gadun slot login link alternatif

Wuhuang Fentian

Penguatan 302 Saham Angkat IHSG ke 7.098******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.098  pada Senin (31/10).  Indeks saham menguat 42,85 poin atau plus 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 302 saham menguat, 220 terkoreksi, dan 185 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor energi di angka 2,17 persen.

Bursa saham Eropa mayoritas menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,37 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,46 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,24 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika dominan hijau. Indeks S&P 500 naik 2,46 persen, indeks NYSE menguat 1,55 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 2,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi******

Ting ting ting.....

Ponsel milik Nauval Helmy berdering, tanda sebuah pesanan masuk ke toko daringnya (market place). Ia pun langsung bergegas ke 'markas' di lantai dua rumahnya.

Di sana, tampak puluhan akuarium berjajar yang menjadi rumah ribuan ikan. Mereka adalah ikan jenis cichlid dengan beragam warna dan ukuran.

Dengan cekatan Nauval mengambil lima ekor ikan berjenis dragon blood berwarna jingga, persis dengan pesanan pelanggannya. Dalam hitungan detik, para ikan yang berukuran kecil itu sudah pindah dari akuarium ke plastik berisi air. Setelahnya, mereka dibekali pula dengan oksigen sebagai 'tabungan napas' selama di perjalanan.

Plastik dua lapis itu diikat kencang dan dikemas dengan kantong plastik lagi. Faktor keselamatan ikan memang jadi prioritas utama Nauval. Pasalnya, ikan yang dia pelihara sebagian dia ternak sendiri. Prinsipnya dalam berniaga bukan sekadar mencari cuan, tapi juga memastikan ikan-ikannya mendapat rumah dan pemilik baru yang layak pula.

Usahanya dirintis sejak lulus sekolah menengah kejuruan (SMK), tepatnya pada 2014.

Foto: CNN Indonesia/Poppy Fadhilah Nauval Helmy menceritakan perjuangannya dalam bisnis ikan. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)

Membangun bisnis bukan perkara mudah, apalagi Nauval mengerjakan semuanya sendiri. Mulai dari memberi makan, menguras akuarium dan kolam, mengurus pesanan di aplikasi daring, hingga mengantar ikan untuk cash on delivery (COD) dengan pelanggan.

Bagi sebagian orang, pandemi adalah momen yang membuat usahanya babak belur. Kendati demikian, nasib lain terjadi pada UMKM milik Nauval. Bisnisnya melonjak pesat kala pandemi. Bahkan, omzet yang diraihnya menembus angka Rp50 juta per bulan.

Nauval mengatakan omzet yang dapat diraih pada titik tertinggi bisnisnya, yakni Rp4-5 juta per hari.

Pesanan yang terus menerus mengalir membuat tangannya tak cukup lagi mengerjakan semuanya sendiri. Untuk itu, Nauval mulai melirik jasa antar yang ditawarkan penyedia jasa transportasi ojek online (ojol).

Nauval mengaku bisnisnya sangat terbantu dengan jasa antar ojol. Sebab, manajemen waktunya jadi lebih efisien ketimbang mesti mengantar langsung ke pelanggan.

"Awalnya COD. Ada banyak perubahan (sejak memakai jasa antar), kayak waktu yang biasanya dipakai buat COD, sekarang diwakilkan dengan ojol. Kita jadi bisa melakukan hal yang lain sebenarnya. Banyak waktu yang dipangkas lah istilahnya. Yang biasanya sebelum ada Gojek ini kita sibuk di jalan, nganter ke sana-ke sini, semenjak adanya Gojekkita kebantu sebenarnya," ungkap Nauval kepada CNNIndonesia.com, Minggu (30/10).

Tak hanya itu, risiko atas keselamatan ikan selama di perjalanan pun sangat kecil. Sebab, ikan tak perlu puasa jika waktu pengirimannya singkat.

Sebagai informasi, ikan memang harus melewati fase puasa apabila akan melewati pengiriman dengan waktu lama. Hal itu dilakukan untuk mencegah ikan mati keracunan kotorannya sendiri selama di perjalanan.

Lihat Juga : LAPORAN KHUSUSSarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?

Oleh karena itu, Nauval mengklaim kerap kali menyarankan pelanggannya untuk memilih opsi pengiriman menggunakan jasa antar ojol jenis instan.

"Kalau masih dalam Jabodetabek, gueselalu menyarankan (pelanggan memilih jasa antar) instan. Karena lebih efisien waktu. Risiko ke ikannya juga sangat kecil malah. Ikan enggakperlu puasa," ujar dia.

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi

Penyihir Ekstradimensi

Menhub Pastikan Kereta Cepat Diperpanjang Sampai Surabaya******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan diperpanjang hingga Surabaya.

Ia mengatakan dengan kereta cepat, maka rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam.

"Kereta cepat juga begitu membangunnya kok Jakarta-Bandung ya, banyak kok-nya gitu, tapi kalau kita yakin bahwa akan kita bangun Jakarta-Surabaya, bayangkan 4 jam," katanya dalam Seminar Nasional Sustainable Smart Transportation, dikutip dari detik, Jumat (28/10).

"Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam," kata Budi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada 2023. Nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di empat stasiun, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Kendati demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya, datang dari lonjakan biaya.

Dalam proposal penawaran yang disampaikan Pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US,13 miliar.

Namun berdasarkan hitungan terbaru KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB US,9 miliar atau Rp28,5 triliun.Dengan pembengkakan itu, anggaran pembangunan yang dibutuhkan naik jadi Rp118,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Wajar Ramai TKA China di Industri Nikel, Wong Investasi dari Mereka******

Indonesia memiliki cadangan nikelterbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Tudingan itu disampaikan oleh eks wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air lebih banyak mempekerjakan pekerja China dibandingkan pekerja lokal.

"Ini (Indonesia) daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir pekan lalu.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang Luhut.

Lalu seperti apa faktanya?

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang.

Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China.

Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.

Namun, terkait dengan mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti yang disampaikan oleh JK.

"Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI.

"Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.

Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

"Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya," terang dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan.

"Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.

Menurutnya, investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.

Nah, ketika pemerintah ingin mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi.

"Tentu saja mereka mengerti bahwa Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka (China)," jelasnya.

Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Pengawasan Jangan Kendor

Bajak Laut Dewa Super Druid

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]