uang teman ojk

Mengorbankan gunung dan sungai

Viral Video PT Sai Apparel Tak Bayar Lembur Pegawai******

Sebuah video rekaman yang diduga dibuat pegawai perempuan PT Sai Apparel viral di media sosial. Video itu memuat protes si pegawai lantaran sudah bekerja lembur tetapi uang lemburnya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam video, si bos menyuruh pegawai itu berhenti merekam serta keluar dari dalam pabrik. Sementara, pegawai perempuan itu merasa dirugikan karena hak uang lembur tidak dibayarkan dan sempat dicemooh oleh bosnya tersebut.

"Bapak jelasin dulu kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera. Saya nggak terima, Pak. Saya orang Indonesia dikataingila, salah saya apa?" ujar pegawai perempuan, dikutip Detikcom, Jumat (3/2).

Hal tersebut tidak membuat karyawannya gentar. Ia terus mempertanyakan hak-haknya yang belum ditunaikan.

"Kenapa? Ada rahasia di perusahaan ini, kerja paksa sampai selesai tidak dibayar, begitu? Perusahaan baru sudah molor 2 jam sampai 3 jam," ucap si karyawan.

PT Sai Apparel Industries merupakan pabrik tekstil yang berlokasi di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Petani Milenial Jabar Terlilit Utang, Panen Tak Dibayar******

Salah seorang peserta Petani Milenial Jawa Barat (Jabar) Rizky Anggara mengeluhkan karut marut pelaksanaan program ini.

Sebagai angkatan pertama program ini, Rizky dan 19 orang lainnya justru ditagih kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank. Tak hanya ditagih utang, ia juga tak mendapatkan hasil penjualan dari panen tanaman hiasnya.

Program itu bermula pada Juli 2021, Rizky dan 19 pemuda lain yang bergabung Petani Milenial diminta untuk menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Masalah sudah muncul sejak pertama ikut program ini, kelompok Rizky yang dijanjikan mendapat 300 indukan hanya menerima sebagian kecil dari offtaker program ini. Itu pun dalam kondisi buruk.

Masalah berlanjut ketika tiga tanaman hias yang digarap terserang penyakit hingga akhirnya kelompok Rizky mengalami gagal panen dan melewatkan satu siklus panen.

Seluruh tanaman yang ada dibabat habis dan dibakar. Pada Agustus 2021 itu, kelompok Rizky juga menandatangani pinjaman bank senilai Rp50 juta per orang.

Namun, utang itu tidak berbentuk uang yang diterima Rizky dan kawan-kawannya. Uang itu dikelola oleh PT AJ sebagai avalis atau penjamin dan diberikan dalam bentuk barang-barang keperluan pertanian.

Meski telah mendapatkan pinjaman, kebutuhan pertanian seperti atap plastik UV tidak kunjung dipenuhi. Padahal, tanaman hias selalu rusak akibat hujan.

"Barulah pada akhir Oktober dibangun atap plastik. Alasan baru dibangun karena pada saat awal (program) tidak ada anggaran. Jadi pembangunan ini dibiayai oleh PT AJ bukan dari APBD/KUR kami," kata Rizky ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/2).

Penggunaan atap plastik UV ini memang membantu proses budidaya tanaman. Namun, pada awal Desember, para petani milenial ini hanya berhasil memanen 1.046 tanaman hias saja.

Akibat hasil yang kecil, tidak dilakukan bagi hasil antara PT AJ dengan petani. Namun, para petani mendapatkan Rp2,5 juta sebagai reward.

Selang waktu berlalu, pada Maret 2022 para petani berhasil kembali memanen dengan jumlah 5.540 tanaman hias. Dengan harga jual per tanaman sebesar Rp50 ribu ini, diperkirakan terdapat uang Rp277 juta yang diterima PT AJ.

"Tapi sayang, uangnya ghaib. Nihil kita tidak mendapatkan apapun karena uangnya pun masih ghaib. Sepulang rapat (evaluasi hasil panen), ada salah satu teman kami yang ingin mengundurkan diri saking putus asanya," kata Rizky.

Niat itu urung dilakukan, sebulan kemudian kelompok Rizky kembali panen tanaman hias dengan nilai Rp378,8 juta. Hasil panen itu dibayarkan kepada bank dan sebagian kecil diberikan pada petani.

Rizky kembali memanen untuk terakhir kali sebelum kontrak habis pada 28 Juli. Hasil panen senilai Rp618,1 juta itu nyatanya kembali tidak diterima oleh kelompoknya.

"Di atas kertas melalui panen ini kami dapat melunasi KUR dan kami pun seharusnya mendapatkan lebihnya. Tapi nyatanya? Lagi-lagi jauh dari harapan. Rp618,15 juta entah kemana wujudnya. Bukan diambil orang tapi, emang belum dibayar aja," tuturnya.

Saat rapat evaluasi program, Rizky sebagai ketua kelompok meminta perpanjangan kontrak untuk mengganti empat bulan yang sia-sia karena gagal panen. Sayangnya, saat di ruang rapat Rizky tak mendapat dukungan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar sebagai pemilik program.

Beranjak ke November 2022, salah seorang rekan Rizky menerima Surat Peringatan 2 (SP2) dari bank terkait KUR itu. Rizky kaget bukan kepalang, pasalnya ia mengira hasil panen selama ini telah menutup utang yang diambil. Terlebih, ia tak pernah menerima SP 1 sebelumnya.

"30 November dilaksanakan rapat lanjutan bersama seluruh pihak. CV MI menjanjikan pembayaran 7 hari ke depan namun nyatanya tidak ada. Akhirnya PT AJ membawa pengacara untuk menyelesaikan kasus pembayaran ini. Lagi-lagi peran dinas dan pemprov minim," paparnya.

Bahkan, pada Desember berikutnya kawan Rizky didatangi oleh bank ke rumahnya untuk mengkonfirmasi terkait utang tersebut.

"Bagi kami ini sudah keterlaluan, rumah didatangi oleh pihak bank siapa yang tidak kaget. Terlebih utang ini disebabkan oleh program pemerintah. Makin malu kami kepada orang tua," ucap Rizky.

Pemprov Jabar Minta Maaf

Ia mulai mendapatkan perhatian usai menulis cerita ini di akun Twitter-nya dan ramai dibicarakan. Bahkan, pemerintah yang sejak awal mengabaikan petani milenial, hari ini mengundang Rizky untuk meminta maaf.

"Saya hari ini berada di kantor dinas, murni pribadi Bu Jemmy (Marwitha, Kepada Bidang Tanaman Hortikultura Jabar), undangan ini undangan pribadi bukan atas nama dinas, dari pejabat terkait minta maaf atas nama pribadi terhadap program ini," ucapnya.

Selain permintaan maaf, menurut Rizky, pihak dinas hanya akan mendampingi penyelesaian masalah ini. Meskipun, ia mengaku belum tahu rinci bentuk pendampingan ini.

"Mungkin bentuknya hanya memantau kasus ini," tegasnya.

Saat ini, Rizky berharap Pemprov Jabar mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada para petani milenial.

Meskipun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meminta maaf melalui akun media sosial. Termasuk segera menyelesaikan persoalan ini dan pembersihan nama baik para petani milenial.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Pemprov DKI Siapkan Duit Rp900 M Untuk Bangun LRT Velodrome******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaranRp900 miliar untuk pembangunan tahap awalLRT dari Stasiun Velodrome di Rawamangun ke Stasiun Manggarai.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo usai rapat dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/2).

"Untuk anggaran tahun ini Pemprov DKI sudah menyiapkan kurang lebih Rp900 miliar untuk tahap awal dan diharapkan pada 2024 akhir untuk LRT Jakarta dari Velodrom ke Manggarai sudah dioperasionalkan," ucap Syafrin.

Budi Karya mengatakan Manggarai memang diproyeksikan sebagai stasiun sentral perkeretaapian di Jakarta, yang memenuhi kebutuhan transportasi umum berbasis rel jarak dekat maupun jarak jauh.

Di tengah proyeksi itu, Heru sempat mengusulkan penyambungan LRT DKI dari Stasiun Velodrome di Rawamangun ke Stasiun Manggarai, menambah rute lama yang menuju Stasiun Halim.

"Tadi diusulkan Pak Gubernur ke Manggarai, saya setuju sekali. Kenapa? Manggarai menjadicentral station, (kereta api) jarak jauh dan dekat semua di Manggarai termasuk (kereta) bandara," kata Budi.

"Jadi kalau ada lalu lintas tambahan dari Velodrom menuju Manggarai, jumlah penumpang yang akan ke luar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya mereka dari bandara ke Manggarai bisa forwardingdenganhead wayyang relatif singkat," tambahnya.

Menurut Budi, penyambungan rute Velodrome-Manggarai untuk LRT DKI akan dilakukan sebelum pembangunan fase ketiga yang meliputi Stasiun Dukuh Atas.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/2). Bambang mengatakan sampai Keppres dikeluarkan pihaknya akan terus menyiapkan IKN agar bisa layak huni pada tahun tersebut.

Adapun tugas Badan Otorita IKN mencakup persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyebut sejak saat ini pihaknya akan secara bertahap menyiapkan pemindahan termasuk untuk layanan publik.

Merujuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), status ibu kota negara masih dipegang DKI Jakarta hingga presiden mengeluarkan Keppres pemindahan secara resmi.

"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal 39 ayat (1) UU IKN, dikutip dari salinan resmi yang telah dikonfirmasi Panitia Khusus IKN.

[Gambas:Video CNN]

Terkait pemindahan ibu kota ke IKN pada 2024, Jokowi pun optimistis upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun tersebut.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

"Ya kalau kerjanya seperti ini, saya kira insya Allah bisa (HUT RI 2024 di IKN), harus optimistis," kata Jokowi melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Terlahir kembali sebagai istri militer

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.

Perjuangan menjadi lajang

Viral Karyawan PT Sei Lembur Tak Dibayar, Kemnaker Temukan Pelanggaran******

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memeriksaPT Sai Apparel Industries terkait video viralpekerjayang tidak dibayar gaji lemburnya pada Jumat (3/2) lalu. Hasilnya, benar terjadi adanya adu mulut antara pekerja bernama Erma dengan bosnya yang berstatus TKA asal India, Shanji.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menjelaskan pihak TKA telah meminta maaf. 

"Pihak TKA telah meminta maaf dan selanjutnya akan dipanggil Polres Grobogan. Sementara pekerja menyatakan akan menghormati peraturan perusahaan yang berlaku," kata Haiyani dalam keterangan resmi, Sabtu (4/3).

"Pihak perusahaan sudah menyatakan akan membayar kekurangan upah lembur tersebut, terhitung 5-6 hari sejak hari pemeriksaan," imbuhnya.

Terhadap pelanggaran normatif, Haiyani menegaskan agar perusahaan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta akan diterbitkan Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

"Agar kejadian serupa tidak terjadi baik di perusahaan bersangkutan maupun perusahaan lainnya, kami meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial manakala ada masalah ketenagakerjaan di lingkungan kerjanya," paparnya.

Sebuah video rekaman yang diduga dibuat pegawai perempuan PT Sai Apparel viral di media sosial. Video itu memuat protes si pegawai lantaran sudah bekerja lembur tetapi uang lemburnya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam video, si bos menyuruh pegawai itu berhenti merekam serta keluar dari dalam pabrik. Sementara, pegawai perempuan itu merasa dirugikan karena hak uang lembur tidak dibayarkan dan sempat dicemooh oleh bosnya tersebut.

"Bapak jelasin dulu kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera. Saya nggak terima, Pak. Saya orang Indonesia dikatain gila, salah saya apa?" ujar pegawai perempuan.

[Gambas:Video CNN]