duniacash

Perjalanan pulang sang penyihir

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Rokok, BBM, Harga Tiket Pesawat 'Bikin' Inflasi November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga rokok, bahan bakar minyak (BBM), beras hingga tiket pesawat menyumbang inflasisepanjang bulan lalu atau November 2022.

Data BPS, inflasi November tercatat sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) dan secara bulanan sebesar 0,09 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, dan tarif angkutan dalam kota," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Sedangkan, tempe dibanderol Rp12.949, naik 13,56 persen (yoy) dan naik 2,13 persen (mtm). Kenaikan ini dinilai sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir dikarenakan kenaikan harga kedelai.

"Kenaikan harga tahu dan tempe karena stok kedelai dalam negeri yang menipis, sedangkan realisasi impor kedelai juga lambat," jelasnya.

Sementara, telur ayam ras menjadi komoditas yang naik paling tinggi pada bulan lalu. Telur ayam terpantau dibanderol dengan harga Rp27.476 per kilogram, naik 17,11 persen (yoy) atau naik 2,77 persen (mtm).

"Telur ayam ras andilnya tertinggi pada November 2022," jelasnya.

Selain itu, dilihat dari inflasi inti yang tembus 3,3 persen pada November, penyumbang utamanya adalah kenaikan sewa rumah. Meski cukup tinggi, tapi inflasi inti dinilai masih terkendali.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

BPS Sebut Harga Beras Naik Akibat Produksi Turun******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras sebesar Rp11.877 per kilogram (kg) pada November 2022. Harga ini naik tipis dari Rp11.837 per kg pada Oktober 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan harga beras memang naik dalam empat bulan terakhir. Kendati, kenaikan saat ini tak sebesar sebelumnya.

"Kenaikan harga beras dalam empat bulan terakhir dipengaruhi oleh efek musiman, penurunan produksi beras menjelang akhir tahun dan penyesuaian harga BBM (pada September)," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Kenaikan harga ini membuat beras memberikan andil ke inflasi. Pada Juli andilnya hanya 0,05 persen, lalu pada Agustus naik menjadi 0,54 persen.

Setelah itu, andilnya naik lagi menjadi sebesar 1,44 persen pada September 2020. Ini adalah andil tertinggi sejak Januari 2021. Pada Oktober andilnya turun tipis tapi tetap tinggi yakni 1,13 persen, dan pada November ini andil beras ke inflasi menjadi 0,37 persen.

"Komoditas beras terus mengalami inflasi, tapi dengan tekanan inflasi yang semakin melemah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kerajaan Dao

Menteri BUMN Erick Thohir Apresiasi PNM Ikut Sukseskan G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan apresiasi atas kolaborasi seluruh perusahaan dan insan BUMN dalam mensukseskan Presidensi G20.

Hal ini disampaikan Erick dalam acara Malam Apresiasi Dukungan BUMN dalam G20, di TMII, Jakarta, Selasa (29/11) lalu. Sejumlah perusahaan termasuk PNM ikut diapresiasi karena ikut memeriahkan acara KTT G20.

"Saya harus apresiasi, di balik suksesnya pelaksanaan salah satu perhelatan dunia ini, banyak pihak yang bekerja keras luar biasa," kata Erick dalam keterangannya, Kamis (1/12).

Menurut Erick Thohir selain mengajarkan keberagaman, yang paling penting G20 berhasil mensejajarkan Indonesia dengan bangsa lain, dan ini harus dipertahankan.

Selain itu, G20 mengajarkan insan BUMN pentingnya kerja sama internasional yang inklusif. Selain itu perlunya dukungan bagi peningkatan nilai tambah melalui investasi yang inklusif berkelanjutan di sektor-sektor produktif seperti sektor manufaktor hilir, perdagangan digital serta jasa.

Kemudian menjembatani investor asing dengan perusahaan lokal, terutama yang berskala kecil dan menengah. Dampak Presidensi G20 terhadap perekonomian Indonesia tak main-main, RI meraih komitmen pendanaan hingga US$ 929,4 miliar untuk sejumlah proyek infrastruktur hingga transisi energi.

Sementara Staf Khusus Kementrian BUMN Arya Sinulingga merasa bangga atas pencapaian UMKM nasabah PNM. Di mana lima produk unggulannya berhasil unjuk gigi di ajang Internasional sehingga diyakini berpotensi untuk naik kelas.

Tentunya hal ini sejalan dengan salah satu pilar prioritas G20 untuk meningkatkan produktivitas untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Sebagai informasi, bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah hingga 29 November 2022 PNM 29 November 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp160,6 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13,3 juta nasabah.

Saat ini PNM memiliki 4213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 6158 Kecamatan.

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Kementan Kekeh Stok Beras Sanggup Penuhi Gudang Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan stok berasdi beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

Ia pun berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut. Dengan begitu, Bulog tidak perlu melakukan impor beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang.

Batara juga mengatakan dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Dengan begitu, tidak mungkin kebutuhan gudang tidak dapat terpenuhi.

"Saat ini pun petani sedang berproduksi dan Februari-Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan," imbuhnya.

Sebelumnya, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu Kementan diberikan waktu memvalidasi data lapangan dan besaran stok beras yang ada di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).