tafsir mimpi 91

tempat slot gacor 98Jutaan kata 324853Orang-orang telah membaca serialisasi

《tafsir mimpi 91》

Baru 7 Persen UMKM RI Masuk Rantai Industri, Kalah Jauh dari Vietnam******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)Teten Masduki mengatakan UMKM Indonesia yang masuk rantai pasokan industri baru sebesar 7 persen. Jumlah itu jauh di bawahVietnam, yang mencapai 24 persen.

Teten menjelaskan hal itu terjadi lantaran sekitar 90 persen UMKM Indonesia berskala mikro yang banyak bergerak di sektor kuliner. Sedangkan, UMKM di Vietnam sudah berbasis inovasi dan teknologi.

"Misalnya (UMKM Vietnam) menjadisupplier,menjadi bagian rantai pasok industri otomotif, industri furnitur, industri makanan, industri kesehatan," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, (5/7).

"Jadi industri besar harus membagi sebagian besar pekerjaannya kepada pelaku UMKM. Komponen-komponennya bahan bakunya, segala macam harus distribusinya dari UMKM," katanya.

Lebih lanjut, Teten menyebut potensi belanja di UMKM bisa mencapai Rp2.000 triliun pada tahun ini. Angka itu bersumber dari belanja pemerintahan, belanja BUMN, belanja IKN Nusantara dan lainnya.

"Saya kira potensi belanja UMKM sangat besar. BUMN bisa Rp500 triliun untuk beli produk UMKM, IKN bisa Rp Rp400 triliun, pemerintah Rp500 triliun. Jadi ada potensi bisa Rp2.000 triliun untuk beli produk UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Potensi Tinggi, Otorita IKN Ajak Pebisnis Kazakhstan Bangun Nusantara******

Jakarta, CNN Indonesia--

Para pebisnis yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).

Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30 tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.

Agung menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.

"Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara," papar Agung.

Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.

Agung menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.

Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang USEksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

Lihat Juga : Dirayu IMF Hingga Digugat ke WTO, Seberapa Gurih Cadangan Nikel RI?

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara Keras soal IMF Minta Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr),67-1,09 miliar, di mana untuk memenuhi kebutuhan itu akan digunakan skema pendanaan PPP atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

"Misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya," kata Agung.

Adapun dari ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.

Sedangkan enam sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.

Bambang menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan.

Untuk empat fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang lebih luas dan masif.

"Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.

(rea/rea)

[Gambas:Video CNN]

---

Label：kincir86、yoi4d、pinjaman online yang pasti diterima

Terkait：trik gacor、liontoto、rajaselot、panen288、situs sabung ayam online terpercaya、slot ampuh、slot joni、garasipoker、slot terpercaya terbaru、kota188

---

---

bab terbaru：buku mimpi 90（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28