prediksi togel china hari ini

Sahabat di sebelah

Bahlil Ajak Australia Kembangkan Ekosistem Baterai Listrik******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengajak pemerintah AustraliaBarat berkolaborasi untuk mendukung hilirisasi dan energi baru terbarukan untuk pengembangan ekosistem industri baterai listrik di Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan saat dengan Sekretaris Parlemen Negara Bagian Australia Barat Jessica Jane Shaw di Nusa Dua, Bali (13/11).

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia berkomitmen mendorong investasi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik yang terintegrasi.

Bahlil menyebut Indonesia tidak memiliki bahan mineral lithium yang merupakan salah satu bahan baku baterai.

Namun, kata dia, Indonesia memiliki pasar yang besar dalam industri kendaraan listrik dengan pemain-pemain global besar yang sudah berinvestasi seperti LG, Foxconn, CATL.

"Ini merupakan sebuah peluang besar yang dapat dijajaki antara Indonesia dengan Australia dengan konsep saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan perekonomian kedua negara," ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

Sementara itu, Jessica mengatakan Australia memiliki 50 persen cadangan lithium dunia. Menurutnya, letak geografis kedua negara yang strategis dapat memudahkan Indonesia untuk memperoleh lithium dari Australia.

Oleh karena itu, kedua negara bisa bersinergi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

"Seperti Indonesia, pemerintah Australia juga memiliki ketertarikan dalam hal hilirisasi. Sehingga, ada peluang untuk melakukan kolaborasi dan sharing knowledge antara kedua negara," ujar Jessica.

Menindaklanjuti pertemuan ini, Kementerian Investasi/BKPM akan membentuk tim khusus untuk mengeksplorasi peluang kerja sama Indonesia dengan Australia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Tiantian Perkotaan

Bandara Bali Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20******

PT Angkasa PuraI menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai, Balimelayani kedatangan 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 pada rentang 13 November-15 November 2022 atau menjelang  puncak KTT G20.

Data tersebut per Selasa (15/11) pukul 11.00 Wita. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai lokasi penempatan pesawat VIP delegasi KTT G20, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11).

Rinciannya, 5 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta 2 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

Sedangkan pada 14 November 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20.

Rinciannya; 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda ada dua pesawat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda, serta 6 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab ada dua pesawat, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

Kemudian, pada 15 November 2022, terdapat kedatangan 2 pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian 1 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta 1 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa keseluruhan pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali. Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju keabadian itu sulit

Korea Selatan Banting Harga Apartemen, Murah Meriah******

Harga apartemen di Korea Selatanmerosot 1,2 persen pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang terbesar untuk setidaknya 19 tahun terakhir atau sejak 2003.

Dilansir Reuters, Rabu (16/11), Dewan Real Estat Korea mencatat penurunan harga terjadi lantaran kenaikan suku bunga hipotek terus menurunkan permintaan.

Di ibu kota Seoul, harga apartemen turun 1,24 persen, tercepat sejak Desember 2008. Hal itu memperpanjang kerugian selama sembilan bulan berturut-turut.

Penurunan harga memperkuat proyeksi Bank Sentral Korea Selatan (BoK) akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam beberapa pekan mendatang.

Pasar memperkirakan BoK akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 24 November, setelah memberlakukan total kenaikan 250 basis poin sejak Agustus tahun lalu untuk menahan inflasi.

Lonjakan biaya hidup mengikis pendapatan rumah tangga dan menggelapkan prospek konsumsi di ekonomi terbesar keempat di Asia, di mana pengeluaran swasta menyumbang kira-kira setengah dari produk domestik bruto.

Analis memperkirakan hanya satu atau dua kali kenaikan suku bunga oleh BoK untuk sisa tahun ini dan 2023 menjadi 3,25 persen atau 3,5 persen.

"Secara historis, pasar properti telah menjadi salah satu variabel terpenting bagi kebijakan moneter Korea Selatan, karena terkait erat dengan utang rumah tangga negara, yang merupakan rasio tertinggi di dunia terhadap PDB," ujar ekonom DB Financial Investment Moon Hong-cheol.

Berdasarkan data Institute of International Finance, rasio utang rumah tangga terhadap PDB Korsel mencapai 102,2 persen pada kuartal II lalu.

"Pengetatan yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang tidak dapat diubah, dan untuk soft-landing pasar properti, BOK harus secara tepat mencerminkan kondisi pasar dalam keputusan kebijakan moneternya," tambah Moon.

Selain di Korsel, lesunya pasar properti juga terjadi di sejumlah negara, salah satunya China.

Karenanya, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti yang tengah 'babak belur'.

Pihak regulator perbankan dan bank sentral mengeluarkan 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Heru Budi Ikuti Putusan PTTUN Soal UMP DKI Jakarta 2022******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak permohonan banding soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

"Ya enggak apa-apa, kita ikuti aja aturan PTTUN," kata Heru di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11).

Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (15/11), majelis hakim PTTUN menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan terkait masalah UMP DKI 2023. Dia berharap ada solusi untuk seluruh buruh di Jakarta.

"Besok ada arahan dari Pak Mendagri. Mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta. Untuk se-Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

dewa serigala liar

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.