di sejumlah pasar di beberapa wilayah di Indonesia. Saat ini, harga beras sekitar Rp13.600 hingga Rp28 ribu per kilogram (kg).

Berdasarkan info harga pangan Nasional, Jumat (11/8), rata-rata harga beras naik tertinggi untuk kualitas super I sebesar 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg.

Di Sumatera Barat misalnya, harga beras kualitas super I rata-rata Rp16.350 per kg. Di Kota Padang, harga tercatat Rp17.500 per kg dan Bukit Tinggi Rp15.650 per kg.

Bahkan, di Pasar Kramat Kota Cirebon harga beras kualitas super ini tembus Rp26 ribu per kg dan di Pasar Kahayan Palangkaraya tercatat Rp28 ribu per kg.

Tak hanya itu, rata-rata harga beras kualitas bawah juga naik sebesar 0,41 persen menjadi Rp12.100 per kg. Sedangkan beras kualitas medium tetap sekitar Rp13.350 per kg sampai Rp13.600 per kg.

Sementara, berdasarkan info pangan Jakarta, harga beras juga naik Rp12 untuk kualitas IR I menjadi Rp12.435 per kg dan IR II naik Rp59 menjadi Rp11.719 per kg.

Lebih lanjut, harga beras pera di wilayah DKI Jakarta juga naik tipis sebesar Rp89 menjadi Rp13.936 per kg sepanjang hari kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Pemerintah Kaji Insentif untuk Mobil Hybrid******

Pemerintah tengah mengkaji insentif untuk mobil hybridberdasarkan emisiyang dihasilkan. Artinya, makin rendah emisi, maka insentif yang diberikan makin besar.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan mobil bermesin bakar (Internal Combustion Engine/ICE) dengan teknologi hybrid bertujuan mengurangi emisi karbon sehingga layak jika diberikan insentif seperti mobil listrik.

"Kami akan mencoba pendekatan yang carbon unit analisis. Misalkan sekarang produk A dia cuma 95 gram CO2 per km, nanti tahun depan dia mengeluarkan produk baru 75 gram per km, inilah yang diberikan rewardsupaya bisa lagi masuk 40 gram per km, ke 30 gram per km, dan seterusnya," ujar Taufiek dalam diskusi bertajuk Otomotif, Ujung Tombak Dekarbonisasi Indonesia yang digelar di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (8/8).

Karenanya, ia menyarankan insentif tambahan yang bisa diberikan untuk mobil hybrid berupa diskon PKB dan BBNKB hingga menjadi masing-masing 7,5 persen dan 1,31 persen hingga totalnya menjadi 8,81 persen.

Selain itu PPnBM mobil hybrid juga dia usulkan dipangkas sampai 0 persen atau minimal seperti Low Cost Green Car (LCGC) 3 persen. Insentif-insentif baru itu dinilai bisa mengurangi harga mobil hybrid 8-11 persen.

"Saat ini, BEV mendapatkan insentif BBN dan PKB. Saya kira ini bisa dipertimbangkan juga ke hybrid, karena bisa mengurangi emisi sampai 50 persen. Jadi, mobil hybrid layak mendapatkan tambahan insentif," kata Riyanto.

Saat ini jenis insentif bagi mobil hybrid, walau menggunakan baterai listrik, lebih sedikit dari mobil listrik.

Mobil listrik diberikan insentif berupa tarif 0 persen untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu mobil listrik juga mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen hingga menjadi 1 persen. Kemenperin juga sudah mengungkap ingin memberikan penghapusan pajak mobil impor CBU menjadi 0 persen berbasis investasi produsen.

Sedangkan, mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 6 persen, sedangkan PKB dan BBNKB disamakan seperti mobil bermesin bakar atau ICE maksimal 12,5 persen dan 1,75 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

Ironi BUMN Karya: Tulang Punggung Pembangunan dan Utang Rp46,21 T******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Lihat saja, belakangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

"Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Mahendra enggan merinci berapa BUMN Karya yang mendapat pinjaman sebesar itu dan porsinya. Ia berdalih data tersebut terlalu teknis.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," ucapnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/8).

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini, ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Lantas, apa yang memicu BUMN Karya memiliki utang menggunung kepada perbankan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment(ROI) yang baik. Bahkan, kata Ronny, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah, dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

BUMN Perlu Privatisasi

Shenglongxu

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]