enjoyqq

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Induk Perusahaan Facebook Bakal Kembali PHK 10 Ribu Karyawan Tahun Ini******

Meta, induk perusahaan Facebook, berencana untuk kembali memangkas atau mem-PHK10 ribu karyawannya pada tahun ini.

Mengutip CNN pada Selasa (14/3), keputusan tersebut diumumkan oleh CEO Mark Zuckerberg dalam postingan di Facebook.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulisnya.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5.000 peran terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Zuckerberg.

Sebelumnya, pada November lalu, Meta juga mengumumkan akan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu pekerjaan, yang merupakan pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja kali ini diharapkan akan diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin membutuhkan waktu hingga akhir tahun.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft. Tindakan ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang diinduksi oleh pandemi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Kolaborasi Indonesia dan Vietnam untuk Kedepankan Sentralitas ASEAN******

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melanjutkan roadshowke Vietnam pada 12-14 Maret 2023.

Roadshowkali ini bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerja sama ekonomi kawasan untuk memajukan ASEAN Centrality.

Sebagai bagian dari misi roadshowke Vietnam saat ini, Keketuaan ASEAN-BAC bertujuan mendorong bisnis dan pemerintah di Vietnam untuk turut berpartisipasi dalam lima prioritas dan delapan legacy projects, yang meliputi kerja sama perdagangan regional, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan yang terbaru adalah ASEAN Business Entity.

Pembahasan berpusat pada kolaborasi legacy ASEAN-BAC, seperti ASEAN QR Code dan Inclusive Closed Loop, serta percepatan pengembangan sektor-sektor utama yang disorot oleh Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, teknologi tinggi, dan transformasi digital.

Roadshowini juga membuahkan hasil yang nyata, yaitu penyelenggaraan forum promosi bisnis dan perdagangan Indonesia-Vietnam yang merupakan bagian dari kegiatan menuju ASEAN Business Investment Summit dan ASEAN Business Awards.

Forum ini akan berfungsi sebagai platform untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama untuk kerja sama antara kedua negara dan mempromosikan proyek-proyek hijau, dengan harapan dapat menarik lebih banyak minat dari bisnis dan menghasilkan kemitraan yang nyata.

Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam memperluas posisi ASEAN sebagai pemegang kunci ekonomi global, mengingat PDB gabungannya melebihi 60 persen dari total PDB kawasan.

Keberhasilan Vietnam dalam pembangunan ekonomi Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan lingkungannya yang ramah bisnis, posisi negara yang strategis, perluasan pasar domestik, dan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata yang mengesankan lebih dari 6 persen sejak 1986.

Partisipasi proaktif Vietnam dalam prakarsa ekonomi ASEAN, seperti sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), menyoroti komitmen negara untuk memperkuat integrasi dan kerja sama ekonomi di kawasan.

"Karena kedua negara memainkan peran penting di kawasan ASEAN, kemitraan berkelanjutan Indonesia dan Vietnam dalam konektivitas ekonomi memainkan peran yang sangat penting untuk memperluas posisi kawasan ini sebagai pemain ekonomi global utama. Dengan letaknya yang strategis di peta Indo-Pasifik, ASEAN berpotensi menjadi 'magnet' pertumbuhan global selanjutnya," kata Arsjad dikutip Rabu (15/3).

Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vietnam

Vietnam menempati peringkat ke-11 di antara mitra dagang utama Indonesia, dengan volume perdagangan sebesar US miliar pada tahun 2022. Kedua negara ini telah menjalin kemitraan di berbagai sektor seperti pembangunan pedesaan, pemanfaatan batu bara dan gas, serta kerja sama hukum.

Perusahaan Indonesia telah berinvestasi secara signifikan di Vietnam, dengan 106 proyek investasi valid senilai 8,9 juta. Selain itu, lebih dari 40 perusahaan Indonesia beroperasi di Vietnam, memproduksi barang dan jasa baik untuk pasar maupun ekspor Vietnam.

Perusahaan Vietnam juga telah menginvestasikan juta dalam 17 proyek di Indonesia dalam industri perdagangan, teknologi informasi, dan pertanian.
Selanjutnya, pada Desember 2022, Indonesia dan Vietnam mengumumkan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dengan saling menghormati hak ekonomi masing-masing.

Ketua Alternatif ASEAN-BAC, Bernardino Vega menyatakan bahwa Indonesia dan Vietnam telah sering melakukan pertukaran delegasi dan telah menandatangani sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerja sama, termasuk deklarasi visi bersama untuk kerja sama pertahanan periode 2017-2022.

"Kami percaya bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi potensial yang dapat dijajaki antara kedua negara, yang juga dapat berkontribusi dalam penguatan kawasan ASEAN," ujar Bernardino.

Hancurkan Tuhan

Pemegang Saham PT Sinar Dunia 'Ribut' di Pengadilan******

Salah satu pemegang sahamPT Sinar Dunia, Tony Damitrias menggugat dua pemegang saham lainnya, Wong Chin Moi dan Lie Irwan Damitrias ke pengadilan.

Gugatan diajukan Tony di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 10 November 2022 dengan nomor perkara 527/Pdt.G/2022/PN Smg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan beberapa gugatan.

Kedua, menyatakan PT Sinar Dunia merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dan karena itu harus dibagi secara seimbang.

"Dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan," tulis petitum gugatan tersebut.

Ketiga, menyatakan CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Keempat,menyatakan menurut hukum hak merek dan hak cipta yaitu daftar hak merek milik keluarga atau bersama, penggugat, alm. Lie Yuwono Ali, dan Lie Irwan Damitrias adalah milik bersama penggugat dan para tergugat dan memiliki hak bersama untuk digunakan secara masing-masing dan atau bersama-sama.

Kelima, menghukum para tergugat untuk melakukan pembagian terhadap aset-aset dari tiga perusahaan yaitu PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo serta aset-aset yang dimiliki bersama dalam perusahaan untuk dapat dibagi masing - masing 1/3 sama besarnya atas mesin-mesin produksi.

Keenam, menghukum para pihak untuk membagi tanah dan bangunan gudang dengan sertifikat HGB No. 383/Muktiharjo Lor. yang berlokasi di Jalan Industri 2 No.72, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang masing-masing memiliki hak 1/3 bagian sama ratanya.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan seluruh data pelanggan/pembeli dari Usaha PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo untuk diserahkan kepada penggugat dan untuk dapat digunakan bersama-sama," bunyi petitum tersebut.

Penggugat juga meminta meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Terakhir ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Dunia Andana Ali menyebut sengketa hukum antar pemegang saham produsen buku tulis tersebut akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Andana menyebut sekitar 400 karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu.

"Perusahaan ini dalam kondisi sehat, berkembang, dan memberikan lapangan pekerjaan," kata Andana di Semarang, dikutip dari Antara.

Maka dari itu, Andana berharap pihak yang bersengketa memikirkan nasib ratusan karyawan bersama keluarganya akibat permasalahan hukum ini.

Belum ada pernyataan langsung dari para penggugat ataupun tergugat terkait perkara di Pengadilan Negeri Semarang ini.

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (14/3) pukul 15.00 WIB dari semula berjudul 'Pemegang Saham Produsen Buku Sinar Dunia Ribut di Pengadilan'.

Kaisar Agung

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.

Oga Emas dari dunia lain

Pemesanan Tiket Kereta Api Tambahan Mudik 2023 Dibuka Mulai 13 Maret******

Kereta Api Indonesia (KAI) menambah tiket keretaapi jarak jauh tambahan mudik Idul Fitri 2023 sebanyak 487.180 tempat duduk. Penjualan tiket tambahan ini dimulai pada Senin (13/3) pukul 00.00 WIB.

Tiket tambahan ini, yang rata-ratanya 22.144 tempat duduk per hari, diberikan buat mengantisipasi permintaan yang terus meningkat.

Tiket tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, Bandung - Semarang dan Yogyakarta - Surabaya.

"KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat guna mudik menggunakan kereta api pada momen Lebaran 2023," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, dalam siaran resmi, Minggu (12/3).

KAI sebelumnya sudah membuka penjualan tiket kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada Minggu (26/2).

Pada Minggu (12/3) pukul 19.00 WIB, sebanyak 514.127 tiket atau 32,3 persen dari total tiket tersedia 1.594.014 telah terjual.

Berikut daftar Kereta Api tambahan mudik 2023:

- Tanggal 1, 2, 6-9, 13-30 April 2023

KA Sancaka Tambahan (Surabaya Gubeng - Yogyakarta pp)

- Tanggal 1, 2, 7-9, 14-30 April 2023 

KA Arjuno Ekspres (Surabaya Gubeng - Malang pp)

- Tanggal 1-10, 12-30 April 2023 

KA Argo Sindoro Tambahan (Semarang Tawang - Gambir pp)

- Tanggal 6-30 April 2023

KA Gajayana Tambahan (Malang - Gambir pp)
KA Sembrani Tambahan (Surabaya Pasarturi - Gambir pp)
KA Argo Sindoro Tambahan (Semarang Tawang - Gambir)
KA Argo Muria Tambahan (Gambir - Semarang Tawang)

- Tanggal 11-30 April 2023

KA Kertajaya Tambahan (Surabaya Pasarturi - Pasar Senen)
KA Brantas Tambahan (Blitar - Pasarsenen)
KA Ciremai (Semarang Tawang - Bandung)

- Tanggal 12-30 April 2023
KA Argo Lawu Tambahan (Solo Balapan - Gambir pp)
KA Argo Dwipangga Tambahan (Solo Balapan - Gambir pp)
KA Taksaka Tambahan (Yogyakarta - Gambir pp)
KA Kertajaya Tambahan (Pasar Senen - Surabaya Pasarturi)
KA Brantas Tambahan (Pasar Senen - Blitar)
KA Ciremai (Bandung - Semarang Tawang)
KA Malioboro Ekspres (Malang - Yogyakarta pp)
KA Pasundan Tambahan (Surabaya Gubeng - Kiaracondong pp)
KA Tambahan Sbi - Sgu - Gmr (Surabaya Pasarturi - Surabaya Gubeng - Gambir pp)

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.