kaisartoto88

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Harga Emas Antam Kinclong di Rp1,063 Juta Hari Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antambertengger di posisi Rp1,063 juta per gram pada Selasa (9/5). Harga emas naik Rp4.000 dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp4.000 dari Rp953 ribu menjadi Rp957 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp581,5 ribu, 2 gram Rp2,06 juta, 3 gram Rp3,07 juta, 5 gram Rp5,09 juta, 10 gram Rp10,12 juta, 25 gram Rp25,18 juta, dan 50 gram Rp50,29 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,29 persen menjadi US.027,4 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,02 persen ke US.021,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas bakal ditopang oleh kekhawatiran pasar terhadap gagal bayar utang AS.

Karenanya, pasar cenderung memilih emas untuk berinvestasi.

"Investor juga terlihat masih wait and seedata inflasi AS besok," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.000 per troy ons dan resistanceUS.038 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

10 Provinsi dengan Rerata Upah Tertinggi di RI, Jakarta******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi DKI Jakarta dan Papua memiliki rerata upah bulanan pekerja tertinggi per Februari 2023.

DKI Jakarta menempati urutan pertamaprovinsi dengan rerata upah paling tinggi sebesar Rp5,07 juta per bulan. Namun, nominal ini turun 9,27 persen (year on year/ yoy) jika dibandingkan Februari 2022 yang mencapai Rp5,58 juta.

Papua tercatat menjadi provinsi keduadengan rata-rata upah tertinggi per Februari 2023 sebesar Rp4,15 juta. Angka tersebut di atas upah minimum provinsi (UMP) 2023 Papua yang hanya Rp3,86 juta.

Urutan ketigadiduduki Kepulauan Riau sebesar Rp4,14 juta alias tumbuh 0,20 persen secara yoy. Keempat,Kalimantan Timur mencatat Rp3,94 juta.

Kelima,ada Banten dengan Rp3,73 juta. Keenam, Kalimantan Utara yang mengantongi rata-rata upah Rp3,55 juta.

Ketujuh,Jawa Barat mencatatkan upah rerata Rp3,33 juta per Februari 2023. Kedelapan,ada Papua Barat sebesar Rp3,30 juta.

Kesembilan,Sulawesi Utara sebesar Rp3,21 juta. Kesepuluh,ada Bali dengan Rp3,20 juta yang tumbuh paling pesat 20,70 persen yoy dari sebelumnya hanya Rp2,65 juta.

Berikut 10 provinsi yang mencatat rerata upah terbesar per Februari 2023:

1. DKI Jakarta Rp5,07 juta (turun 9,27 persen yoy)
2. Papua Rp4,15 juta (turun 5,21 persen yoy)
3. Kepulauan Riau Rp4,14 juta (naik 0,20 persen yoy)
4. Kalimantan Timur Rp3,94 juta (naik 3,62 persen yoy)
5. Banten Rp3,73 juta (naik 2,36 persen yoy)
6. Kalimantan Utara Rp3,55 juta (naik 5,96 persen yoy)
7. Jawa Barat Rp3,33 juta (naik 3,05 persen yoy)
8. Papua Barat Rp3,30 juta (naik 0,38 persen yoy)
9. Sulawesi Utara Rp3,21 juta (turun 1,15 persen yoy)
10. Bali Rp3,20 juta (naik 20,7 persen yoy)

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Microsoft Tunda Kenaikan Gaji Tahun Ini Demi Hemat Biaya******

Microsoft mengumumkan tak akan ada kenaikan gajiuntuk pekerja tetap mereka pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella melalui e-mailkepada parastaf.

Langkah ini diambil Microsoft untuk mengurangi biaya karena pendapatan yang tumbuh lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain itu, pada awal Januari kemarin, perusahaan pembuat perangkat lunak ini juga sudah mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 10 ribu pekerja atau sekitar 5 persen dari jumlah pegawai nya di seluruh dunia.

Peningkatan pengeluaran Microsoft terjadi karena strategi yang salah pada tahun lalu. Di mana saat ekonomi masih sulit dan inflasi melanda, perusahaan justru menaikkan anggaran untuk prestasi atau bonus bagi karyawan.

Tahun ini, Microsoft akan tetap memberikan bonus seperti tahun lalu, namun memang jumlahnya kembali normal, serta tidak ada kenaikan gaji.

"Kami akan mempertahankan anggaran bonus dan penghargaan saham kami lagi tahun ini, namun, kami tidak akan terlalu banyak mendanai sejauh yang kami lakukan tahun lalu, membawanya lebih dekat ke rata-rata historis kami," tulis Nadella melalui e-mail, dikutip CNBC.com, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Sulaiman Al Rajhi, Taipan Rp112 T yang Pilih Jatuh 'Miskin' Demi Amal******

Menikmati kekayaandari hasil kerjakeras di masa tua mungkin itu menjadi impian setiap orang. Tapi itu tidak sama halnya dengan yang dilakukan olehSulaiman Al Rajhi.

Pengusaha sukses Arab itu memilih untuk jatuh miskin lagi dengan menyumbangkan hartanya, baik dalam bentuk uang, saham maupun properti untuk beramal.

Lalu siapa sebenarnya Sulaiman Al Rajhi dan bagaimana dia bisa kaya raya dan menyumbangkan banyak hartanya?

Maklum, Al Rajhi kecil memang berasal dari kalangan keluarga miskin. Karena keadaan tersebut, ia sudah harus bekerja sebagai porter di Pasar Al Khadra Riyadh meski baru berusia 9 tahun.

Di usianya yang masih hijau, ia harus mondar mandir membawa barang belanjaan untuk pembeli di pasar tersebut. Kemudian pada saat usianya menginjak 12 tahun, Al Rajhi harus bekerja sebagai pengumpul kurma dengan bayaran tak lebih dari 6 rial per bulan.

Kondisi hidup yang demikian membuatnya juga tidak jarang harus tidur beralas kerikil di tempat kerja. Tak hanya itu, karena kondisi tersebut ia sering tidur dengan mengenakan pakaian yang ia kenakan saat bekerja.

Pada satu titik, Al Rajhi juga pernah bekerja sebagai juru masak di salah satu hotel di Riyadh dan pelayan di salah satu perusahaan kontraktor Saudi dengan bayaran 60 rial sebulan.

Setelah mempunyai tabungan dari hasil jerih payahnya, Al Rajhi banting setir menjadi pedagang grosir minyak tanah impor. Ia kemudian membuka toko kelontong sendiri untuk melancarkan bisnisnya.

Namun, itu tak berlangsung lama. Pada saat berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menjual tokonya. Langkah tersebut dilakukan terkait keputusannya untuk menikah. Ia memerlukan banyak uang untuk biaya pernikahan sehingga harus menjual tokonya dan menguras tabungannya.

Usai menikah, Sulaiman bekerja di perusahaan penukaran uang milik saudaranya Saleh Al Rajhi. Kolaborasi Al Rajhi dan saudaranya itu membuahkan hasil gemilang. Berkat kerja sama mereka berdua, usaha jasa penukaran uang berkembang pesat.

Mereka memutuskan untuk membuka cabang baru demi menopang perkembangan usaha tersebut. Namun, perkembangan itu tak lantas membuat Al Rajhi berpuas diri.

Pada 1970, Al Rajhi memutuskan untuk mencari tantangan baru; berpisah dengan saudaranya dan kemudian membuka perusahaan penukaran uang sendiri.

Berkat Kepiawaiannya, bisnis tersebut membuat usahanya berkembang pesat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil mengembangkan usaha penukaran uang yang dikembangkannya menjadi 30 cabang yang tersebar di seluruh Arab Saudi.

Bahkan, ia berhasil melebarkan sayap usahanya ke beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Lebanon. Setelah sukses dengan pengembangan jasa penukaran uang itu, pada 1978, Al Rajhi kemudian kembali berkolaborasi dengan ketiga saudara; Saleh Al Rajhi, Mohammed Al Rajhi dan Abdullah Al Rajhi membentuk payung Perusahaan Perdagangan dan Penukaran Al Rajhi.

Setelah dua tahun berjalan, perusahaan tersebut berubah nama jadi Al Rajhi Banking and Investment, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Al Rajhi Bank, salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Bank tersebut tumbuh besar hingga memiliki 600 cabang yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Yordania hingga Malaysia dan memiliki aset hingga US miliar.

Kegemilangan kinerja banknya tersebut membuat kekayaannya melejit. Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Al Rajhi pada 2011 kemarin tembus US,7 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.674 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp112,9 triliun. 

Namun, pada 2015 kekayaan itu turun menjadi tinggal US,1 miliar atau Rp30,8 triliun. Penurunan kekayaan terjadi setelah 2011 lalu, Al Rajhi menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal, mendanai upaya pengentasan kelaparan dan pendidikan di Arab Saudi. 

Puncak dari komitmen itu, ia mentransfer 20 persen sahamnya di Al-Rajhi Bank pada 2013 lalu ke lembaga amal. 

Karena amalnya tersebut, Al Rajhi harus rela terlempar dari daftar orang kaya versi Forbes.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Undangan Pemerintah Arab dan Hiburan Tak Sesuai Syariat Islam

Jalan peri berkabut

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK