erek erek uang
cara pakai cicilan di shopee 204Jutaan kata 34937Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek uang》
Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******
JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.
“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.
Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:
“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.
“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.
Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”
Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.
Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.
Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.
Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.
Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.
Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.
Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.
Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.
Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.
Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.
Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.
DK PBB Kali Ke******
WASHINGTON DC — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (21/12/2023), kembali menunda pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mengenai bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini menjadi penundaan yang keempat kalinya pada pekan ini.
DK PBB yang terdiri atas 15 negara anggota diperkirakan akan bertemu pada Jumat untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UAE) itu.
Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari
Rancangan resolusi itu dilaporkan menyerukan “langkah-langkah mendesak” untuk memungkinkan pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan kepada warga sipil yang terkena dampak di Gaza.
Negosiasi tertutup yang intens telah dilakukan sepanjang pekan ini oleh Dewan Keamanan untuk menghindari veto Amerika Serikat.
Setelah pertemuan yang membahas situasi di Timur Tengah, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan “siap” untuk memberikan suara pada rancangan resolusi tersebut.
“Saya hanya ingin berbagi dengan kalian bahwa kami telah bekerja keras dan giat selama sepekan terakhir dengan Uni Emirat Arab, dengan negara lain, dengan Mesir, untuk menghasilkan resolusi yang bisa kami dukung. Dan kami memiliki resolusi itu sekarang,” katanya, tanpa memberikan informasi bagaimana dia akan memberikan suaranya, dilansir Antara.
Israel membombardir Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 52.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong tersebut.
Serangan Israel juga menimbulkan kerusakan parah pada rumah-rumah dan infrastruktur lainnya, serta menyebabkan krisis makanan, air dan obat-obatan.
Israel mengatakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berharap tidak ada lagi anggota DK PBB yang memveto rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Jalur Gaza.
Konflik antara Israel dan Palestina di Gaza dia bahas dalam tiga pertemuan terpisah, masing-masing dengan Menlu Tunisia Nabil Ammar, Presiden Tunisia Kais Saied, serta Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani di Tunis pada Kamis (21/12/2023).
Retno mengatakan bahwa Indonesia dan Tunisia sepakat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
“Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi Resolusi di New York dalam waktu dekat,” ujarnya ketika menyampaikan keterangan pers secara daring terkait kunjungannya ke Tunisia.
“Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Retno, menegaskan.
Menlu Retno mengatakan dirinya mengikuti dari dekat negosiasi yang dilakukan di New York dan terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar RI untuk PBB di New York.
“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza,” tutur dia.
Retno kembali menekankan pentingnya gencatan senjata segera, mengingat semakin banyak warga sipil tewas di Gaza maupun di Tepi Barat.
“Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan. Tanpa gencatan senjata, akan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan,” kata dia.
Ia kemudian menegaskan bahwa bahkan dalam perang ada aturan dan hukum yang harus dihormati.
“Indonesia tidak akan berhenti untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dan Tunisia memiliki pandangan yang sama,” tutur dia.
Kantor presiden Amerika Serikat, Gedung Putih, pada Kamis (21/12/2023) mengatakan sejumlah negosiator “secara aktif bekerja” dengan mitra internasional di DK PBB agar resolusi bisa disahkan guna mengatasi bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.
Rancangan resolusi itu berisi seruan bagi “penghentian segera” permusuhan di daerah kantong pantai yang terkepung itu untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, pemungutan suara atas resolusi itu telah tertunda di dewan selama lebih dari sepekan.
AS telah menggunakan hak veto hingga mengakibatkan dua rancangan sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, tidak berhasil disahkan oleh DK PBB.
Presiden AS Joe Biden terus menentang gencatan senjata, dengan mengatakan bahwa langkah itu hanya akan menguntungkan kelompok pejuang Hamas Palestina.
AS, yang merupakan anggota permanen, DK PBB, mengeluarkan veto terakhirnya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada 8 Desember.
Majelis Umum PBB, yakni forum yang di dalamnya AS tidak memiliki hak veto, kemudian dengan cepat membahas masalah tersebut empat hari kemudian.
Di forum itu, sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang tidak mengikat tersebut.
Salah satu poin penting dalam rancangan resolusi yang sedang dipertimbangkan di Dewan Keamanan adalah pembentukan mekanisme PBB untuk memantau pengiriman bantuan, dan apakah mekanisme tersebut harus independen dari Israel dan Hamas.
Label：pinjaman online ilegal 2023、situs belanja china terpercaya、idn 138 slot
Terkait：ign88、erek2 salak、funbet303、tarikan jp paus new fb、slot gacor malam hari ini、situs bola terpercaya 2023、mandala89、situs slot gacor pagi ini、indpoker、situs 88 slot login
bab terbaru：cara cicil barang di kredivo（2024-07-10）
Perbarui waktu：2024-07-10
- Bab 1 toss885
- Bab 2 buku mimpi 48
- Bab 3 boy303
- Bab 4 pola gacor zeus 2023
- Bab 5 ingatbola88
- Bab 6 bonus138 rtp
- Bab 7 sensa138
- Bab 8 slot paling gacor maxwin
- Bab 9 buku mimpi membunuh orang
- Bab 10 simba slot gacor
- Bab 11 ayobet88
- Bab 12 artisqq
- Bab 13 jd id kredit
- Bab 14 situs slot terbaik
- Bab 15 slot gampang menang hari ini
- Bab 16 prediksi togel jakarta
- Bab 17 cara cek id transaksi kredivo
- Bab 18 kentucky eve paito
- Bab 19 rupiahku pinjaman online
- Bab 20 seribu mimpi 75
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah1379bab
Catatan Pedang Jianghu
bonanza 138GAZA —Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan akhir 2023 menjadi salah satu era paling mematikan dalam sejarah konflik Palestina-Israel ketika hampir semua lini memburuk.
Wennesland menyatakan hal ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.
Promosi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih, Kinerja Bisnis Wholesale BRI Kian Solid
Dia juga menyoroti situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza di mana distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza disebutnya masih menghadapi tantangan yang hampir taka teratasi.
Dia juga menyebutkan bahwa di tengah sengitnya pengungsian dan permusuhan, sistem tanggap kemanusiaan berada di ambang kehancuran.
Wennesland mengutuk pembunuhan warga sipil di Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak, dan mengungkapkan kesedihannya atas kematian warga sipil, termasuk 131 staf PBB yang tewas akibat serangan Israel di Gaza.
Wennesland mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meluasnya ketegangan di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Dia mengingatkan serangan maut yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Israel. “Semua pelaku kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban dan segera diadili,” kata dia.
Wennesland terkejut oleh banyaknya pejabat yang membangga-banggakan kekerasan dan menyemangati pembunuhan warga sipil.
Dia mengatakan ekspansi terus menerus permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, mengancam kelangsungan Negara Palestina Merdeka.
Wennesland kembali menegaskan bahwa permukiman Israel terang-terangan melanggar resolusi PBB dan hukum internasional. Dia menyerukan pemerintah Israel segera menghentikan aksinya.
PBB masih berkomitmen mendukung Palestina dan Israel dalam mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB dan perjanjian bilateral guna mencapai solusi dua negara, pungkasnya.
Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan
danabetSOLO —The Engineering Education Center, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University (FT UNS) Solo held a seminar in Building 3 FT UNS Solo, Monday, 5 June 2023.
The seminar discussed curriculum alignment between universities and industries. The seminar presented speakers from the University of Technology Malaysia (UTM) and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).
Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023
The Dean of FT UNS Solo, Sholihin As’ad, said that the seminar presented two speakers from academic and practitioner backgrounds.
He explained, so far the campus and industry have been running separately, especially when compiling the curriculum.
“The industry can also provide input that the graduates they need, the competition, so that we can review the curriculum on campus,” he said when interviewed by Solopos.com in his office, Monday (5/6/2023).
He thought the development of the industry is much different. Even the features of students who are now mostly Millennials and Z Generation have different learning styles. The curriculum on campus also needs to be adjusted.
“We always think that [universities] can, who prepared curriculum for maybe ten years ago, are now changing very fast, especially since the current generation is different,” he said.
In the same vein, a Professor of Structural Engineering from Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Nordin Yahaya said that today’s industry has developed far and campuses must be able to keep up.
The academic from Malaysia who was also the resource person said campuses must increase the relevance, affordability, and flexibility of the curriculum. So that the campus can pursue industrial growth. He said that to align curriculum and industry, partnerships and cooperation were needed.
“There needs to be synergy with the government, industry, alumni, and society from across disciplines. Including collaboration with international partners to improve the quality of education, research, and innovation,” he said as a guest speaker, Monday.
In addition, to realize universities that can synergize with industry, solid leadership is needed. He emphasized campus leaders, in this case, the dean and rector, must have a clear vision.
“The leader have to push the strategic vision and mission of the institution. Motivate all stakeholders and maintain institutional sustainability,” he said
Meanwhile, the General Manager of Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Jaka Purwanto said that he had collaborated with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbudristek) through an independent campus internship program.
“We are collaborating with the independent campus, by providing internships. During the internship, training will be provided. Then we give the project accompanied by a motorbike. This is so that students can strengthen the learning experience,” he said.
He also said students need to be allowed to learn directly from the industry to be able to improve competence and get to know the work culture in companies.
“Then universities need to continue to collaborate with industry to stay updated on industrial developments,” he said.
Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf
slot 88 clubSOLO – Tim Pengabdian dari RG Inovasi Kompetensi Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar pelatihan yang diikuti para guru di Soloraya untuk mendukung program Kurikulum Merdeka dan percepatan integrasi teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
Tim dari UNS beranggotakan Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, S. Pd., M.Si, Dr. Matsuri, M. Pd, Dr. Chumdari, M. Pd, Dr. Fadhil Purnama Adi SH MH., Roy Ardiansyah, M.Pd, dan Dwi Yuniasih Saputri, M.Pd. Integrasi Teknologi merupakan sesuatu yang penting di era sekarang, khususnya di dalam pelaksanaan pembelajaran.
Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023
Di era teknologi seperti sekarang ini, setiap komponen yang terlibat di dalam dunia pendidikan harus mampu memanfaatkannya dengan menggunakan konsep TPACK yakni Teknologi, Pedagogik, And Content Knowledge dalam setiap pembelajarannya baik di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini kemudian menjadi fokus dan perhatian dari Tim Pengabdian UNS Solo.
Selain itu, dalam upaya mengakselereasi implementasi Kurikulum Merdeka maka integrasi teknologi ini menjadi penting. Kurikulum Merdeka membutuhkan supportdari setiap elemen yang ada agar keberjalananya maksimal dan mampu berdampak secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas mutu pembelajaran.
Oleh karenanya. Tim Pengabdian RG Inovasi Kompetensi Guru Sekolah Dasar FKIP UNS yang diketuai oleh Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, S.Pd., M.Si; menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi saat pembelajaran di Kota Solo khususnya dalam menginternalisasi model pembelajaran ke dalam Learning Management System (LMS).
Pelatihan ini digelar di SD ICT Al Abidin, pada Senin (19/6/2023). Ketua Tim Pengabdian, Dr. Idam Ragil WA mengatakan pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga kepada bapak ibu guru untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka khususnya dalam menerapkan model pembelajaran di dalam system LMS.
“Dalam kegiatan pengabdian ini, bapak ibu guru SD dilatih membuat dan mengembangkan Learning Management System (LMS) yang memadai dan tentunya menerapkan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi terkini,” jelas Dr. Idam Ragil pada Senin (19/6/2022). Dr. Idam Ragil menjelaskan peserta sangat tertarik dan bersemangat mengikuti pelatihan ini.
Tidak hanya itu, para peserta juga turut mendiskusikan beberapa cara-cara efektif dan modern dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Selain membantu guru, program ini juga akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
Orang suci pertama sepanjang masa
link to slotSOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar ke-255.
Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.
Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk
Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan.
Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.
“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.
Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.
Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.
Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.
Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.
“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.
Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL.
Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.
“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia.
Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.
Orang kaya yang saleh
prediksi togel kambojaSOLO—Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo akan memberikan somasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam waktu dekat.
Hal ini lantaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2023 yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.
Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%
Wakil Ketua MWA, Hasan Fauzi, menuturkan somasi akan diberikan sebelum nantinya mengambil langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita akan memberikan somasi terlebih dahulu ke kementerian. Karena ini melanggar, harap [Permendikbud No. 24/2023] dicabut,” kata dia ketika ditemui wartawan di Bandara Adi Soemarmo, Rabu (5/4/2023)
Dia mengatakan setelah somasi tidak ditanggapi pihaknya segera membawa ke PTUN. “Ini sedang proses. Segera [akan dibuat somasi], boleh jadi pekan ini,” lanjut dia.
Menurut dia, setelah UNS berstatus PTNBH maka kementerian seharusnya sudah tidak intervensi pemilihan rektor. “Kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27, misal MWA belum bisa menghasilkan rektor dalam tiga bulan, bisa diintervensi,” lanjut dia.
Sedangkan, menurut dia, MWA sudah menghasilkan rektor sejak lima bulan lalu. Dia mengatakan rektor yang saat ini dihasilkan oleh MWA sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan yang sah.
“Adanya Permen, malah melanggar, ini gak mungkin peraturan yang lebih rendah akan menabrak mengulir PP. PP itu yang menandatangani presiden lo, sedangkan permen itu menteri,” lanjut dia.
Atas dasar tersebut, pihaknya akan tetap melaksanakan pelantikan rektor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Tetap [sesuai jadwal], karena 11 April itu berakhirnya rektor yang saat ini,” lanjut dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.
Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.
Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.
“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.
Kelahiran Kembali dan Balas Dendam
bonus new member 100 to rendahJAKARTA — Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme yang menewaskan hampir 100 orang penduduk di provinsi Kerman, Iran.
Tindakan terorisme tersebut disebut keji dan pengecut. Lokasi tersebut merupakan tempat kelahiran dan makam Mayjen Qassem Soleimani yang mengakibatkan sejumlah warga negara Iran mati syahid atau terluka.
Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI
Melalui keterangan resminya, Kedubes Iran di Indonesia menyebut tindakan kejahatan dan teroris ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan dan kekejaman musuh-musuh Iran di mana mereka dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan mencoba mengincar harapan palsu mereka yaitu dapat keluar dari krisis yang dibuat sendiri.
“Tidak diragukan lagi, para musuh Iran dengan melakukan kejahatan keji terhadap warga negara kami, telah memperkuat persatuan masyarakat Iran dengan cita-cita Mayjen Soleimani serta memperkuat solidaritas bangsa besar Iran. Hal ini pun telah memperdalam permusuhan dan kebencian pihak musuh terhadap kami,” ujar keterangan resmi tersebut, Kamis (4/1/2023) dilansir Bisnis.com.
Dalam keterangan resminya Republik Islam Iran juga menegaskan akan menggunakan seluruh kapasitas diplomatik, politik, hukum dan internasionalnya untuk mengutuk serangan teroris yang penuh kebencian ini di seluruh dunia dan mengadili para pelaku dan pihak-pihak yang menjadi otak dibalik serangan ini.
Sejak awal pembentukan rezim Zionis ilegal, teror telah menjadi salah satu alat dan pendekatan Zionis untuk memajukan kepentingan mereka.
Kedubes Iran di Indonesia menjelaskan di tengah kejahatan brutal, tindakan illegal dan serangan mematikan terhadap Gaza, rezim Zionis juga terus melakukan aksi teroris yang agresif di wilayah Suriah.
Tindakan yang disengaja ini khususnya ditujukan terhadap penasihat militer Iran, yang telah hadir di negara ini secara sah dan atas permintaan resmi Republik Arab Suriah sejak beberapa tahun silam.
Di mana mereka telah dan terus memainkan peran penting dalam perang melawan terorisme, kekerasan dan ISIS.
Syahid Seyed Razi Mousavi merupakan penasihat militer senior Iran, yang menjalankan misi untuk mendukung tentara Suriah dalam perang melawan terorisme.
Ia menyumbangkan hidupnya dan menjadi syahid ketika tiga roket yang ditembakkan oleh rezim Zionis dari dataran tinggi Golan yang didudukinya.
Aksi keji dan teroris ini merupakan serangan kedua terhadap penasihat militer Iran pada bulan ini setelah serangan serupa yang dilakukan rezim Israel pada 2 Desember 2023.
Sayangnya, serangan sebelumnya juga menyebabkan tewasnya dua penasihat militer Iran bernama Mohammad Ali Atai dan Panah Taghizadeh.
Kejahatan brutal dan tindakan agresi yang disengaja terhadap penasihat militer Iran pada wilayah teritorial Suriah, yang hadir secara sah dan sesuai permintaan resmi pemerintah Republik Arab Suriah untuk memerangi terorisme, merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap HAM dan integritas wilayah Suriah.
Di sisi lain, tindakan tersebut menunjukkan keinginan rezim Zionis untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.
Semasa hidupnya, rezim Zionis telah melakukan segala macam kejahatan dengan berulang kali dan terus menerus melanggar peraturan dan norma internasional.
Pembunuhan terhadap rakyat dan penasihat militer Iran di provinsi Kerman – Iran dan di Suriah juga merupakan contoh dari kebijakan rezim ini selama 75 tahun silam yang menciptakan ketegangan dan menyebarkan konflik dan perang di kawasan Asia Barat.
Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan teroris rezim Israel yang keji dan pengecut ini. Iran juga memiliki hak yang sah dan melekat berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB untuk membalas dengan tegas atas tindakan ini pada waktu dan tempat yang tepat yang dianggap perlu.
Republik Islam Iran menekankan hak yang melekat pada Republik Arab Suriah berdasarkan hukum internasional untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan sebagai tindakan balasan terhadap serangan teroris dan tindakan agresif rezim Israel terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara ini.
“Tidak dapat disangkal lagi bahwa rezim Israel harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa- nyawa yang tak berdosa. Rezim ini juga harus bertanggung jawab atas kejahatannya terhadap warga dan infrastruktur sipil di Republik Suriah,” tulis keterangan itu.
Republik Islam Iran meminta Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman kejahatan, agresi dan tindakan teror rezim Israel.
Rezim Israel dituding menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan membahayakan keamanan global; rezim Zionis seharusnya dipaksa untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan kegiatan-kegiatannya yang mengganggu stabilitas di kawasan.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kedubes Iran di RI Kecam Tindakan Terorisme di Kerman”
《erek erek uang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，mpo1551Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek uang》bab terbaru。