angka main 6d 945Jutaan kata 428728Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol yang terdaftar di kominfo》
Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.
"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).
Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.
Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.
"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.
Lihat Juga :Jokowi Tegaskan Bakal Larang Jual Rokok Batangan |
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.
"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).
Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.
Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.
[Gambas:Video CNN]
373.505 Orang Mudik Natal dan Tahun Baru dari Jawa ke Sumatera******
Jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan tembus 312.921 orang terhitung sejak H-8 hingga Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (17-25 Desember 2022).
Sedangkan penumpang dari Pulau Jawa yang menuju ke Sumatera, 373.505 orang pada periode yang sama.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Suharto mengatakan untuk 312.921 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa itu, 19.154 di antaranya dengan jalan kaki dan 293.767 penumpang dalam kendaraan.
Selain penumpang, kata Suharto, jumlah kendaraan yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 72.107 unit. Dengan rincian, 6.308 unit roda dua (motor), 36.111 unit roda empat (pribadi), 3.308 unit bus dan 26.650 unit kendaraan truk/lebih.
Sementara kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 277 unit dengan total perjalanan sebanyak 909 trip.
"Jumlah arus penumpang dan kendaraan tersebut, berdasarkan dari data angkutan Nataru 2022-2023 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni terhitung sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022),"terangnya.
Sebaliknya, lanjut Suharto, jumlah penumpang asal Pulau Jawa yang tiba di Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 373.505 orang, baik penumpang pejalan kaki dan dalam kendaraan. Dari total itu, 21.089 penumpang pejalan kaki dan 352.416 penumpang dalam kendaraan.
"Sedangkan untuk kendaraan, totalnya mencapai 81.683 unit. Rinciannya, 8.185 unit roda dua (motor), 43.475 unit roda empat (pribadi), 3.378 unit bus dan 26.645 unit kendaraan truk/lebih," kata dia.
Kemudian kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 278 kapal dengan total perjalanan sebanyak 914 trip.
"Untuk puncak arus penumpang, itu terjadi pada H-2 jelang Nataru 2022-2023. Meski ada peningkatan, namun tidak sampai terjadi lonjakan. Situasi di Pelabuhan Bakauheni, tetap berjalan lancar," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, puncak arus balik penumpang libur Nataru, diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023 mendatang. Ia memastikan, 65 kapal yang disediakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sangat memadai dalam pelayanan arus mudik dan arus balik Nataru. Dari 65 kapal ini, setiap harinya 35 kapal yang dioperasikan.
"Arus mudik Nataru 2022-2023 sekarang ini, jumlah penumpang dan kendaraan meningkat. Peningkatan ini, berbarengan libur sekolah dan masyarakat tidak pulang dua tahun terakhir karena kondisi pandemi Covid-19," ungkapnya.
Ia mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak dan juga sebaliknya, agar melakukan reservasi perjalanan secara mandiri melakukan pembelian tiket secara online melalui aplikasi Ferizy jauh hari atau minimal H-1 keberangkatan.
Selain itu, pengguna jasa penyeberangan agar selalu menjaga kondisi kesehatan badan dan tetap mewaspadai potensi cuaca buruk, agar perjalanan arus mudik dan balik libur Nataru berjalan lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
"Penumpang wajib beli tiket secara mandiri via Ferizy di outlet resmi seperti Indomaret, Alfamart, BRILink dan Agen Finpay (Delima Point)," pungkasnya.
larangan
Lihat Juga :ANALISISLarangan Jual Rokok Batangan Tak Akan Mempan Tekan Konsumsi |
Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******
Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.
"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).
Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.
Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.
"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.
Lihat Juga :Harga Emas Menguat ke Rp1,014 Juta per Gram Pagi Ini |
Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.
Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.
Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Label:game slot offline pragmatic、slot deposit 5000 tanpa potongan 2021、erek2 melahirkan
Terkait:1000 mimpi bergambar、org slot、oppatoto、bocoran admin rtp、slot gacor maxwin terpercaya、uangme pinjaman online、168 slot online、situs slot 2018、pinjaman mudah、cara ambil uang di kredivo
bab terbaru:jamin jp maxwin 01(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah penerima yang tepat.
Menurutnya, saat ini tarif KRL hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, tarif asli harusnya sekitar Rp10 ribu-Rp15 ribu.
Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi masyarakat mampu akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.
Ia berhitung, dengan asumsi tarif dasar Rp15 ribu, maka dari rumah Awan ke tempat kerjanya di Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa mencapai tarif Rp20 ribu sekali jalan. Jika pulang pergi, maka Awan harus menghabiskan Rp40 ribu dalam sehari.
"Apalagi bisa berapa kali transit. Misal saya dari Bogor ke Tanah Abang, itu transit dan sekali jalan jangan-jangan jadi Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Mending saya ngisibensin daripada naik KRL," kata Awan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Lihat Juga :Menhub Tawarkan Bandara Kertajati ke India hingga Arab Saudi |
Awan menilai kebijakan ini justru membuka peluang untuk pengguna KRL beralih kembali ke kendaraan pribadi. Padahal, menurutnya, setiap warga berhak mendapatkan akses pelayanan transportasi umum, terlepas dari pengelompokan kaya atau miskin.
"Ketika dia bisa naik motor atau mobil, (alih-alih naik KRL) mungkin mereka jadi naik kendaraan pribadi, eh malah jadi macet. Harusnya yang dimahalinpajak mobil tuh, bukan malah cabut subsidi," ujarnya.
Awan pun mempertanyakan kategori kaya yang dimaksud oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Ia menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun bisa jadi memprotes kebijakan ini sebab tak ada kategori 'orang kaya' yang jelas dari pemerintah.
Lihat Juga :Gerai Mixue Menjamur, Kenapa Harga Es Krimnya Bisa Murah? |
"Ini kebijakannya diskriminatif ya untuk warga yang seharusnya dapat subsidi buat pelayanan publik transportasi. Karena orang-orang menengah ke atas pun ya berhak dapat akses ke transportasi publik," tegasnya.
Anker asli Bekasi Akah (29) juga mempertanyakan mekanisme penetapan kategori kaya-miskin yang dirujuk pemerintah. Menurutnya, KRL adalah moda transportasi andalan warga Jakarta dan kota penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
"Kalau ada pembedaan harga tiket, artinya pemerintah melakukan diskriminasi dong. Padahal transportasi massal sudah selayaknya dipandang sebagai hak dan kebutuhan dasar warga megapolitan Jabodetabek," kata Akah.
Lihat Juga :![]() |
Akah berpandangan orang kaya dengan kemampuan membeli kendaraan pribadi seperti mobil semestinya didorong untuk menggunakan transportasi publik, salah satunya lewat harga KRL yang terjangkau.
Ia juga menilai implementasi kebijakan ini akan berantakan sebab sulitnya menentukan kategori kaya dan miskin. Tak cuma itu, Akah meragukan data yang dimiliki pemerintah akan valid.
"Selain itu, pasti akan banyak orang yang main kucing-kucingan juga. Jadi sudahi saja lah rencana subsidi tepat sasaran itu," tuturnya.
Lihat Juga :Pawang Hujan Kebanjiran Order Jelang Tahun Baru, Tarif Jutaan |
Alih-alih menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Akah meminta agar pemerintah membenahi sistem KRL yang menurutnya masih banyak kekurangan di sana-sini. Ia mengaku masih sering harus menunggu lama dan mendapatkan jadwal kereta yang tak tepat waktu.
"Sekarang kalau memang pemerintah mau kurangi subsidi ke orang kaya, jaminan kenyamanan KRL seperti apa sih yang ditawarkan? KRL masih banyak cacatnya kok," tegasnya.
Anker lainnya, Izah (22) berpendapat jika pemerintah ngototuntuk memangkas subsidi KRL, maka pemerintah perlu menerapkan golongan untuk penetapan tarif. Menurutnya, selisih antara tarif dasar saat ini yaitu Rp3 ribu ke rencana tarif Rp10 ribu memiliki selisih terlalu jauh.
"Kayaknyaperlu diperhatikan parameternya dan gapRp3 ribu ke Rp10 ribu itu kan jauh banget. Jadi ya kalau mau dibikin sistem golongan aja biar manfaat," katanya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mewacanakan kenaikan tarif ini dengan membawa semangat subsidi silang. Namun ia berharap pemerintah melakukan pemetaan yang tepat sasaran dan penerapannya tidak memberatkan kelompok rentan.
Terlebih, menurutnya, urusan pencabutan subsidi selama ini kerap menjadi persoalan. Tak hanya subsidi tarif transportasi publik, ini berlaku juga bantuan sosial lainnya. Padahal, Izah melihat masih banyak orang yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan dirinya, yang miskin tidak, kaya apalagi.
"Dengan gajiku yang sekarang, aku pikir aku nggak bisa buat bayar Rp10 ribu tiap naik KRL. Bayar Rp10 ribu tuh buat orang-orang gaji dua digitlah minimal. Itu kan gede bangetbuat orang-orang yang nggak miskin-miskin amat, tapi ya rentan juga kayakaku," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(cfd/pta)Harga sebagian besar aset kripto merosot pada Kamis (29/12) pagi. Pelemahan terdalam dialami oleh XRP.
Mengutip coinmarketcap.com, XRP tergelincir 5,12 persen menjadi USHarga Emas Menanjak ke Rp1,008 Juta per Gram Pagi Ini******
Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,008 juta per gram pada Selasa (27/12). Harga emas tercatat naik Rp2.000 dari Rp1,006 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.
Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp2.000 dari Rp906 ribu menjadi Rp908 ribu per gram.
Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp556,4 ribu, 2 gram Rp1,96 juta, 3 gram Rp2,92 juta, 5 gram Rp4,83 juta, 10 gram Rp9,61 juta, 25 gram Rp23,9 juta, dan 50 gram Rp47,7 juta.
Kemudian, harga emas berukuran 100 gram senilai Rp95,4 juta, 250 gram Rp238,3 juta, 500 gram Rp476,4 juta, dan 1 kilogram Rp952,8 juta.
Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,31 persen menjadi US.809,8 per troy ons. Begitu juga dengan harga emas di perdagangan spot menguat 0,28 persen ke US.803,2 per troy ons pada pagi ini.
Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Penguatan emas ditopang oleh pelemahan dolar AS.
"Sentimenrisk onyang disebabkan oleh pelonggaran kebijakan covid-19 di China serta ekspektasi akan end-of year rallydi bursa melemahkan dolar," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentangsupportUS.785 per troy ons dan resistanceUS.815 per troy ons.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, cardano (ADA) longsor 4,96 persen ke USPemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******
Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.
Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.
"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.
Lihat Juga :Babi Jadi Korban Terbaru Krisis Energi Jerman |
Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.
Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.
Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.
[Gambas:Video CNN]
Berikutnya, pelemahan dialami oleh Ethereum sebesar 1,38 persen ke US.191,52 per koin dalam 24 jam terakhir dan 1,94 persen dalam sepekan.
Selanjutnya, harga Bitcoin terseret 0,88 persen menjadi US.550,67. Dalam sepekan, koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini turun 1,79 persen.
Penurunan harian juga terjadi pada dogecoin dan BNB masing-masing sebesar 2,88 persen dan 0,65 persen.
Lihat Juga :Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda |
Sementara itu, tether, USD coin dan Binance USD stabil di US per keping.
Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto terseret 1,41 persen ke US3,87 miliar dalam sehari.
Saat ini kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.
"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).
Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.
Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.
"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.
Lihat Juga :Jokowi Tegaskan Bakal Larang Jual Rokok Batangan |
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.
"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).
Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.
Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.
[Gambas:Video CNN]
Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.
Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.
Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.
Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.
Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.
Lihat Juga :Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,004 Juta per Gram Imbas Penguatan Dolar |
Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.
Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.
Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.
M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.
Lihat Juga :Aturan Jokowi: Fasilitas Golf-Pacuan Kuda Bos Kantor Bakal Kena Pajak |
Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.
Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.
Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.
Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.
Lihat Juga :Profil Transnusa, Maskapai RI Pemborong 30 Pesawat Made in China |
Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.
Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.
Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).
Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).
Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.
Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.
Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.
《pinjol yang terdaftar di kominfo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,idr188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol yang terdaftar di kominfo》bab terbaru。